My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Menko Darmin: Pemerintah Rancang Aturan Impor via E-Commerce
19 Jul 2019

Menko Darmin: Pemerintah Rancang Aturan Impor via E-Commerce
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan kementerian tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang berisi ketentuan impor barang melalui e-commerce.

JAKARTA - Pemerintah akan membuat aturan baru terkait impobarang melalui skema perdagangan elektronik (e-commerce). Saat ini kementerian/lembaga terkait sedang menyusun rancangan beleid berdasarkan referensi aturan di negara-negara tetangga. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan kementerian tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang berisi ketentuan impor barang melalui e-commerce. Aturan ini dibuat karena lalu lintas impor barang melalui e-commerce di Indonesia tengah berkembang pesat. 

Berdasarkan hasil rapat koordinasi di kementeriannya, Darmin mengatakan ada beberapa tipe impor yang terjadi saat ini. Pertama, impor dalam jumlah besar melalui importir. 

Kedua, impor dalam jumlah tertentu yang diambil dari e-commerce internasional. Ketiga, impor perseorangan dari e-commerce asing. Keempat, impor 'borongan'. 

Kendati begitu, ia menggarisbawahi bahwa pertumbuhan jumlah volume dan nilai impor barang melalui e-commerce sejatinya belum meningkat drastis. Apalagi sampai menyaingi impor barang secara konvensional melalui masing-masing importir. 

Namun, menurut Darmin, kondisi saat ini sudah menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengatur arus lalu lintas impor barang melalui e-commerce. "Makanya kami siapkan RPP walau belum tahap final sekali," ungkap Darmin di kantornya, Rabu (17/7). 

Untuk menyusun aturan main yang baru, pemerintah juga melakukan studi perbandingan dengan negara-negara tetangga. Hal ini dilakukan agar pemerintah memiliki referensi aturan mengenai lalu lintas barang impor via e-commerce yang diterapkan masing-masing negara. 

"Benchmark ini agar kami jangan terlalu longgar dan jangan berlebihan dibandingkan negara lain. Kami lihat Malaysia, Thailand, dan Australia," katanya. 

Sayangnya, Darmin belum bisa memastikan tenggat waktu penerbitan aturan. Namun, ia mengaku bakal menjadikan aturan ini sebagai salah satu pembahasan prioritas di kementeriannya. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan telah meminta seluruh pelaku e-commerce di dalam negeri untuk melakukan integrasi data kepada lembaganya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya impor dengan volume yang dipecah-pecah alias spliting dan impor dengan harga miring. 

"Kami mencoba agar tercipta persaingan usaha yang sehat, jadi menurut saya ini harus diperhatikan produk nasional," ujarnya. 

Menurutnya, pemerintah akan memberikan kemudahan bagi e-commerce yang bergabung dengan sistem integrasi data elektronik milik DJBC, seperti proses verifikasi yang lebih simpel. Sebaliknya, pemerintah akan memberikan disinsentif jika e-commerce menolak bersikap kooperatif. 

"Jika tidak mau terbuka kami pakai cara lain untuk memastikan harga sesuai transaksi dan itu ada tambahan usaha. Dia (e-commerce) juga harus ada konsekuensi. Jadi, itu lebih menyusahkan bagi yang tidak mau bergabung dengan program ini," jelasnya. (Sumber: CNN Indonesia)

Darmin Nasution
Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019