My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Jawab Tantangan Ekonomi 2019, Menko Darmin Ungkap Strategi Pemerintah
6 Des 2018

Jawab Tantangan Ekonomi 2019, Menko Darmin Ungkap Strategi Pemerintah
Darmin menegaskan fokus kebijakan supply-side terus digalakkan untuk memberikan multiplier effect yang besar yang terus diselaraskan dengan program pemerataan ekonomi.

JAKARTA - Kondisi perekonomian global yang masih bergejolak dan penuh dengan ketidakpastian diperkirakan masih akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, baik negara maju dan negara berkembang.

Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) yang dirilis pada Oktober 2018, perekonomian dunia diprediksi sedikit melambat dari 3,73% menjadi 3,7%. Namun demikian, hal ini tidak menyurutkan konsistensi Pemerintah menjalankan transformasi ekonomi, khususnya dalam menggarap kebijakan ekonomi supply-side hingga akhir masa pemerintahan.

“Hasil dari kebijakan supply-side era Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) selama empat tahun belakangan terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil di tengah gejolak ekonomi dunia,"  kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan keynote speech pada Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2018, pada Rabu (5/12) di Grand Sahid Hotel, Jakarta.

Bahkan, kata Darmin lagi, hal ini juga diikuti oleh indikator sosial yang juga membaik. "Seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, rasio gini, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya, semua kebijakan sudah mengarah pada pembangunan yang berkualitas,"  katanya lagi. 

Menurut Darmin hal itu merupakan pencapaian yang baik. "Mengingat karena biasanya pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan perbaikan keadaan sosial. Hal ini adalah suatu prestasi yang baik,” Darmin menegaskan.

Keputusan untuk memprioritaskan kebijakan ekonomi supply-side sudah dilaksanakan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi-JK, melalui perbaikan infrastruktur, perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebijakan reforma agraria. Kebijakan supply-side ini selain lebih mudah dikendalikan, juga mampu membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat secara merata di pedesaan dan perkotaan.

“Pendekatan ini dapat diwujudkan tanpa adanya perpindahan barang dan jasa secara besar-besaran ke luar ataupun ke dalam negeri. Namun, kebijakan demand-side tidak boleh dilupakan dengan tetap mendorong investasi dan konsumsi masyarakat” tambah Darmin.

Darmin menegaskan fokus kebijakan supply-side terus digalakkan untuk memberikan multiplier effect yang besar yang terus diselaraskan dengan program pemerataan ekonomi.

“Infrastrukur akan melahirkan kegiatan-kegiatan baru yang ditransformasikan dari kegiatan lama. Sistem logistik juga perlu dibangun juga setelah infrastruktur tersedia. Hal ini dapat direalisasikan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah supaya membuat pasar pengepul agar konektivitas terbentuk secara sempurna” kata Darmin.

Menanggapi perang dagang Amerika Serikat dan Cina dan implikasinya ke perekonomian nasional, Darmin memprediksi proyeksi ekonomi Indonesia masih bergantung pada interaksi perang dagang itu sendiri. Darmin menduga pada 2019 tidak ada lahi interaksi AS-Cina yang yang esktrim.

Bahkan, katanya lagi, kedua negara akan sadar bahwa perang dagang hanya akan berimplikasi negatif pada perekonomian masing-masing negara.

“Dengan begitu, kami optimis kedepan tingkat inflasi masih berada di titik aman yakni berada level 3%. Kami juga melihat bukan sesuatu yang berat untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi di level 5,3%, sesuai dengan asumsi makroekonomi APBN 2019,” tutup Darmin.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kebijakan Indonesia (APINDO) Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana juga menambahkan perekonomian Indonesia telah bergeser menjadi seperti negara Singapura, dimana nilai tambah sektor pertanian dan manufaktur menurun seiring dengan peningkatan sektor jasa. Namun, peningkatan sektor jasa ini belum mampu menyerap tenaga kerja yang melimpah di pasar tekanan kerja.

“Penurunan nilai tambah sektor manufaktur ini mengindikasikan adanya deindustrialisasi secara prematur. Dengan begitu, transformasi ekonomi ini diperlukan untuk dapat terus digalakkan oleh pemerintah agar tetap menyerap tenaga kerja ” tambah Danang.

Hadir dalam acara ini Staf Khusus Presiden RI Ahmad Erani Yustika, CEO PT Paragon Technology and Innovation Nurhayati Subakat, Peneliti Bank Dunia Indira Hapsari, dan Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus.*** (Editor: Zo)

Darmin Nasution
Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019