My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Tahun 2019, DMO Batubara 20-25 Persen
11 Jan 2019

Tahun 2019, DMO Batubara 20-25 Persen
"Mengenai DMO, kebijakan 2019 masih tetap sama, besarannya berapa, mungkin 20-25% itu biasanya sekitar itu, tergantung produksi nasional, harganya masih USD 70," ujar Direktur Jendaral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono.

JAKARTA - Kebijakan pemanfaan batubara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) akan tetap diberlakukan pada tahun ini. Jatah kuota untuk pasar domestik pada 2019 akan dipatok pada kisaran 20-25%.

"Mengenai DMO, kebijakan 2019 masih tetap sama, besarannya berapa, mungkin 20-25% itu biasanya sekitar itu, tergantung produksi nasional, harganya masih USD 70," ujar Direktur Jendaral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono pada pemaparan capaian kinerja Minerba di Jakarta, Rabu (9/1).

Pemanfaatan batubara domestik ini diperuntukan untuk menjamin pasokan kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku di dalam negeri serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang.

Setiap tahun jumlahnya pun bertambah, tahun 2014 DMO sebanyak 76 Juta Ton, Tahun 2015 sebanyak 86 Juta Ton, Tahun 2016 sebanyak 91 Juta Ton, Tahun 2017 sebanyak 97 Juta Ton dan Tahun 2018 sebanyak 115 Juta Ton.

Produksi batubara tahun 2018 sendiri meningkat menjadi 528 Juta Ton dibanding produksi tahun 2017 sebesar 461 Juta Ton. Diperkirakan produksitahun 2019 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2018, terutama untuk produksi dari daerah.

Sementara untuk produksi dari perusahaan tambang besar atau PKP2B maupun yang diterbitkan pemerintah pusat tercatat 380 juta ton.

Perbaikan pengelolaan batubara nasional pun terus dilakukan. Pada tahun 2018, Kementerian ESDM c.q Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah mencatatkan beberapa capaian seperti amandemen PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya).

Seluruh PKP2B yang berjumlah 68 PKP2B dan 29 KK telah melakukan amandemen, sisanya 2 KK belum melakukan amandemen kontrak.

Perbaikan Tata Kelola Pertambangan tidak hanya dilakukan dengan pembaruan atau amandemen perjanjian dan kontrak, melainkan juga fokus pada pembenahan izin usaha pertambangan. Pada periode 2015 - 2018 Forum Korsup KPK dan Ditjen Minerba telah melakukan pencabutan terhadap 4.678 IUP, dan 5.131 IUP telah memiliki status Clean and Clear (CnC).***

Investasi
DATA BERITA TERPOPULER
Kemendag Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Ekspor Melalui Niaga-eL
MALANG - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan eksp...
26 Jun 2019
Kejar Negara Maju, Kemendag Dorong Mahasiswa Berwirausaha di Era Digital 4.0
JAKARTA - Kementerian Perdagangan mendorong generasi muda khususnya para mahasiswa untuk menjadi wir...
26 Jun 2019
Masuki Tahun Keempat, Kementerian PUPR Bedah 3.000 Rumah di Bali
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyalurkan program Ban...
26 Jun 2019
Pemerintah Siapkan Insentif Vokasi dan Inovasi untuk Daya Saing Industri
JAKARTA - Pemerintah terus melakukan terobosan kebijakan yang dapat menggairahkan iklim usaha di dal...
26 Jun 2019
Kemenperin Dukung e-Commerce Cetak Wirausaha Baru
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong tumbuhnya Industri Kecil Menengah (...
26 Jun 2019
Kemenko Perekonomian Tetapkan 26 Program Prioritas di Tahun 2020
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 26 program prioritas untuk tahun 20...
26 Jun 2019
Belum Semua Maskapai Turunkan Harga Tiket, Menko Darmin Tegaskan Pemerintah tidak Diam
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengaku masih menunggu laporan dari...
25 Jun 2019
Punya Peluang, Indonesia Targetkan Kirim 70 Ribu Tenaga Kerja Terampil ke Jepang
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat menjalin kerja sama di b...
25 Jun 2019
Arahan Menko Darmin, Bulog Mesti Perbanyak Operasi Pasar
JAKARTA - Menteri Kordinator Perekonomian, Darmin Nasution mendukung, upaya Perum Bad...
25 Jun 2019
Kembangkan Ekonomi Pedesaan, 68 Perusahaan Salurkan Rp 60 Triliun
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) teru...
25 Jun 2019