My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Inilah 18 Kawasan Industri Luar Jawa Berpotensi Serap Investasi Rp 250 Triliun
9 Apr 2019

Inilah 18 Kawasan Industri Luar Jawa Berpotensi Serap Investasi Rp 250 Triliun
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah semakin serius dan fokus untuk terus mendorong penumbuhan sektor industri manufaktur di luar Jawa, seperti wilayah Indonesia Timur. “Ini sesuai amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris,” tuturnya.

JAKARTA | KUWERA.ID - Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 18 kawasan industri di luar Jawa sudah dapat beroperasi pada tahun 2019. Dari ke-18 kawasan industri tersebut, berpotensi akan menarik investasi sebesar Rp250 triliun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 900 ribu orang.

“Investasi hingga Rp250 triliun itu juga mencakup pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pembangkit listrik, water treatment, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), lahan, dan jalan. Kami targetkan 18 kawasan industri itu mulai beroperasi kuartal III-2019,” kata Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Ignatius Warsito di Jakarta, Senin (8/4).

Ke-18 kawasan industri luar Jawa itu, berlokasi di Lhoukseumawe, Ladong, Medan, Tanjung Buton, Landak, Maloy, Tanah Kuning, dan Bitung. Selanjutnya di Kuala Tanjung, Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin, Jorong, Buli, dan Teluk Bintuni.

Sampai November 2018, telah beroperasi 10 kawasan industri yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Ke-10 kawasan industri tersebut, berlokasi di Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai, Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 23 kawasan industri yang ditetapkan sebagai PSN.

Warsito menyampaikan, Kemenperin bertekad untuk terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri di luar Jawa dengan tujuan dapat mendorong pemerataan infrastruktur dan ekonomi di seluruh Indonesia. “Pengembangan kawasan industri di luar Jawa diarahkan pada sektor berbasis sumber daya alam dan pengolahan mineral,” ungkapnya.

Upaya strategis tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi industri, karena mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. “Jadi, multiplier effect-nya luas. Selain itu, juga merupakan strategi dalam peta jalan Making Indonesia 4.0,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah semakin serius dan fokus untuk terus mendorong penumbuhan sektor industri manufaktur di luar Jawa, seperti wilayah Indonesia Timur. “Ini sesuai amanat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris,” tuturnya.

Khusus wilayah Indonesia Timur, pada periode 2015-2017, kawasan industri yang telah beroperasi di Provinsi Sulawesi Tengah di antaranya adalah kawasan industri Morowali dan Palu. Selanjutnya, kawasan industri Bantaeng di Sulawesi Selatan dan kawasan industri Konawe di Sulawesi Tenggara.

“Untuk kawasan industri di Morowali, Bantaeng, dan Konawe, kami fokuskan pada industri berbasis pengolahan nikel. Sedangkan, di Palu sebagai klaster industri yang berbasis olahan rotan dan agro,” ujar Airlangga. Semua kawasan industri tersebut, masuk dalam PSN.

Kemenperin mencatat, di kawasan industri Palu sudah ada 14 tenant, kemudian di kawasan industri Bantaeng terdapat 11 tenant, kawasan industri Morowali telah ditempati 10 tenant, dan kawasan industri Konawe sekitar 6 tenant.

Adapun kawasan industri yang sedang tahap konstruksi dan dikebut pembangunannya, yakni di Bitung, Sulawesi Utara. Kawasan Ekonomi Khusus yang ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2019 ini, akan difokuskan untuk pengembangan industri pengolahan perikanan dan kelapa beserta produk turunannya yang diminati pasar domestik dan ekspor.

“Kami mencontohkan, di Morowali, yang sudah berhasil melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel. Kalau nickel ore dijual sekitar USD40-60, sedangkan ketika menjadi stainless steel harganya di atas USD2000. Selain itu, kita sudah mampu ekspor dari Morowali senilai USD4 miliar, baik itu hot rolled coilmaupun cold rolled coil ke Amerka Serikat dan China,” paparnya.

Melalui kawasan industri Morowali, investasi pun terus menunjukkan peningkatan, dari tahun 2017 sebesar USD3,4 miliar menjadi USD5 miliar di tahun 2018. “Jumlah penyerapan tenaga kerja di sana terbilang sangat besar hingga 30 ribu orang,” imbuhnya.***

Joko Widodo
Kebijakan Ekonomi
Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Sri Mulyani: Kemenkeu Sudah Siapkan Rp10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran khusus untuk mend...
18 Jul 2019
Investasi Blok Masela Terbesar Kedua Setelah Freeport
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengemukakan, total biay...
18 Jul 2019
Kemenaker dan LHK Kerja Sama Lindungi Lapisan Ozon
JAKARTA - Kondisi iklim tropis di Indonesia menyebabkan udara nyaman bagi masyarakat dianggap s...
18 Jul 2019
Kementerian LHK Gencarkan Pembangunan Lingkungan di Sulawesi dan Maluku
JAKARTA - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku melaksanakan kegiatan &...
18 Jul 2019
Sambut 17 Agustus, Bekraf Adakan Festival Gapura Cinta Negeri
JAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif  bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam...
18 Jul 2019
Melihat Hasil Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 Dewan Negara Produsen Sawit
JAKARTA - Para Menteri yang menangani industri minyak kelapa sawit dari Malaysia dan Indoneaia, yakn...
18 Jul 2019
Terima Kunjungan Menlu Singapura, Presiden Bahas Persiapan Leader's Retreat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Ba...
17 Jul 2019
Penerimaan Pajak Semester I Capai Rp603 Triliun
Jakarta: Penerimaan pajak semester I-2019 mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari targ...
17 Jul 2019
Bekraf Susun Masterplan untuk Gagasan Creative District
JAKARTA - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengemukakan gagasannya untuk membangu...
17 Jul 2019
Soal Pengesahan RUU Ekonomi Kreatif, Kemendag Pastikan Dipercepat
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penuh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)...
17 Jul 2019