My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Langkah DNKI Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Akses Keuangan Formal
11 Jul 2019

Langkah DNKI Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Akses Keuangan Formal
“Dengan adanya aksi ini, kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kegunaan dari rekening yang mereka miliki akan meningkat. Segmennya mulai dari pelajar, pemuda, petani dan nelayan, perempuan, hingga pekerja swasta,” ungkap Menko Darmin.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menargetkan indeks keuangan inklusif tahun ini mencapai 75%, meningkat pesat dibandingkan lima tahun lalu yang bermula di angka 36%.

“Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) penting agar masyarakat aware terhadap lembaga keuangan, meyakinkan masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan,” ujar Darmin Nasution saat memimpin rapat koordinasi SNKI, Kamis (11/7), di Jakarta.

Menko Darmin mengatakan, terdapat lima pilar dalam SNKI antara lain: edukasi keuangan; hak properti masyarakat; fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan; layanan keuangan pada sektor pemerintah; dan perlindungan konsumen.

“Kelima pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga faktor yaitu: Kebijakan dan regulasi kondusif; infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif,” kata Menko Darmin.

Program Kerja Keuangan Inklusif 2019

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat DNKI Iskandar Simorangkir menjelaskan terdapat lima program kerja keuangan inklusif 2019, antara lain: perlindungan literasi keuangan dan perlindungan konsumen; perluasan pembukaan rekening; mempercepat sertifikasi hak propertimasyarakat yang dapat dijadikan agunan; optimalisasi layanan agen bank; dan peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi nontunai.

Dalam rakor yang juga dihadiri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso ini, pemerintah dan OJK turut mendorong Program Aksi Indonesia Menabung sebagai kebijakan strategis dan berdampak luas guna mendorong masyarakat untuk menabung di layanan keuangan formal. “Dengan adanya aksi ini, kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kegunaan dari rekening yang mereka miliki akan meningkat. Segmennya mulai dari pelajar, pemuda, petani dan nelayan, perempuan, hingga pekerja swasta,” ungkap Menko Darmin.

Menko Darmin pun mengimbau agar aksi Indonesia menabung dibuat semenarik mungkin dalam sosialisasi, edukasi, dan publikasi menggunakan materi kampanye seperti jingle, billboard, TVC, brosur, dan bentuk lain yang efektif menyasar masyarakat.***

Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Setelah Tanaman Pangan, Kementan Fokus Benahi Sektor Perkebunan
PALANGKARAYA - Setelah fokus pada peningkatan produktivitas  tanaman pangan, Menteri Pertanian ...
20 Jul 2019
Percepat Program Sejuta Rumah, PUPR Siapkan Strategi Khusus 
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan stategi khus...
20 Jul 2019
Menteri LHK: Presiden Jokowi Benahi Permasalahan Karhutla
JAKARTA: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah ...
20 Jul 2019
Kemenaker Ingatkan Perusahaan Lakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
BATAM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong seluruh perusahaan di Indonesia untuk...
20 Jul 2019
“Santripreneur Go-Online” Jadi Langkah Pemerintah Bangun Ekosistem Digital  
BANYUWANGI - Tak hanya mendorong sektor pariwisata melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pem...
20 Jul 2019
Kembangkan UMKM dan Pariwisata Banyuwangi, Pemerintah Salurkan KUR Pariwisata
JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor pariwisata melalui penyalu...
20 Jul 2019
BI Optimistis Penurunan Suku Bunga Beri Persepsi Positif ke Investor
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penurunan suku bunga acuan telah memberik...
20 Jul 2019
Menko Darmin Yakin Penurunan Suku Bunga BI Sejalan Kondisi Global
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penurunan suku bun...
20 Jul 2019
Menko Darmin: Pemerintah Rancang Aturan Impor via E-Commerce
JAKARTA - Pemerintah akan membuat aturan baru terkait impor barang melalui skema perd...
19 Jul 2019
Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa untuk Program Inovasi Desa
JAKARTA - Dalam lima tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun dan...
19 Jul 2019