My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Menko Darmin Pastikan Penyempurnaan OSS Terus Dilakukan
16 Jul 2019

Menko Darmin Pastikan Penyempurnaan OSS Terus Dilakukan
"Kita selesaikan OSS, sekali OSS disempurnakan, otomatis selesai, tanpa membuat paket-paket baru," kata Darmin usai memimpin rapat koordinasi mengenai kelanjutan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi di Jakarta, Senin malam. - Foto: Kompas.com

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan penyempurnaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS), yang diluncurkan pada Juli 2018 untuk mendorong investasi, akan terus dilakukan.

"Kita selesaikan OSS, sekali OSS disempurnakan, otomatis selesai, tanpa membuat paket-paket baru," kata Darmin usai memimpin rapat koordinasi mengenai kelanjutan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi di Jakarta, Senin malam.

Darmin mengatakan pelaksanaan sistem OSS ini belum sepenuhnya sempurna untuk mendukung kinerja investasi terutama industri manufaktur yang berbasis ekspor dan substitusi impor.

Ia menjelaskan masih ada problem dalam implementasi sistem perizinan ini yaitu Kementerian Lembaga belum membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) sebagaimana mestinya dan kalaupun ada belum memenuhi standar yang diterapkan.

Selain itu, tambah dia, masalah lainnya adalah terdapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat pemerintah daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem OSS, sehingga menghambat proses pemberian izin usaha.

"Peraturan dasar, semua perizinan diproses di PTSP. Tapi nyatanya belum, sehingga waktu OSS menghubungi PTSP suatu pemda, PTSP-nya tidak bisa menjawab. Kita sedang menyiapkan langkah supaya waktu OSS menghubungi kabupaten atau provinsi, cepat direspon," ujar Darmin.

Darmin menyakini pemerintah tidak perlu menyiapkan paket kebijakan ekonomi baru untuk mendukung peningkatan investasi yang selama ini menjadi arahan Presiden Joko Widodo, apabila pembenahan sistem OSS ini dilakukan.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk evaluasi pelaksanaan paket kebijakan ekonomi, yang selama ini sudah diluncurkan oleh pemerintah sebanyak 16 jilid dan dikawal oleh Satuan Tugas Percepatan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.

Dari empat kelompok kerja dalam Satgas tersebut, hadir dua kelompok kerja dalam rapat koordinasi, yaitu Pokja III yang membahas Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi dan Pokja IV yang membidani Penanganan dan Penyelesaian Kasus.

Wakil Ketua Pokja III Raden Pardede menambahkan masalah investasi menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengganggu penciptaan lapangan pekerjaan sehingga harus mendapatkan prioritas, terutama dalam hal perizinan.

Oleh karena itu, menurut dia, semua hal yang masih menghambat proses kemudahan berusaha di pusat dan daerah harus diselesaikan lebih cepat dan upaya koordinasi harus ditingkatkan agar tidak menghambat perbaikan daya saing industri.

"Kita evaluasi, karena tidak dipungkiri banyak kekurangan di sana-sini. Baik di OSS masih ada problem, kaitannya dengan daerah juga masih ada problem. Kita justru ingin masalah-masalah itu bisa diselesaikan lebih cepat lagi," kata Raden.

Penerbitan paket kebijakan ekonomi untuk pertama kalinya dilakukan pada September 2015. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan seri paket kebijakan lanjutan, dengan penerbitan terakhir, yaitu paket kebijakan ekonomi jilid XVI terjadi pada November 2018.***

Darmin Nasution
Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019