My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Soal Tarif Batas Atas, Menko Darmin Persilakan INACA ke Ombudsman
16 Jul 2019

Soal Tarif Batas Atas, Menko Darmin Persilakan INACA ke Ombudsman
“Ya, laporkan saja. Yang namanya TBA (tarif batas atas) itu kan dari dulu ada aturannya. Ada hal-hal yang diatur oleh pemerintah karena memang dianggap dalam kelompok administered price,” tandas Darmin di kantornya, Senin (15/7) malam.

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution tak mau ambil pusing dengan aduan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) kepada Ombudsman terkait kebijakan penurunan tarif batas atas tiket pesawat.

Menurutnya, tidak ada yang salah dengan peraturan tersebut sehingga wajar untuk diputuskan dan dijalankan.

“Ya, laporkan saja. Yang namanya TBA (tarif batas atas) itu kan dari dulu ada aturannya. Ada hal-hal yang diatur oleh pemerintah karena memang dianggap dalam kelompok administered price,” tandas Darmin di kantornya, Senin (15/7) malam.

Menurut Darmin, wajar pemerintah mengatur batas atas tarif tiket pesawat. Selayaknya harga barang-barang seperti bahan bakar minyak (BBM) premium, listrik, angkutan darat, termasuk angkutan udara, ada pengaturan terkait harga dari pemerintah.

“Angkutan udara juga ada aturannya. Jadi, ya sudah, sana bahas saja!,” kata Darmin.

Seperti yang diketahui, INACA mengajukan protes kepada Ombudsman terkait Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

INACA menilai, permintaan pemerintah terhadap maskapai penerbangan untuk menurunkan tarif batas atasnya sebesar 12%-16% sebagai bentuk maladministrasi.

Asal tahu saja, pemerintah memang telah mengeluarkan dua kebijakan terkait upaya menurunkan tarif tiket pesawat yang melambung tinggi sejak awal tahun ini. Pertama pada Mei lalu, pemerintah memutuskan menurunkan TBA sebesar 12%-16%.

Selanjutnya, mulai 11 Juli kemarin, pemerintah juga mewajibkan diskon tarif 50% dari TBA untuk tiket penerbangan berbiaya murah (LCC) pada hari dan jam penerbangan tertentu.

Sebelumnya Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, kebijakan-kebijakan tersebut memang masih akan terus dievaluasi oleh pemerintah. Evaluasi teknis bahkan dijadwalkan setiap pekan, sedangkan evaluasi kebijakan secara keseluruhan setiap bulannya.

“Ini untuk menentukan apakah kebijakan penurunan harga yang diambil sudah efektif menurunkan harga tiket penerbangan dan dapat terus dilanjutkan,” ujarnya pekan lalu.***

Darmin Nasution
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019