My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Sesmenko Perekonomian Ajak Akademisi Terlibat Dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi
11 Jul 2019

Sesmenko Perekonomian Ajak Akademisi Terlibat Dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat menyampaikan pidato kunci di acara Diseminasi Outlook Perekonomian 2019 di IPB Convention Centre, Bogor (10/7).

JAKARTA - Pemerintah mengharapkan berbagai masukan dan saran serta referensi dari kalangan akademisi dalam berbagai perumusan kebijakan pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi lebih jernih, tajam, dan komprehensif. 

"Selain itu, masukan dan saran dari perspektif akademis akan membuat kita semua merasa memiliki, engagement-nya akan meningkat, serta timbul kehendak untuk mengawal bersama jalannya kebijakan tersebut. Ini tentu berdampak positif terhadap efektivitas kebijakan itu sendiri", ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat menyampaikan pidato kunci di acara Diseminasi Outlook Perekonomian 2019 di IPB Convention Centre, Bogor (10/7).

Susiwijono juga mendorong adanya forum yang efektif mewadahi para akademisi guna berdiskusi dua arah dengan Pemerintah. 

"Kalangan akademik tentu akan lebih jernih memandang persoalan. Selain itu, isu aktual yang dihadapi akan menjadi lesson-learned yang sangat berguna guna didiskusikan di ruang kelas, dibahas bersama para mahasiswa. Merekalah yang nantinya akan menjadi pengambil kebijakan di masa yang akan datang", imbuh Susiwiyono.

Sementara itu Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Nunung Nuryantono menekankan perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Ini sebenarnya sudah mulai dijawab pemerintah melalui kebijakan pengembangan vokasi yang juga digagas Menko Perekonomian", ujar Nunung. Menurutnya, inovasi teknologi tidak akan berdampak banyak tanpa SDM yang mumpuni. 

Selain itu, Nunung juga menggarisbawahi perlunya paradigma green growth dalam kerangka sustainable development. Ia mengutip gagasan ekonom William Nordhaus yang meraih penghargaan Noble 2018, bahwa komponen lingkungan merupakan salah satu kunci keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Turut hadir sebagai narasumber dalam acara Diseminasi ini, antara lain Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Kepala Grup Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Juli Budi Winantya, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi IPB Sahara, serta Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal. Acara ini dimoderatori oleh Tri Kunawangsih, Dosen Ekonomi IPB.***

Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Setelah Tanaman Pangan, Kementan Fokus Benahi Sektor Perkebunan
PALANGKARAYA - Setelah fokus pada peningkatan produktivitas  tanaman pangan, Menteri Pertanian ...
20 Jul 2019
Percepat Program Sejuta Rumah, PUPR Siapkan Strategi Khusus 
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan stategi khus...
20 Jul 2019
Menteri LHK: Presiden Jokowi Benahi Permasalahan Karhutla
JAKARTA: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah ...
20 Jul 2019
Kemenaker Ingatkan Perusahaan Lakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
BATAM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong seluruh perusahaan di Indonesia untuk...
20 Jul 2019
“Santripreneur Go-Online” Jadi Langkah Pemerintah Bangun Ekosistem Digital  
BANYUWANGI - Tak hanya mendorong sektor pariwisata melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pem...
20 Jul 2019
Kembangkan UMKM dan Pariwisata Banyuwangi, Pemerintah Salurkan KUR Pariwisata
JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor pariwisata melalui penyalu...
20 Jul 2019
BI Optimistis Penurunan Suku Bunga Beri Persepsi Positif ke Investor
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penurunan suku bunga acuan telah memberik...
20 Jul 2019
Menko Darmin Yakin Penurunan Suku Bunga BI Sejalan Kondisi Global
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penurunan suku bun...
20 Jul 2019
Menko Darmin: Pemerintah Rancang Aturan Impor via E-Commerce
JAKARTA - Pemerintah akan membuat aturan baru terkait impor barang melalui skema perd...
19 Jul 2019
Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa untuk Program Inovasi Desa
JAKARTA - Dalam lima tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun dan...
19 Jul 2019