My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Indonesia Punya Peluang Besar Ekspor Mobil ke Australia | Saat berbicara usai membuka The 6th ASEAN OSHNET Conference atau Konferensi ASEAN OSHNET Keenam, Kamis (28/3/2019), Hanif menggarisbawahi bahwa  di era pemerintahan Joko Widodo, telah tercipta 10.540.000 lapangan pekerjaan. | Demi memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi agar lebih maksimal, wajar bagi sebuah negara menarik utang dari dalam maupun luar negeri, kata Faisal Basri dalam orasi kebudayaan kampanye ekonomi 2019 di Soehana Hall, Energy Building, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019 |

Inilah Hasil Diplomasi Menko Darmin tentang Sawit di Brussel
15 Apr 2019

Inilah Hasil Diplomasi Menko Darmin tentang Sawit di Brussel
“Metodologi dan hipotesa yang digunakan UE tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit terhadap perusakan hutan tersebut ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta yang ada, dan tanpa dilakukan impact analysis,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Jumat (12/4) di Jakarta.

JAKARTA | KUWERA.ID - Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia pada 8 s.d. 9 April 2019 melakukan joint mission ke Brussel, Belgia sebagai upaya diplomasi kepada Uni Eropa (UE). Diplomasi ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan industri dan perlindungan kepada para petani kelapa sawit atas diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit.

Kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui penerbitan Delegated Regulation merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) / indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).

“Metodologi dan hipotesa yang digunakan UE tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit terhadap perusakan hutan tersebut ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta yang ada, dan tanpa dilakukan impact analysis,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Jumat (12/4) di Jakarta.

Adapun beberapa keberatan dan concern Indonesia pada delegated regulation tersebut adalah fakta bahwa kelapa sawit memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi (8-10 kali) dan penggunaan lahan yang jauh lebih kecil dibandingkan vegetable oils lainnya.

Selain itu, engan pertumbuhan permintaan vegetable oils yang terus bertumbuh, maka apabila phase-out terhadap kelapa sawit dilakukan, maka justru akan menyebabkan pembukaan lahan baru yang masif untuk produk vegetable oils lainnya;

DI samping, penggunaan basis awal tahun 2008 sebagai metodologi penghitungan dari ILUC dilakukan tanpa alasan yang kuat. Penetapan tahun 2008-2015 sangat merugikan kelapa sawit dan menguntungkan vegetable oils lainnya.

Sementara kesimpulan yang bisa ditarik dari rangkaian pertemuan di Brussel ini, antara lain: Terdapat gap pemahaman yang besar terhadap produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangannya; Masifnya kampanye negatif terhadap kelapa sawit menimbulkan persepsi yang salah (sebagai contoh, di Italia, kampanye produk bebas kelapa sawit (palm oil free) 5 kali lebih besar dan masif dari pada iklan coca cola); “Kompetisi” antara minyak kelapa sawit dengan minyak rapeseed maupun sunflower.

UE dan negara-negara produsen kelapa sawit sepakat untuk terus melanjutkan diskusi yang konstruktif untuk menjembatani pemahaman kedua pihak dalam menyelesaikan isu ini. Beberapa langkah yang akan dilakukan, antara lain:

Pertama, setelah Parlemen Eropa yang baru terbentuk hasil Pemilu Mei 2019, akan segera dilakukan diskusi dengan Pemerintah Indonesia terkait hal ini; kedua, beberapa pemangku kepentingan industri kelapa sawit di UE akan membentuk wadah komunikasi terkait upaya kampanye positif kelapa sawit di UE; ketiga, para pelaku usaha dari perusahaan multinasional (MNCs) juga sepakat untuk mendukung secara penuh upaya Pemerintah RI dalam menanggapi kebijakan diskriminatif ini.

Dalam pertemuan dengan pihak UE ini, Pemerintah RI juga telah menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan apabila pengesahan Delegated Regulation RED II tetap dilakukan, termasuk melakukan review terhadap kerjasama bilateral Indonesia dengan UE dan negara-negara anggotanya serta menempuh proses litigasi melalui forum World Trade Organization (WTO).

Menko Darmin pun mengatakan, gangguan dan diskriminasi kelapa sawit tentunya akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan dan menghambat pencapaian Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai informasi, 19,5 juta orang bekerja pada industri ini, termasuk 2,6 juta petani kecil (smallholders farmer).

Upaya diplomasi yang dilakukan secara bersama ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan keberatan bersama yang disampaikan oleh Presiden Indonesia dan Perdana Menteri (PM) Malaysia serta Ketua DPR RI.

Di samping itu, Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) juga telah menyampaikan kekecewaan dan meminta agar proses pengesahan aturan diskriminatif tersebut dapat dihentikan.***

Darmin Nasution
Investasi
Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Bahas Infrastruktur, Presiden Jokowi Panggil Tiga Gubernur ke Istana
JAKARTA | KUWERA.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga gubernur dari berbagai kawasan...
23 Apr 2019
Jelang Ramadan, Presiden Jokowi Kerahkan Petinggi Negara Pastikan Harga Stabil
JAKARTA | KUWERA.ID - Menjelang bulan suci Ramadan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan ...
23 Apr 2019
Industri Melesat, Serap 18 Juta Tenaga Kerja
JAKARTA | KUWERA.ID - Serapan tenaga kerja di sektor industri terus meningkat yakni dari 15,54 juta ...
23 Apr 2019
Investasi Meningkat, Pemerintah Aktif Siapkan SDM Industri Kompeten
JAKARTA | KUWERA.ID - Menghadapi perkembangan industri dan investasi yang meningkat, pemerintah mela...
23 Apr 2019
Harga Terpantau Stabil, Pemerintah Minta Masyarakat Tidak Resah
GORONTALO | KUWERA.ID - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Goron...
23 Apr 2019
Pastikan Harga Stabil, Kemendag Pantau Harga Kebutuhan Pokok hingga Lebaran
BENGKULU | KUWERA.ID - Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Perdagangan (Kemendag...
23 Apr 2019
Kementan Sosialisasi Alat Pertanian Modern kepada Pelajar
JAKARTA | KUWERA.ID - Gencarnya Kementerian Pertanian (Kementan) melaksanakan berbagai program untuk...
23 Apr 2019
Industri Mainan Anak Produk Indonesia Catat Ekspor Lebih dari USD 319 Juta
JAKARTA | KUWERA.ID - Industri mainan menjadi salah satu sektor manufaktur yang mampu memberikan kon...
22 Apr 2019
Di London, OJK Ajak Investor Inggris Berinvestasi di Pasar Keuangan Indonesia
JAKARTA | KUWERA.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundang investor Inggris untuk berinvesta...
22 Apr 2019
Industri Penerbangan Berpotensi Serap Tenaga Kerja Perempuan 50 Persen
JAKARTA | KUWERA.ID -- Industri penerbangan internasional mendorong keterlibatan para pere...
22 Apr 2019