My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Menteri Darmin Beberkan Cerita di Balik Impor Jagung
8 Nov 2018

Menteri Darmin Beberkan Cerita di Balik Impor Jagung


JAKARTA - Usulan adanya impor jagung dari Kementerian Pertanian dilaporkan telah diajukan pihak Kementerian Pertanian. Pasalnya, Kementan menilai harga jagung untuk pakan ternak yang tinggi membuat usulan ini dinilai sebagai suatu hal yang sangat penting.

Itu juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat berbicara seputar keputusan pemerintah untuk membuka pintu terhadap impor jagung untuk kebutuhan ternak.

Menurut Menko Darmin, usulan adanya impor jagung memang langsung diajukan Kementan karena persoalan harga jagung untuk pakan ternak yang tinggi. Setidaknya itu, menurut dia, menjadi salah satu alasan disampaikan oleh pihak Kementan.

Terlebih lagi, kenaikan harga jagung ini juga memberikan dampak terhadap harga pakan ternak ayam yang 50% bahan bakunya berasal dari jagung. "Impor jagung itu rapatnya dibuat karena permintaan Menteri Pertanian. Surat usulannya juga Menteri Pertanian. Jangan membelok-belokkan," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Dari usulan tersebut, kata Darmin, langsung dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Dirut Perum Bulog, dan Ketua Satgas Pangan.

Darmin juga membeberkan apa yang dibicarakan dalam Rakortas tersebut. Di sana, menurut dia, diputuskan oleh pemerintah untuk melakukan impor jagung sebanyak 100.000 ton. Di mana yang mengimpor Kementerian Perdagangan dan dilakukan oleh Perum Bulog atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.

"Walaupun mereka bilang produksinya surplus 13 juta ton, harganya naik. harganya naik, banyak yang marah, mau demo segala macem. Kemudian Mentan bilang, minta diimpor deh, berapa? 100 ribu, bikin surat dong, jangan nanti tiba-tiba nggak ngaku," ujar Darmin.

Keputusan untuk impor jagung pun, kata Darmin dikarenakan yang sepenuhnya mengetahui pasokan kurang atau tidaknya hanya Kementerian Pertanian selaku pemilik data produksi dan bertanggung jawab untuk peternakan ayam dan petelur.

Darmin mengaku, dalam Rakortas Pangan beberapa waktu lalu pun sempat ditanyakan alasan utama Kementerian Pertanian mengajukan impor jagung untuk pakan ternak. Padahal, kata Darmin, data produksi jagung Kementan surplus 13 juta ton.

"Mereka yang paling tahu, kalau dia usulkan ini perlu impor, kita juga tanya, katanya surplus? Ya akhirnya kita tanya, jawabannya tapi harganya naik, ini ada surat-surat dari peternak macam-macam, oke kalau begitu (impor)," jelas dia.

Menurut Darmin, keputusan impor jagung dalam Rakortas pun bertolak belakang dengan data jagung yang surplus. Dia pun meminta Kementerian Pertanian agar tidak menyalahkan seperti hal sistem resi gudang yang belum berjalan optimal.

"Tidak ada, jangan nyalahkan yang lain, kalau harga naik itu ada yang kurang, sederhana saja," ujar Darmin. "Kalau surplus itu besar sekali angkanya. 13 juta, tapi buktinya harganya naik terus apa kesimpulannya?"*** (Editor: Zo)

DATA BERITA TERPOPULER
Sri Mulyani: Kemenkeu Sudah Siapkan Rp10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran khusus untuk mend...
18 Jul 2019
Investasi Blok Masela Terbesar Kedua Setelah Freeport
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengemukakan, total biay...
18 Jul 2019
Kemenaker dan LHK Kerja Sama Lindungi Lapisan Ozon
JAKARTA - Kondisi iklim tropis di Indonesia menyebabkan udara nyaman bagi masyarakat dianggap s...
18 Jul 2019
Kementerian LHK Gencarkan Pembangunan Lingkungan di Sulawesi dan Maluku
JAKARTA - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku melaksanakan kegiatan &...
18 Jul 2019
Sambut 17 Agustus, Bekraf Adakan Festival Gapura Cinta Negeri
JAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif  bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam...
18 Jul 2019
Melihat Hasil Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 Dewan Negara Produsen Sawit
JAKARTA - Para Menteri yang menangani industri minyak kelapa sawit dari Malaysia dan Indoneaia, yakn...
18 Jul 2019
Terima Kunjungan Menlu Singapura, Presiden Bahas Persiapan Leader's Retreat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Ba...
17 Jul 2019
Penerimaan Pajak Semester I Capai Rp603 Triliun
Jakarta: Penerimaan pajak semester I-2019 mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari targ...
17 Jul 2019
Bekraf Susun Masterplan untuk Gagasan Creative District
JAKARTA - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengemukakan gagasannya untuk membangu...
17 Jul 2019
Soal Pengesahan RUU Ekonomi Kreatif, Kemendag Pastikan Dipercepat
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penuh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)...
17 Jul 2019