My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Ekonom: Pengembangan Industri Pertanian dan Manufaktur Ampuh Menekan Kemiskinan
16 Jul 2019

Ekonom: Pengembangan Industri Pertanian dan Manufaktur Ampuh Menekan Kemiskinan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur dengan gini ratio pada Maret 2019 sebesar 0,382, turun 0,007 poin dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,389.

JAKARTA - Kemiskinan menjadi salah satu persoalan besar di Indonesia. Ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi batu sandungan yang mengakibatkan kemiskinan semakin bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur dengan gini ratio pada Maret 2019 sebesar 0,382, turun 0,007 poin dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,389. Bila dibanding September 2018 yang sebesar 0,384, tingkat gini ratio pada Maret 2019 turun 0,002.

Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikali Zaini, mengatakan, serapan tenaga kerja jadi faktor utama perlambatan tingkat kemiskinan semakin berkurang. Alasannya, pemerintah saat ini cenderung menyerap sektor tenaga kerja di sektor jasa.

Padahal sektor tersebut tidak terlalu besar menyerap tenaga kerja. Sehingga sektor padat karya katanya paling relevan guna mengurangi tingkat kemiskinan. Misalnya industri manufaktiur dan pertanian.

Mikail mengamati, dalam sepuluh tahun terakhir sektor padat karya turun dan cenderung stabil di bawah 20% dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia.Industri manufaktur atau olahan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Utamanya lapangan kerja untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Nah, stimulus yang perlu diperkuat adalah memberikan insentif pajak kepada perusahaan manufaktur. Misalnya dengan tetap menjaga insentif pajak super. Dia menilai stimulus positif itu, bisa meningkatkan produksi dan berdampak penambahan jumlah tenaga kerja.

Di sisi lain, Mikail mengaskan, soal birokrasi harus sinkron antara pemerintah dan lembaga. “Jadi investor juga mendapatkan kepastian,” kata Mikail kepada Kontan.co.id, Senin (15/7).

Dari segi sektor pertanian, pemerintah juga perlu menjaga kestabilan bahan pangan, utamanya beras. Sebab, flukluasi harga beras sensitif terhadap kemiskinan. Daya beli masyarakat terhadap beras rentan dengan kesenjangan.

Berdasarkan data Outlook Padi 2016 Kementerian Pertanian (Kemtan), produktivitas padi Indonesia 2010-2014 hanya mencapai 5,7 ton per hektare (ha). Ini masih di bawah Vietnam yang mencapai 6,67 ton per ha.

Mikail menilai kemiskinan di desa diakibatkan oleh kontribusi beras sebanyak 26,46%. Sedangkan di kota, komoditas tersebut berkontribusi 20,11% terhadap kemiskinan. ”Kuncinya meningkatkan produktivitas per hektare membuka lahan pertanian baru, meningkatkan skill petanim dan subsidi faktor input petani,” tutur Mikail.

Sementara, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengimbau, pemerintah memang sudah seharusnya fokus ke dua sektor itu. Sehingga pendapatan masyarakat miskin dan mengengah miskin bisa membaik.

“Level masyarakat miskin naik, yang menengah miskin jangan sampai jatuh,” kata Bhima kepada Kontan.co.id, Senin (15/7).

Baik sektor manufaktur atau pertanian kebanyakan pekerjaanya adalah masyarakat miskin dan menengah. Oleh karena itu kata Mikail pemerintah perlu mendorong instansi terkait mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk, mengadakan pelatihan kepada petani, sehingga produktivitas naik.

Bhima menambahkan, bukan berarti pemerintah mengabaikan sektor jasa. Yang perlu ditingkatkan adalah skill pekerja, lantaran tuntutan keahlian di sektor jasa kini semakin tinggi.* (Sumber: Kontan)

Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019