My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Pemerintah Luncurkan Dua Program Hibah Pemeliharaan Jalan Daerah
15 Des 2018

Pemerintah Luncurkan Dua Program Hibah Pemeliharaan Jalan Daerah
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan salah satu keberhasilan PRIM adalah realisasi penggunaan dana yang rata-rata mencapai di atas 95% per tahun.

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan dua program untuk meningkatkan kinerja dan pemeliharaan jalan daerah melalui dua program hibah yakni Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Provincial  Road Improvement and Maintenace (PRIM). Kedua program hibah ini bertujuan membantu meningkatkan tata kelola dan kualitas pemeliharaan jaringan jalan daerah yang menjadi kewenangan masing-masing Pemda terutama pada koridor menuju (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) KSPN. 

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penerima hibah dilakukan di Jakarta pada Rabu, (12/12/2018).

PHJD bertujuan mendukung pemeliharaan jalan daerah mendukung pengembangan KSPN Tanjung Kelayang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi dan Labuan Bajo. Sebanyak empat provinsi yakni Provinsi Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur dan enam kabupaten yakni Kabupaten Belitung, Malang, Pasuruan, Lumajang, Wakatobi dan Manngarai Barat telah dipilih untuk mengikuti PHJD. Anggaran PHJD berasal dari APBN Tahun 2019 sebesar Rp 500 miliar.

Mekanisme pencairan dana hibah yakni Pemerintah Daerah membiayai terlebih dahulu kegiatan fisik (konstruksi) dan non fisik (seperti penguatan perencanaan, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, keterlibatan masyarakat dan gender) kemudian  dana hibah dibayarkan ke pemerintah daerah jika hasil pekerjaan jalan telah memenuhi standar kualitas dari Kementerian PUPR yang disepakati sebelumnya dalam Project Management Manual (PMM). 

Sementara itu, PRIM didanai melalui bantuan Pemerintah Australia khusus untuk Kabupaten Probolinggo untuk periode tahun 2019-2021 Pemerintah Australia memberikan pendanaan melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) untuk penyiapan dan pelaksanaan PRIM untuk Kabupaten Probolinggo disamping terus mendukung dan memberikan pendampingan teknis terhadap empat provinsi dan enam kabupaten peserta PHJD.

PHJD direncanakan akan berlangsung lima tahun (2019-2023), yang nantinya akan mencakup sampai 15 provinsi dan 29 kabupaten dengan usulan pendanaan dari ABPN sebesar Rp 15 triliun. Sebagai informasi PHJD merupakan pengembangan dari proyek rintisan PRIM yang dimulai sejak tahun 2013 selama lima tahun yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat. 

Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan kerjasama ini adalah wujud sinergitas semua pihak yang peduli akan perbaikan kualitas jaringan jalan di Indonesia. Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga akan terus mendampingi provinsi dan kabupaten peserta PHJD dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan. 

“Penanganan jalan provinsi dan kabupaten didasarkan pada pendekatan koridor yang menghubungkan jaringan jalan backbone seperti jalan nasional (tol dan non tol) melalui jalan provinsi/kabupaten menuju pusat kegiatan seperti pariwisata. Dengan pola tersebut diharapkan mampu meningkatkan value for money dan value for investment jalan,” jelas Hedy Rahadian.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan salah satu keberhasilan PRIM adalah realisasi penggunaan dana yang rata-rata mencapai di atas 95% per tahun. Pada tahun anggaran 2019, PRIM dikembangkan menjadi PHJD.

“Kami harapkan pemerintah daerah peserta program PHJD dapat memanfaatkan dan mengelola dana hibah secara tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat output. Penghargaan setinggi-tingginya kami berikan kepada Pemerintah Australia atas proyek rintisan PRIM melalui Hibah PRIM dan KIAT sebagai unit pendukungnya”  kata Astera Primanto Bhakti.

Selama lima tahun pelaksanaan PRIM digunakan untuk pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten di NTB sepanjang 4.565 Km. Total dana sekitar Rp547 miliar dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 2013-2018 dan Rp78 miliar dari APBD Kabupaten Lombok Barat sejak 2017-2018 telah terserap untuk meningkatkan standar kualitas jalan.***

Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Sri Mulyani: Kemenkeu Sudah Siapkan Rp10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran khusus untuk mend...
18 Jul 2019
Investasi Blok Masela Terbesar Kedua Setelah Freeport
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengemukakan, total biay...
18 Jul 2019
Kemenaker dan LHK Kerja Sama Lindungi Lapisan Ozon
JAKARTA - Kondisi iklim tropis di Indonesia menyebabkan udara nyaman bagi masyarakat dianggap s...
18 Jul 2019
Kementerian LHK Gencarkan Pembangunan Lingkungan di Sulawesi dan Maluku
JAKARTA - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku melaksanakan kegiatan &...
18 Jul 2019
Sambut 17 Agustus, Bekraf Adakan Festival Gapura Cinta Negeri
JAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif  bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam...
18 Jul 2019
Melihat Hasil Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 Dewan Negara Produsen Sawit
JAKARTA - Para Menteri yang menangani industri minyak kelapa sawit dari Malaysia dan Indoneaia, yakn...
18 Jul 2019
Terima Kunjungan Menlu Singapura, Presiden Bahas Persiapan Leader's Retreat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Ba...
17 Jul 2019
Penerimaan Pajak Semester I Capai Rp603 Triliun
Jakarta: Penerimaan pajak semester I-2019 mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari targ...
17 Jul 2019
Bekraf Susun Masterplan untuk Gagasan Creative District
JAKARTA - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengemukakan gagasannya untuk membangu...
17 Jul 2019
Soal Pengesahan RUU Ekonomi Kreatif, Kemendag Pastikan Dipercepat
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penuh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)...
17 Jul 2019