My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Indonesia Lakukan Reformasi Regulasi Demi Tingkatkan Perekonomian
13 Jun 2019

Indonesia Lakukan Reformasi Regulasi Demi Tingkatkan Perekonomian
“Pemerintah akan melanjutkan momentum pencapaian ini dengan melanjutkan reformasi struktural yang selama ini telah dijalankan. Salah satu upayanya adalah program-program sebagaimana yang tertuang dalam MoU yang ditandatangani hari ini untuk mengembangkan reformasi regulasi di Indonesia, yang tidak terbatas hanya pada peningkatan iklim investasi dan pelaksanaan OSS,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

KUWERA.ID | JAKARTA - Sebagai salah satu agenda prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo, reformasi regulasi mendukung perwujudan prinsip Nawacita serta menjadi modal dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, terutama untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan perekonomian yang adil dan berkelanjutan.

Reformasi regulasi tersebut dilaksanakan guna menjaga momentum dalam perekonomian Indonesia. Sebab, Indonesia masih mampu bertumbuh 5,07% (yoy) di triwulan I - 2019 dan diharapkan akan mencapai 5,3% sesuai dengan target pemerintah di akhir 2019.

Hal ini penting mengingat kondisi perekonomian global belum membaik, yang antara lain terlihat pada penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini oleh Bank Dunia dari 2,9% di Januari 2019 menjadi 2,6% di Juni 2019, dan juga meningkatnya tensi perang dagang AS-China yang berimbas pada perlambatan perdagangan internasional.

Selain itu, realisasi investasi di Indonesia pada kuartal pertama 2019 mampu meningkat 5,3% dibandingkan capaian tahun sebelumnya, walaupun di tengah tren penurunan penanaman modal asing di emerging market dan tahun pemilu di Indonesia di mana investor memang biasanya melakukan aksi ‘wait and see’.

Lebih jauh lagi, di tengah peningkatan utang negara berkembang seperti yang dilaporkan Bank Dunia, Indonesia justru mendapatkan kenaikan Sovereign Credit Rating dari BBB- ke BBB didukung oleh tingkat beban utang pemerintah yang rendah dan kinerja fiskal yang moderat.

Menurut Lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P), ekonomi Indonesia secara konsisten lebih baik dari negara-negara peers pada tingkat pendapatan sama. Kenaikan peringkat S&P tersebut merefleksikan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat.

Potensi investasi yang masuk ke Indonesia juga diperkirakan akan tetap meningkat, setelah baru-baru ini peringkat daya saing Indonesia tercatat di peringkat 32 dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2019, naik 11 peringkat dari tahun sebelumnya di peringkat 43. Ini merupakan capaian yang tertinggi di Asia Pasifik.

Selain itu, Nikkei dan IHS Market merilis Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia mencapai posisi tertinggi dalam sembilan bulan terakhir yakni 51,6 di Mei 2019.

“Pemerintah akan melanjutkan momentum pencapaian ini dengan melanjutkan reformasi struktural yang selama ini telah dijalankan. Salah satu upayanya adalah program-program sebagaimana yang tertuang dalam MoU yang ditandatangani hari ini untuk mengembangkan reformasi regulasi di Indonesia, yang tidak terbatas hanya pada peningkatan iklim investasi dan pelaksanaan OSS,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di sela-sela penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Pengembangan Reformasi Regulasi di Indonesia, di Jakarta, Rabu (12/6). .

Kerja sama teknis dengan Persemakmuran Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara ini sangat tergantung pada dukungan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L). Dalam hal ini, perlu peran aktif dari setiap K/L agar harapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien melalui pelaksanaan reformasi regulasi dapat terwujud.

“Semoga hubungan bilateral Republik Indonesia dan Persemakmuran Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara akan lebih erat di masa depan dengan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan di segala bidang,” pungkas Susiwijono.

Turut hadir dalam acara penandatanganan MoU ini antara lain Assistant Director Regulatory Excellence Unit Pelayanan Regulasi Internasional, Kementerian Bisnis, Energi, dan Strategi Industri, Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara Dennis Ager, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus.

Selain itu juga terdapat Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kemenko Perekonomian Lestari Indah, Asisten Deputi Pengembangan Investasi Kemenko Perekonomian Ichsan Zulkarnaen, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Kurniawan Ariadi, dan perwakilan pejabat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).***

Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019