My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Melihat Hasil Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 Dewan Negara Produsen Sawit
18 Jul 2019

Melihat Hasil Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 Dewan Negara Produsen Sawit
Para Menteri yang menangani industri minyak kelapa sawit dari Malaysia dan Indonesia, yakni Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, bersama-sama memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Negara Produsen Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries /CPOPC) ke-7.

JAKARTA - Para Menteri yang menangani industri minyak kelapa sawit dari Malaysia dan Indonesia, yakni Menteri Industri Primer Malaysia Teresa Kok dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, bersama-sama memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Negara Produsen Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries /CPOPC) ke-7 di Kuala Lumpur, Malaysia, 16 Juli 2019. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Mauricio Gonzalez Lopez, Duta Besar Kolombia untuk Malaysia, dalam kapasitasnya sebagai negara pengamat.

Para Menteri menyambut pengurus baru CPOPC periode 2019-2022, yaitu Tan Sri Datuk Dr. Yusof Basiron sebagai Direktur Eksekutif; Dupito D. Simamora, Wakil Direktur Eksekutif; Mohammad Jaaffar Ahmad, Direktur Strategi dan Kebijakan; dan Dr. Witjaksana Darmosarkoro, Direktur Keberlanjutan dan Pengembangan Petani Kecil. Para menteri juga menyampaikan penghargaan mereka atas pelayanan prima Mahendra Siregar sebagai Direktur Eksekutif dan Prof. Datuk Makhdzir Mardan sebagai Wakil  Direktur eksekutif periode 2017-2019.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah masalah yang terkait dengan industri kelapa sawit, termasuk kebijakan perdagangan internasional dan akses pasar, bisnis dan keterlibatan petani kecil, serta Agenda PBB 2030 berupa Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Para Menteri menyatakan kekecewaan atas berlakunya Delegated Act Uni Eropa mulai 10 Juni 2019, meskipun upaya telah dilakukan oleh negara penghasil sawit untuk memberikan informasi yang benar tentang inisiatif keberlanjutan industri kelapa sawit. Pada kunjungan Joint Mission Menteri negara-negara anggota CPOPC di Brussels, Belgia, 8-9 April 2019, Delegasi telah menyampaikan keberatan atas rancangan Delegated Act dan menyatakan keprihatinan mereka, saat bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa.

Pihak Malaysia maupun Indonesia menyatakan bahwa mereka saat ini sedang meninjau hubungan dengan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, serta berkomitmen untuk menentang Delegated Act melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO dan kemungkinan jalan lainnya.

Memperhatikan bahwa delegasi CPOPC dan Komisi Eropa telah setuju menggelar dialog rutin, pertemuan ini juga menggagas ide mendirikan CPOPC-EU Joint Working Group tentang Minyak Kelapa Sawit, sebagai platform baru yang merespons lebih lanjut perihal EU Delegated Act. Joint Working Group (JWG) akan melibatkan negara-negara anggota CPOPC dan negara-negara penghasil minyak sawit lainnya, seperti produsen minyak sawit asal negara-negara Afrika, serta akan mengangkat masalah petani kecil dan pengentasan kemiskinan untuk melawan Delegated Act.

Para Menteri menyambut baik simpulan studi tentang “Masterplan for the Strategic Implementation of SDGs in the Palm Oil Sector by 2030” yang ditugaskan oleh CPOPC guna meletakkan dasar Master Planatas implementasi strategis SDGs di sektor minyak sawit pada tahun 2030. Studi ini menunjukkan bahwa minyak sawit sesuai dan sejalan dengan sebagian besar dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia dan Nigeria.

Tentang masalah tingkat kontaminan 3-MCPDE yang disampaikan oleh Komisi Eropa terhadap minyak nabati, para menteri sepakat bahwa batasan level maksimum pada 2,5 ppm untuk semua minyak nabati harus ditaati, sesuai batas keamanan yang dapat diterima untuk dikonsumsi.

Para Menteri sepakat bahwa CPOPC harus terus bekerja dalam mengatasi isu terkini terkait dengan industri kelapa sawit, seperti permintaan-penawaran, produktivitas, stabilisasi harga, kesejahteraan petani kecil, dan citra positif minyak sawit di sepanjang rantai nilainya.

Para Menteri juga mengundang semua negara penghasil kelapa sawit untuk menghadiri the Second Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (2nd MM-POPC) yang akan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 18 November 2019 mendatang.***

Darmin Nasution
Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019