My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

Kejar Pemerataan Ekonomi, Pemerintah Kembali Serahkan SK Perhutanan Sosial
11 Feb 2019

Kejar Pemerataan Ekonomi, Pemerintah Kembali Serahkan SK Perhutanan Sosial
“Program Perhutanan Sosial ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat melaporkan kegiatan tersebut kepada Presiden, Jumat (8/2).

JAKARTA - Hingga 31 Januari 2019, Pemerintah telah menyerahkan pengelolaan 2,5 juta hektar Perhutanan Sosial kepada 600 ribu Kepala Keluarga (KK). Ke depannya, ditargetkan pemanfaatan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang dilindungi pemerintah ini akan diberikan 1 juta hektar untuk setahun ke depan.

Hari ini, Presiden RI Joko Widodo kembali menyerahkan 42 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 13.976 Ha untuk 8.941 KK. Sebagai bagian dari Kebijakan Reforma Agraria, Perhutanan Sosial dirancang untuk mempercepat pemerataan ekonomi, terutama dalam hal penyediaan lahan bagi kelompok masyarakat kecil.

“Program Perhutanan Sosial ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat melaporkan kegiatan tersebut kepada Presiden, Jumat (8/2), di Wana Wisata Pongpok Landak, Cianjur, Jawa Barat.

Melalui program Perhutanan Sosial ini pula, masyarakat tidak hanya diberikan akses kelola selama 35 tahun, tetapi juga diberikan insentif ekonomi seperti bantuan permodalan, akses pasar, dan pendampingan, yang dikelola secara klaster.

Dengan sistem klaster, lanjutnya, lahan dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu agar skala ekonominya dapat meningkat. Satu klaster bisa saja terdiri dari dua atau tiga desa, tergantung dari luas lahan yang ada serta jumlah petani yang tinggal di desa tersebut.

Melalui sistem klaster ini, kita akan mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial. Dengan demikian, dapat tercapai skala ekonomi yang memadai. Pemilihan tanaman budidaya serta pengelolaan hasil panen pun menjadi lebih baik.

Kemudian, untuk menjamin kelangsungan pendapatan petani atau penggarap dari waktu-ke-waktu, Pemerintah merancang komposisi pemanfaatan lahan yang ideal. Dalam waktu yang bersamaan, petani dapat menanam jenis tanaman tahunan, seperti tanaman kopi dan karet, serta tanaman musiman, seperti nanas dan jagung.

Sementara untuk menjaga kecukupan pendapatan petani atau penggarap, Pemerintah merancang komposisi bagi-hasil yang adil sehingga keuntungan hasil pengelolaan budidaya di lahan perhutanan sosial lebih dinikmati oleh petani.

SK yang diberikan kepada para Ketua Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial ini diberikan dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).

Adapun rincian SK Perhutanan Sosial yang diberikan di Cianjur hari ini adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Bogor sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 611 Ha untuk 75 Kepala Keluarga;

b. Kabupaten Ciamis sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 718 Ha untuk 691 Kepala Keluarga;

c. Kabupaten Cianjur sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 1.309 Ha untuk 1.379 Kepala Keluarga;

d. Kabupaten Garut sebanyak 1 SK Kulin KK dan 1 SK IPHPS seluas 879 Ha untuk 688 Kepala Keluarga;

e. Kabupaten Indramayu sebanyak 3 SK IPHPS seluas 794 Ha untuk 612 Kepala Keluarga;

f.  Kabupaten Bandung sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 3.663 Ha untuk 2.299 Kepala Keluarga;

g. Kabupaten Bandung Barat sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 1.574 Ha untuk 583 Kepala Keluarga;

h. Kabupaten Majalengka sebanyak 5 SK Kulin KK seluas 569 Ha untuk 556 Kepala Keluarga;

i.  Kabupaten Pangandaran sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 898 Ha untuk 801 Kepala Keluarga;

j.  Kabupaten Sukabumi sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 1.213 Ha untuk 856 Kepala Keluarga;

k. Kabupaten Sumedang sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 436 Ha untuk 195 Kepala Keluarga; dan

l.  Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 1.314 Ha untuk 206 Kepala Keluarga.

Menko Darmin juga melaporkan, pada lahan Perhutanan Sosial ini para petani menanam kopi, buah-buahan dan sayuran yang ditanam dengan sistem tumpang sari atau agroforestry, yaitu dengan mengombinasikan pohon berkayu minimal 50%.

“Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 105 Tahun 2018,kami juga memastikan bahwa rehabilitasi hutan dapat dilaksanakan pada areal Perhutanan Sosial,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini juga diserahkan penghargaan kepada 9 (sembilan) tokoh Hutan Sosial Pilihan Koran Tempo. Pemerintah memberikan apresiasi pada tokoh-tokoh yang mewujudkan keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan tersebut.

Hadir pula dalam kesempatan ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.***

Darmin Nasution
Joko Widodo
Kebijakan Ekonomi
Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Soal Unicorn, Menkeu Sri Mulyani Jawab Ketakutan Prabowo
JAKARTA (KUWERA.ID) - Setelah Debat Capres 2019 yang berlangsung Minggu (17/2/2019), seketika istila...
18 Feb 2019
Benahi Kawasan Pesisir, Kementerian PUPR Ambil Langkah Khusus
JAKARTA (KUWERA.ID) - Fakta bahwa Indonesia memiliki banyak kawasan pesisir, membuat Pemerintah mela...
18 Feb 2019
Debat Capres, Jokowi Juga Unjuk Gagasan Soal Pertanian dan Marketplace
JAKARTA (KUWERA.ID) - Dalam Debat Capres 2019 kedua yang membahas energi dan pangan, Sumber Daya Ala...
18 Feb 2019
Saat Debat Capres, Jokowi Ungkap Rencana Tingkatkan Program Biodiesel Jadi B100
JAKARTA (KUWERA.ID) - Petahana Joko Widodo (Jokowi), dalam Debat Capres 2019, Minggu (17/2) sempat m...
18 Feb 2019
Perkuat Rupiah lewat BUMN Kelautan, Menteri Rini Lepas Ekspor Produk Ikan
JAKARTA (KUWERA.ID) - Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Soemarno lagi-lagi membuktikan duku...
18 Feb 2019
Dorong Perkembangan Unicorn, Jokowi akan Bangun 1.000 Startup Baru
JAKARTA (KUWERA.ID) - Dalam Debat Capres Kedua, di Hotel Sultan di Jakarta, Minggu (17/2/2019),...
18 Feb 2019
Kemenkop Tekankan Perlindungan UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Digital
BADUNG (KUWERA.ID) - Kementerian Koperasi dan UKM menekankan pentingnya perlindungan terhadap para p...
16 Feb 2019
Kunjungi Hutan Sosial Burno, Menteri Rini Saksikan Langsung Pengaruh atas Ekonomi Masyarakat
JAKARTA (KUWERA.ID) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, Jumat (15/2) ber...
16 Feb 2019
Menko Darmin Panggil Kepala Bappenas, Peta Jalan Pendidikan Vokasi 2020-2024 Rampung
JAKARTA - Menjelang akhir pekan, Jumat (15/2), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasuti...
16 Feb 2019
Empat Paguyuban Peternak Ayam Boyolali Beralih ke Elpiji Nonsubsidi
BOYOLALI - Tidak kurang dari 60 peternak ayam broiler di bawah naungan empat paguyuban peternakan ay...
16 Feb 2019