My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Jelang Ramadan, Presiden Jokowi Kerahkan Petinggi Negara Pastikan Harga Stabil
23 Apr 2019

Jelang Ramadan, Presiden Jokowi Kerahkan Petinggi Negara Pastikan Harga Stabil
"Ini sudah rutin. Mengingatkan agar stabilitas harga pangan dicek, dikontrol, agar tidak terjadi lonjakan harga," kata Jokowi, seperti dikutip dari Antara, Selasa (23/4/2019). "Sehingga umat Islam bisa menjalankan ibadah, menyongsong Lebaran dengan tenang."

JAKARTA | KUWERA.ID - Menjelang bulan suci Ramadan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menteri dan berbagai jajaran terkait untuk mengambil langkah khusus terkait pangan. Pasalnya, Presiden Jokowi menginginkan supaya stabilitas harga pangan dapat terjaga. 

"Ini sudah rutin. Mengingatkan agar stabilitas harga pangan dicek, dikontrol, agar tidak terjadi lonjakan harga," kata Jokowi, seperti dikutip dari Antara, Selasa (23/4/2019). "Sehingga umat Islam bisa menjalankan ibadah, menyongsong Lebaran dengan tenang."

Stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan selama puasa, menurut Kepala Negara, harus dilakukan agar dapat terjangkau dengan mudah oleh masyarakat. "Sehingga stabil dan masyarakat bisa nyaman menjalankan ibadah puasa dan ibadah dengan tenang," katanya.

Maka itu, Jokowi juga meminta bawahannya, yakni para menteri, kepala lembaga, seperti Panglima TNI dan Kapolri serta Kepala Badan intelijen Naisonal (BIN) menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat pascapemungutan suara Pemilu 2019.

"Saya minta menteri, kepala lembaga, Panglima dan Kapolri, BIN minta stabilitas keamanan dan ketertiban terus dijaga agar kondisi yang ada betul-betul kondusif," katanya

Menurut Jokowi, kondisi saat ini wajar terjadi riak-riak kecil usai pesta demokrasi, tapi jangan menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini diungkapkan Presiden Jokowi menanggapi beberapa kejadian usai pemungutan suara pada 17 April 2019.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan pangan jelang memasuki Ramadan pada tahun ini aman, serta secara harga tak menekan konsumen.

Demi memastikan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain, sehingga keberadaan bahan pangan di pasar aman terkendali.

"Seperti biasa seperti tahun-tahun sebelumnya, kami selalu bekerja sama dengan kementerian terkait. Misalkan Kementerian Perdagangan, (Perum) Bulog, kemudian PD Pasar Jaya, pemerintah daerah, untuk bersama-sama bagaimana pengamanan survei sebelum-saat Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri," ujar dia di Bogor, Minggu (21/4/2019).

Selain itu, ia meneruskan, Kementan juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) demi kelancaran angkutan logistik saat bulan puasa.

Bentuk kerja sama antar instansi pemerintah ini disebutnya akan disetujui melalui Rapat Koordinasi dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.***

Joko Widodo
Kebijakan Ekonomi
Pasar Tradisional
DATA BERITA TERPOPULER
Sri Mulyani: Kemenkeu Sudah Siapkan Rp10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran khusus untuk mend...
18 Jul 2019
Investasi Blok Masela Terbesar Kedua Setelah Freeport
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengemukakan, total biay...
18 Jul 2019
Kemenaker dan LHK Kerja Sama Lindungi Lapisan Ozon
JAKARTA - Kondisi iklim tropis di Indonesia menyebabkan udara nyaman bagi masyarakat dianggap s...
18 Jul 2019
Kementerian LHK Gencarkan Pembangunan Lingkungan di Sulawesi dan Maluku
JAKARTA - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku melaksanakan kegiatan &...
18 Jul 2019
Sambut 17 Agustus, Bekraf Adakan Festival Gapura Cinta Negeri
JAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif  bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam...
18 Jul 2019
Melihat Hasil Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 Dewan Negara Produsen Sawit
JAKARTA - Para Menteri yang menangani industri minyak kelapa sawit dari Malaysia dan Indoneaia, yakn...
18 Jul 2019
Terima Kunjungan Menlu Singapura, Presiden Bahas Persiapan Leader's Retreat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Ba...
17 Jul 2019
Penerimaan Pajak Semester I Capai Rp603 Triliun
Jakarta: Penerimaan pajak semester I-2019 mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari targ...
17 Jul 2019
Bekraf Susun Masterplan untuk Gagasan Creative District
JAKARTA - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengemukakan gagasannya untuk membangu...
17 Jul 2019
Soal Pengesahan RUU Ekonomi Kreatif, Kemendag Pastikan Dipercepat
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penuh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)...
17 Jul 2019