My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Pemerintah Sudah Tetapkan Tarif Batas Atas, Tiket Pesawat Turun hingga 16 Persen
14 Mei 2019

Pemerintah Sudah Tetapkan Tarif Batas Atas, Tiket Pesawat Turun hingga 16 Persen
“Dengan demikian, kondisi industri penerbangan, khususnya pada pelayanan penumpang udara, dapat berjalan dengan lebih baik dan stabil,” tegas Menko Darmin.

JAKARTA | KUWERA.ID - Pemerintah tetapkan tarif batas atas tiket pesawat turun antara 12% sampai 16%. Penurunan sebesar 12% ini akan dilakukan pada rute-rute gemuk seperti rute-rute di daerah Jawa sedangkan penurunan lainnya dilakukan pada rute-rute seperti rute penerbangan ke Jayapura.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Tarif Angkatan Udara, Senin (13/5), di Jakarta.

“Hal ini dilakukan pemerintah, bukan hanya memerhatikan pihak maskapai, tetapi juga konsumen sebagai masyarakat,” ujar Menko Darmin.

Lebih lanjut Menko Darmin menjelaskan, Pemerintah mencatat adanya kenaikan tarif pesawat penumpang udara oleh para perusahaan maskapai penerbangan dalam negeri sejak akhir Desember 2018 dan tarif ini tidak kunjung turun setelah 10 Januari 2019. Dampak dari kejadian ini dirasakan oleh masyarakat terutama saat menjelang musim lebaran dan teridentifikasi merupakan isu yang berskala nasional.

Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (“Tarif Batas Atas”) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 Tahun 2019 tidak berubah secara signifikan sejak tahun 2014 dan merupakan salah satu penyebab tarif angkutan penumpang udara tidak kunjung turun.

Kondisi lain yang menyebabkan tingginya tarif pesawat dalam negeri adalah kenaikan harga bahan bakar pesawat terbang (avtur). Pada akhir Desember 2018, harga avtur menyentuh USD86,29 per barel, tertinggi sejak Desember 2014. Hal ini berdampak pada peningkatan beban operasional perusahaan maskapai penerbangan sehingga perlu dikompensasi dengan peningkatan tarif pesawat.

Keputusan penurunan Tarif Batas Atas akan berlaku efektif sejak ditandatanganinya Peraturan Menteri Perhubungan dengan target tanggal 15 Mei 2019 dan akan dievaluasi secara kontinu berdasarkan regulasi yang berlaku untuk menjaga tarif angkutan penumpang udara bagi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dengan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha.

Sebagai penutup, Menko Darmin menegaskan bahwa diperlukan sinergi antara Kementerian/ Lembaga dan Badan Usaha terkait untuk terus mendukung evaluasi industri penerbangan nasional secara berkala sehingga potensi masalah atau isu dapat senantiasa diidentifikasi lebih awal.

“Dengan demikian, kondisi industri penerbangan, khususnya pada pelayanan penumpang udara, dapat berjalan dengan lebih baik dan stabil,” tegas Menko Darmin.

Turut hadir pada rakor kali ini antara lain: Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir; Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo; Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo; Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit; Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk Sahala Lumban Gaol.***

DATA BERITA TERPOPULER
Sri Mulyani: Kemenkeu Sudah Siapkan Rp10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran khusus untuk mend...
18 Jul 2019
Investasi Blok Masela Terbesar Kedua Setelah Freeport
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengemukakan, total biay...
18 Jul 2019
Kemenaker dan LHK Kerja Sama Lindungi Lapisan Ozon
JAKARTA - Kondisi iklim tropis di Indonesia menyebabkan udara nyaman bagi masyarakat dianggap s...
18 Jul 2019
Kementerian LHK Gencarkan Pembangunan Lingkungan di Sulawesi dan Maluku
JAKARTA - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku melaksanakan kegiatan &...
18 Jul 2019
Sambut 17 Agustus, Bekraf Adakan Festival Gapura Cinta Negeri
JAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif  bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam...
18 Jul 2019
Melihat Hasil Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 Dewan Negara Produsen Sawit
JAKARTA - Para Menteri yang menangani industri minyak kelapa sawit dari Malaysia dan Indoneaia, yakn...
18 Jul 2019
Terima Kunjungan Menlu Singapura, Presiden Bahas Persiapan Leader's Retreat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Ba...
17 Jul 2019
Penerimaan Pajak Semester I Capai Rp603 Triliun
Jakarta: Penerimaan pajak semester I-2019 mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari targ...
17 Jul 2019
Bekraf Susun Masterplan untuk Gagasan Creative District
JAKARTA - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengemukakan gagasannya untuk membangu...
17 Jul 2019
Soal Pengesahan RUU Ekonomi Kreatif, Kemendag Pastikan Dipercepat
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penuh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)...
17 Jul 2019