My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

Komitmen Pemerintah, Berikan Landasan Hukum Bagi Angkutan Daring
9 Jan 2019

Komitmen Pemerintah, Berikan Landasan Hukum Bagi Angkutan Daring
“Ini (angkutan online) tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi memberikan bagian dari penghidupan masyarakat. Selain itu omset UKM pun naik drastis sekitar 30-40% dengan adanya daring,” jelas Menhub Budi Karya Sumadi.

JAKARTA - Pemerintah mendukung kegiatan angkutan berbasis daring (angkutan online) yang diwujudkan dengan memberikan landasan hukum melalui Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 118 tahun 2018. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada acara Launching Perkumpulan Angkutan Daring Indonesia (PADI) di Jakarta, Senin (7/1).

”Pemerintah berkomitmen menyediakan landasan hukum bagi penyediaan angkutan online sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat dan perkembangan teknologi. Inovasi angkutan online ini adalah suatu keniscayaan. Oleh karenanya pemerintah wajib untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan daring ini karena memberikan kemanfaatan yang luar biasa pada masyarakat,”ujar Menhub Budi.

Menurut Menhub, angkutan online dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Ini (angkutan online) tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi memberikan bagian dari penghidupan masyarakat. Selain itu omset UKM pun naik drastis sekitar 30-40% dengan adanya daring,” jelas Menhub.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan Kemenhub tetap mengusung konsep angkutan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal sehingga masyarakat tetap merasa aman, nyaman, dan selamat.

“Kemenhub nantinya juga akan melaksanakan proses perizinan angkutan daring (online) secara online yang diharapkan dapat mempermudah dan menguntungkan pengusaha dalam melakukan pengurusan perizinan angkutan yang berada di kewenangan Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” urai Menhub Budi.
Selain itu, PM 118 Tahun 2018 ini juga mengatur terkait tarif serta suspend terhadap pengemudi.

”Contoh terkait tarif, tarif harus fair (seimbang). Satu sisi pengemudi harus mendapatkan tarif yang baik tetapi jangan mahal. Suspend terhadap pengemudi itu harus dilakukan kalau ada pengemudi nakal tetapi harus melalui peringatan serta pemberitahuan. Tidak seenaknya main suspend,” tutur Menhub Budi.

Kedepan, Menhub berharap akan tercipta kolaborasi yang baik antara Pemerintah dengan PADI.

“Kita akan mengawal PM.118 Tahun 2018, kita juga sedang memastikan atau membuat peraturan berkaitan dengan Ojek Online (OJOL) dan peraturan ini kita konsisten dilakukan sebagai suatu upaya pembinaan bagi pengemudi, pengusaha dan pengguna dari daring. Kita yakin apabila dengan kolaborasi, ada diskusi yang baik, segala sesuatu bisa kita selesakan dengan baik,”tutup Menhub Budi.

PADI Dukung Dikeluarkannya PM.118 Tahun 2018
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan Pertimbangan PADI Tito Sumardi menyatakan dukungan dikeluarkannya Permenhub Nomor 118 Tahun 2018. Menurutnya peraturan ini dapat memberikan rasa aman bagi pengemudi online.

”PADI menyambut baik lahirnya regulasi baru PM. 118 tahun 2018 untuk angkutan sewa khusus dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi peraturan Presiden. Untuk itu kami mohon kepada pemerintah menerima masukan dan memberikan payung hukum bagi ojek online sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam mengoperasionalkan kendaraannya,” kata Tito.***

DATA BERITA TERPOPULER
Ekonom Nasional Tony Prasetiantono Meninggal Dunia
JAKARTA - Ekonom yang juga dosen Fakultas Ekonomika Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogya...
17 Jan 2019
Kepala Bappenas Ungkap Tantangan Industri Manufaktur Indonesia
JAKARTA - Tantangan untuk sektor manufaktur Indonesia adalah meningkatkan nilai tambah dan...
17 Jan 2019
Kementerian ESDM Angkat Bicara Soal Isu Cadangan Minyak
Pemerintah melalui Kementerian ESDM angkat bicara mengenai sindiran calon presiden nomor u...
17 Jan 2019
Menko Darmin Jawab Masalah Isu Defisit Perdagangan
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan bahwa pertumbuhan eko...
17 Jan 2019
Menkeu Ungkap Langkah Pemerintah untuk Menekan Impor Migas
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus berupay...
17 Jan 2019
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Masih Lampaui 70 Persen, Infrastruktur Paling Memuaskan
JAKARTA - Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) cukup ...
17 Jan 2019
Menaker Minta Perusahaan Serius Terapkan Manajemen Keselamatan Kerja
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta seluruh perusahaan dalam kegiatan usahany...
17 Jan 2019
Industri Makanan dan Minuman Makin Tumbuh, Kebutuhan Gula Meningkat
JAKARTA - Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor i...
17 Jan 2019
Mendes PDTT Paparkan Pemanfaatan Teknologi Internet untuk Desa Di Forum Techtalk Bali
DENPASAR - Revolusi Industri 4.0 dengan pemanfaatan data, big data dan artifisial intelligence menja...
17 Jan 2019
Wamenkeu Berharap Peran Strategis BPD Lebih Ditingkatkan
JAKARTA - Bank Pemerintah Daerah (BPD) memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Secara umu...
17 Jan 2019