My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Pemerintah Pastikan Tempuh Segala Cara Hadapi Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa
26 Mar 2019

Pemerintah Pastikan Tempuh Segala Cara Hadapi Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tak akan gentar menghadapi Uni Eropa dalam rencana pemerintah RI membawa persoalan diskriminasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

JAKARTA | KUWERA.ID - Pemerintah memastikan tidak akan tinggal diam dengan tindakan Eropa tersebut. Jalur hukum atau litigasi atas diskriminasi produk kelapa sawit nasional akan dilakukan secara paralel dengan proses diplomasi antara Indonesia dengan Eropa yang telah dilakukan.
 
"Jadi kita akan melawan apa yang memungkinkan untuk melawan Eropa ini melalui berbagai pola. Baik secara government dan kita mendorong juga secara bisnis untuk melakukan tindakan," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.
 
Oke juga menjelaskan pemerintah telah menyusun langkah strategi untuk melakukan perlawanan atau pun gugatan terhadap Uni Eropa. Namun Oke enggan menuturkan rinci strategis tersebut. 

"Kita harus mengatur strategi yang ga mungkin saya kemukakan semua di sini, namanya juga strategi," ujar dia.
 
Oke menambahkan pemerintah juga akan menggugat melalui WTO. Sementara itu, para pelaku bisnis akan melakukan gugatan melalui court of justice atau pengadilan.
 
"Kalau government melalui WTO, kalau kita dorong perusahaan atau asosiasi melalui court of justice, mungkin paralel," ujar dia.
 
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tak akan gentar menghadapi Uni Eropa dalam rencana pemerintah RI membawa persoalan diskriminasi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).
 
"Boleh saja (Uni Eropa) percaya diri, silakan saja, kita tidak perlu risau dengan itu. Kita tahu dan yakin bahwa dia (Uni Eropa) diskriminatif," tegas Darmin.
 
Menurut Darmin perlakuan diskriminatif sebenarnya justru dilakukan oleh Uni Eropa karena mereka menyebut CPO sebagai komoditas tidak berkelanjutan dengan risiko tinggi untuk deforestasi.
 
"Kenapa kelompokkan sawit ke high risk untuk deforestasi. Dia (Uni Eropa) memang sudah selesai deforestasinya 200 tahun lalu, tapi jangan tiba-tiba bilang begitu," Menteri Darmin, menegaskan.***

Darmin Nasution
Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Setelah Tanaman Pangan, Kementan Fokus Benahi Sektor Perkebunan
PALANGKARAYA - Setelah fokus pada peningkatan produktivitas  tanaman pangan, Menteri Pertanian ...
20 Jul 2019
Percepat Program Sejuta Rumah, PUPR Siapkan Strategi Khusus 
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan stategi khus...
20 Jul 2019
Menteri LHK: Presiden Jokowi Benahi Permasalahan Karhutla
JAKARTA: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah ...
20 Jul 2019
Kemenaker Ingatkan Perusahaan Lakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
BATAM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong seluruh perusahaan di Indonesia untuk...
20 Jul 2019
“Santripreneur Go-Online” Jadi Langkah Pemerintah Bangun Ekosistem Digital  
BANYUWANGI - Tak hanya mendorong sektor pariwisata melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pem...
20 Jul 2019
Kembangkan UMKM dan Pariwisata Banyuwangi, Pemerintah Salurkan KUR Pariwisata
JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor pariwisata melalui penyalu...
20 Jul 2019
BI Optimistis Penurunan Suku Bunga Beri Persepsi Positif ke Investor
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penurunan suku bunga acuan telah memberik...
20 Jul 2019
Menko Darmin Yakin Penurunan Suku Bunga BI Sejalan Kondisi Global
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penurunan suku bun...
20 Jul 2019
Menko Darmin: Pemerintah Rancang Aturan Impor via E-Commerce
JAKARTA - Pemerintah akan membuat aturan baru terkait impor barang melalui skema perd...
19 Jul 2019
Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa untuk Program Inovasi Desa
JAKARTA - Dalam lima tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun dan...
19 Jul 2019