My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Kejar Pemerataan Ekonomi, Pemerintah Kembali Serahkan SK Perhutanan Sosial
11 Feb 2019

Kejar Pemerataan Ekonomi, Pemerintah Kembali Serahkan SK Perhutanan Sosial
“Program Perhutanan Sosial ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat melaporkan kegiatan tersebut kepada Presiden, Jumat (8/2).

JAKARTA - Hingga 31 Januari 2019, Pemerintah telah menyerahkan pengelolaan 2,5 juta hektar Perhutanan Sosial kepada 600 ribu Kepala Keluarga (KK). Ke depannya, ditargetkan pemanfaatan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang dilindungi pemerintah ini akan diberikan 1 juta hektar untuk setahun ke depan.

Hari ini, Presiden RI Joko Widodo kembali menyerahkan 42 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 13.976 Ha untuk 8.941 KK. Sebagai bagian dari Kebijakan Reforma Agraria, Perhutanan Sosial dirancang untuk mempercepat pemerataan ekonomi, terutama dalam hal penyediaan lahan bagi kelompok masyarakat kecil.

“Program Perhutanan Sosial ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat melaporkan kegiatan tersebut kepada Presiden, Jumat (8/2), di Wana Wisata Pongpok Landak, Cianjur, Jawa Barat.

Melalui program Perhutanan Sosial ini pula, masyarakat tidak hanya diberikan akses kelola selama 35 tahun, tetapi juga diberikan insentif ekonomi seperti bantuan permodalan, akses pasar, dan pendampingan, yang dikelola secara klaster.

Dengan sistem klaster, lanjutnya, lahan dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu agar skala ekonominya dapat meningkat. Satu klaster bisa saja terdiri dari dua atau tiga desa, tergantung dari luas lahan yang ada serta jumlah petani yang tinggal di desa tersebut.

Melalui sistem klaster ini, kita akan mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial. Dengan demikian, dapat tercapai skala ekonomi yang memadai. Pemilihan tanaman budidaya serta pengelolaan hasil panen pun menjadi lebih baik.

Kemudian, untuk menjamin kelangsungan pendapatan petani atau penggarap dari waktu-ke-waktu, Pemerintah merancang komposisi pemanfaatan lahan yang ideal. Dalam waktu yang bersamaan, petani dapat menanam jenis tanaman tahunan, seperti tanaman kopi dan karet, serta tanaman musiman, seperti nanas dan jagung.

Sementara untuk menjaga kecukupan pendapatan petani atau penggarap, Pemerintah merancang komposisi bagi-hasil yang adil sehingga keuntungan hasil pengelolaan budidaya di lahan perhutanan sosial lebih dinikmati oleh petani.

SK yang diberikan kepada para Ketua Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial ini diberikan dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).

Adapun rincian SK Perhutanan Sosial yang diberikan di Cianjur hari ini adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Bogor sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 611 Ha untuk 75 Kepala Keluarga;

b. Kabupaten Ciamis sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 718 Ha untuk 691 Kepala Keluarga;

c. Kabupaten Cianjur sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 1.309 Ha untuk 1.379 Kepala Keluarga;

d. Kabupaten Garut sebanyak 1 SK Kulin KK dan 1 SK IPHPS seluas 879 Ha untuk 688 Kepala Keluarga;

e. Kabupaten Indramayu sebanyak 3 SK IPHPS seluas 794 Ha untuk 612 Kepala Keluarga;

f.  Kabupaten Bandung sebanyak 8 SK Kulin KK seluas 3.663 Ha untuk 2.299 Kepala Keluarga;

g. Kabupaten Bandung Barat sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 1.574 Ha untuk 583 Kepala Keluarga;

h. Kabupaten Majalengka sebanyak 5 SK Kulin KK seluas 569 Ha untuk 556 Kepala Keluarga;

i.  Kabupaten Pangandaran sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 898 Ha untuk 801 Kepala Keluarga;

j.  Kabupaten Sukabumi sebanyak 4 SK Kulin KK seluas 1.213 Ha untuk 856 Kepala Keluarga;

k. Kabupaten Sumedang sebanyak 1 SK Kulin KK seluas 436 Ha untuk 195 Kepala Keluarga; dan

l.  Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 2 SK Kulin KK seluas 1.314 Ha untuk 206 Kepala Keluarga.

Menko Darmin juga melaporkan, pada lahan Perhutanan Sosial ini para petani menanam kopi, buah-buahan dan sayuran yang ditanam dengan sistem tumpang sari atau agroforestry, yaitu dengan mengombinasikan pohon berkayu minimal 50%.

“Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 105 Tahun 2018,kami juga memastikan bahwa rehabilitasi hutan dapat dilaksanakan pada areal Perhutanan Sosial,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini juga diserahkan penghargaan kepada 9 (sembilan) tokoh Hutan Sosial Pilihan Koran Tempo. Pemerintah memberikan apresiasi pada tokoh-tokoh yang mewujudkan keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan tersebut.

Hadir pula dalam kesempatan ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.***

Darmin Nasution
Joko Widodo
Kebijakan Ekonomi
Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019