My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Pemerintah Dorong Perajin Miliki Indikasi Geografis
12 Apr 2019

Pemerintah Dorong Perajin Miliki Indikasi Geografis
Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa label yang dilekatkan pada produk yang dihasilkan. Tanda itu juga dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. - Foto : Anton Muhajir/Mongabay Indonesia

JAKARTA | Pemerintah mendorong para perajin nusantara untuk mencantumkan indikasi geografis pada produk mereka. Hal ini guna memacu Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Tanah Air agar lebih meningkatkan daya saing produknya sehingga mampu kompetitif baik di pasar domestik maupun ekspor, bahkan menghindari pemalsuan.

Maka itu, Kementerian Perindustrian pun melakukan berbagai langkah supaya perajin terlindungi. "Dengan indikasi geografis, perajin dapat terlindungi dari pemalsuan produk. Perajin juga bisa meningkatkan daya tawar jadi lebih tinggi. Karena itu, kami dorong ke arah sana," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Eddy Siswanto di Jakarta, Kamis (11/4).

Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal sebuah barang atau produk karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Hal ini memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa label yang dilekatkan pada produk yang dihasilkan. Tanda itu juga dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

“Dengan indikasi geografis, produk-produk IKM seperti kerajinan akan terlihat secara spesifik indentitas dan keunggulannya masing-masing. Bagi konsumen tertentu dapat menjadi penanda. Terlebih konsumen yang sangat menghargai pelestarian alam dan mendukung masyarakat lokal dan budayanya,” ujar Eddy.

Faktor lain yang bisa dimasukkan dalam indikasi geografis adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan proses pembuatannya. Sebab, ada beberapa produk kerajinan, termasuk batik, yang pembuatannya diajarkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Hal itu bisa menjadi nilai tambah untuk produk itu sendiri, karena produk tersebut nilainya berbeda dengan yang diproduksi secara massal.

“Seperti di daerah Yogyakarta ada talent yang sangat spesial yang di sana SDM-nya sangat khas. Dengan begitu, akan menjadi indentitas, kalau motif seperti ini hanya ada di Yogyakarta, karena misalnya ada pengaruh keraton atau budaya leluhur yang terkait dengan masa lalu,” terangnya.

Eddy menegaskan, Ditjen IKMA telah berupaya mengajak para komunitas perajin di daerah untukmemperhatikan manfaat dari indikasi geografis tersebut. Menurutnya, langkah itu bisa memproteksi terhadap keunggulan produk nasional, sehingga kondisinya tetap terjaga atau bahkan lebih bagus. 

“Kalau sudah melalui proses indikasi geografis, akan lebih bermanfaat secara ekonomi terhadap komunitas itu sendiri,” jelasnya.

Untuk mendapatkan sertifikasi indeks geografis, tahap pertama adalah pendaftaran produk oleh perajin. Kemudian, pemerintah melakukan kajian dengan parameter-parameter yang ada.

“Nantinya, para penguji akan langsung datang ke daerah itu, kemudian melakukan penelitian, apakah layak untuk mendapatkan indikasi geografis,” imbuhnya.

Eddy menyampaikan, pihaknya siap memfasilitasi pendaftaran indeks geografis bagi pelaku IKM, mulai dari pengajuan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga pendanaan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.  

“Untuk mendaftarkan, kalau komunitasnya kuat,biasanya mereka bayar sendiri. Tapi, kalau mereka tidak mampu, nanti kami bantu,” ujarnya.

Eddy menambahkan, guna mendorong perajin nusantara memiliki indikasi geografis, Kemenperin tengah menyiapkan anggaran agar para perajin bisa dibantu untuk mendaftarkan indikasi geografis bagi produk mereka. “Tetapi komunitas harus kuat, karena memang indikasi geografis itu seperti SNI yang harus mendapatkan surveillance (pengawasan) setiap tahun,” pungkasnya.***

Kebijakan Ekonomi
Keuangan
Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Setelah Tanaman Pangan, Kementan Fokus Benahi Sektor Perkebunan
PALANGKARAYA - Setelah fokus pada peningkatan produktivitas  tanaman pangan, Menteri Pertanian ...
20 Jul 2019
Percepat Program Sejuta Rumah, PUPR Siapkan Strategi Khusus 
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan stategi khus...
20 Jul 2019
Menteri LHK: Presiden Jokowi Benahi Permasalahan Karhutla
JAKARTA: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah ...
20 Jul 2019
Kemenaker Ingatkan Perusahaan Lakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
BATAM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong seluruh perusahaan di Indonesia untuk...
20 Jul 2019
“Santripreneur Go-Online” Jadi Langkah Pemerintah Bangun Ekosistem Digital  
BANYUWANGI - Tak hanya mendorong sektor pariwisata melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pem...
20 Jul 2019
Kembangkan UMKM dan Pariwisata Banyuwangi, Pemerintah Salurkan KUR Pariwisata
JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor pariwisata melalui penyalu...
20 Jul 2019
BI Optimistis Penurunan Suku Bunga Beri Persepsi Positif ke Investor
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penurunan suku bunga acuan telah memberik...
20 Jul 2019
Menko Darmin Yakin Penurunan Suku Bunga BI Sejalan Kondisi Global
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penurunan suku bun...
20 Jul 2019
Menko Darmin: Pemerintah Rancang Aturan Impor via E-Commerce
JAKARTA - Pemerintah akan membuat aturan baru terkait impor barang melalui skema perd...
19 Jul 2019
Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa untuk Program Inovasi Desa
JAKARTA - Dalam lima tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun dan...
19 Jul 2019