My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Faisal Basri: Utang Produktif Itu Positif
12 Apr 2019

Faisal Basri: Utang Produktif Itu Positif
Demi memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi agar lebih maksimal, wajar bagi sebuah negara menarik utang dari dalam maupun luar negeri. "Dengan cara ini negara tersebut akan dapat tumbuh lebih pesat," kata Faisal, dalam orasi kebudayaan kampanye ekonomi 2019 yang diprakarsai oleh Kumpulan Alumni Fakultas Ekonomi UI, di Soehana Hall, Energy Building, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019 (MI/ROMMY PUJIANTO)

JAKARTA | KUWERA.ID - Ekonom Faisal Basri mengakui utang yang dilakukan pemerintah bukan merupakan tindakan yang salah. Demi memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi agar lebih maksimal, wajar bagi sebuah negara menarik utang dari dalam maupun luar negeri.

"Dengan cara ini negara tersebut akan dapat tumbuh lebih pesat," kata Faisal, dalam orasi kebudayaan kampanye ekonomi 2019 yang diprakarsai oleh Kumpulan Alumni Fakultas Ekonomi UI, di Soehana Hall, Energy Building, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019.
 
Dirinya mengibaratkan utang pemerintah dengan utang pribadi per orang. Misalnya ada seorang karyawan yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki cukup modal untuk merealisasikan keinginannya tersebut. 

Kemudian dia berutang pada bank untuk memodali usahanya tersebut dan nantinya dia akan mendapatkan keuntungan atau hasil dari usahanya. Faisal mengatakan selama peningkatan pendapatan lebih besar dari pembayaran bunga dan cicilan maka berutang tidak akan menjadi masalah.
 
Misalnya, lanjutnya, seseorang yang punya utang Rp10 juta namun ia punya penghasilan Rp20 juta, tentu lebih baik ketimbang orang lain yang utangnya Rp1 juta tetapi penghasilannya cuma Rp500 ribu. "Jadi yang dilihat jangan hanya jumlah utang, melainkan juga tambahan pendapatan yang tercipta," tutur Faisal.
 
Dia menambahkan untuk sebuah negara yang notabennya sedang giat membangun, sulit menghindari utang. Apalagi Indonesia saat ini tengah gencar dalam membangun infrastruktur. Menurut Faisal selama utang tersebut digunakan untuk kegiatan produktif dan bukan konsumtif maka tidak masalah.
 
Namun tentu jumlahnya harus disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan riil dan kemampuan untuk membayarnya kembali. Adapuh jumlah utang Pemerintah Indonesia sekarang ini sebesar Rp4.499 triliun, sementara Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga berlaku pada 2018 sebesar Rp14.837 triliun.
 
Dengan kondisi itu, Faisal menilai, jelas utang pemerintah masih berada dalam batas aman, karena nisbah utang atau rasio utang terhadap PBD tergolong sangat rendah, yakni hanya 30 persen dan masih separuh dari batas maksimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 
Bahkan, tambahnya, Undang-Undang tentang Keuangan Negara membatasi defisit APBN maksimal tiga persen dari PDB, sehingga pemerintah tidak bisa ugal-ugalan berutang. "Jadi jelas kiranya bahwa utang produktif adalah sesuatu yang positif, bukan nista atau najis sehingga harus dijauhi dengan risiko apapun," pungkasnya.*** (Sumber: Medcom.ID)

Investasi
Kebijakan Ekonomi
Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Setelah Tanaman Pangan, Kementan Fokus Benahi Sektor Perkebunan
PALANGKARAYA - Setelah fokus pada peningkatan produktivitas  tanaman pangan, Menteri Pertanian ...
20 Jul 2019
Percepat Program Sejuta Rumah, PUPR Siapkan Strategi Khusus 
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan stategi khus...
20 Jul 2019
Menteri LHK: Presiden Jokowi Benahi Permasalahan Karhutla
JAKARTA: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah ...
20 Jul 2019
Kemenaker Ingatkan Perusahaan Lakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
BATAM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong seluruh perusahaan di Indonesia untuk...
20 Jul 2019
“Santripreneur Go-Online” Jadi Langkah Pemerintah Bangun Ekosistem Digital  
BANYUWANGI - Tak hanya mendorong sektor pariwisata melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pem...
20 Jul 2019
Kembangkan UMKM dan Pariwisata Banyuwangi, Pemerintah Salurkan KUR Pariwisata
JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor pariwisata melalui penyalu...
20 Jul 2019
BI Optimistis Penurunan Suku Bunga Beri Persepsi Positif ke Investor
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penurunan suku bunga acuan telah memberik...
20 Jul 2019
Menko Darmin Yakin Penurunan Suku Bunga BI Sejalan Kondisi Global
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penurunan suku bun...
20 Jul 2019
Menko Darmin: Pemerintah Rancang Aturan Impor via E-Commerce
JAKARTA - Pemerintah akan membuat aturan baru terkait impor barang melalui skema perd...
19 Jul 2019
Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa untuk Program Inovasi Desa
JAKARTA - Dalam lima tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun dan...
19 Jul 2019