My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Menaker Hanif: Target Penciptaan 10 Juta Lapangan Kerja Baru Terlampaui
10 Jan 2019

Menaker Hanif: Target Penciptaan 10 Juta Lapangan Kerja Baru Terlampaui
Menurut Hanif, sektor ketenagakerjaan harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemudahan berbisnis dan daya saing agar investasi semakin berkembang.

JAKARTA - Target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru Presiden Joko Widodo pada 2015-2019 telah berhasil terlampaui. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan,  dalam kurun waktu 2015 hingga Desember 2018 tercipta lapangan kerja kerja baru sebanyak 10.340.690 orang.

“Meskipun telah mencapai target, namun penciptaan 2 juta lapangan kerja pada tahun 2019 harus tetap dilaksanakan,“kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan pada Rakornas Ketenagakerjaan Tahun 2019 bertema "Pembangunan Ketenagakerjaan Inklusif untuk Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Menteri Hanif mengatakan tahun 2019 penciptaan lapangan kerja baru tetap dilakukan dengan program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian diharapakan total penciptaan lapangan kerja sejak 2015 bisa mencapai 12 juta pada tahun depan.

“Penciptaan lapangan kerja harus tetap dilaksanakan melalui informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, dan perluasan kesempatan kerja (padat karya, wirausaha baru, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan inkubasi bisnis,“ kata Hanif.

Terkait arahan dan komitmen Presiden Joko Widodo untuk fokus pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di tahun 2019, Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan perbaikan, percepatan, dan terobosan dalam pelaksanaan program dan anggaran 2019.

“Komitmen dan concern Presiden dalam pembangunan SDM itu dinyatakan secara konkret dalam keberpihakan anggaran. Dimana anggaran Kemnaker meningkat dari Rp3,991 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp5,785 Triliun pada tahun 2019 yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan SDM,” kata Hanif.

Menurut Menaker Hanif Dhakiri dalam peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, pihaknya menargetkan program  masifikasi pelatihan kerja 277.424 orang, termasuk 10.000 pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), dan 32.000 orang di 1.000 BLK Komunitas. 

“Untuk program sertifikasi 526.189 orang, pemagangan 210.683 orang, dan program koordinasi lintas sektor pelatihan vokasi nasional,“ ujar Hanif.

Dikatakan Hanif, pemerintah juga akan melanjutkan program untuk memfasilitasi migrasi pekerja migran Indonesia serta melindungi pekerja migran Indonesia. Negara harus benar-benar hadir untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja Indonesia dan melindungi pekerja migran Indonesia, serta menggali peluang pasar pekerja migran Indonesia.

“Dari sisi regulasi, diperlukan percepatan penyusunan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri,“ katanya.

Dalam hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, target kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 34 juta orang di tahun 2019 diharapkan dapat tercapai. “Kajian terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar ditekankan pada isu keseimbangan beban antara perusahaan dan pekerja,“ katanya.

“Pengawasan ketenagakerjaan agar tetap dilanjutkan fokus pada perusahaan di sektor konstruksi dan perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya, serta penarikan 18.330 pekerja anak,“ ujarnya. 
 
Hanif Dhakiri menjelaskan data World Bank Doing Business Report, mengungkapkan kemudahan berbisnis di Indonesia meningkat dari peringkat 114 pada tahun 2015 menjadi peringkat 73 pada tahun 2019. Sementara berdasarkan Forum Ekonomi Dunia (World Competitiveness Index 2018, World Economic Forum) indeks daya saing Indonesia menduduki peringkat 45 dari 140 negara pada tahun 2018.

"Peringkat-peringkat ini semakin membaik. Namun kita jangan cepat puas dan harus mampu mengejar daya saing Singapura (peringkat 2), Malaysia (25), dan Thailand (38), agar Indonesia benar-benar mampu mengaktualkan potensinya menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN," ujarnya.

Menurut Hanif, sektor ketenagakerjaan harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemudahan berbisnis dan daya saing agar investasi semakin berkembang.

“Dengan kondisi tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pembangunan ketenagakerjaan sudah on the track atau berada pada jalur yang benar,” kata Hanif.***

Investasi
Kebijakan Ekonomi
Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Kemendag Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Ekspor Melalui Niaga-eL
MALANG - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan eksp...
26 Jun 2019
Kejar Negara Maju, Kemendag Dorong Mahasiswa Berwirausaha di Era Digital 4.0
JAKARTA - Kementerian Perdagangan mendorong generasi muda khususnya para mahasiswa untuk menjadi wir...
26 Jun 2019
Masuki Tahun Keempat, Kementerian PUPR Bedah 3.000 Rumah di Bali
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyalurkan program Ban...
26 Jun 2019
Pemerintah Siapkan Insentif Vokasi dan Inovasi untuk Daya Saing Industri
JAKARTA - Pemerintah terus melakukan terobosan kebijakan yang dapat menggairahkan iklim usaha di dal...
26 Jun 2019
Kemenperin Dukung e-Commerce Cetak Wirausaha Baru
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong tumbuhnya Industri Kecil Menengah (...
26 Jun 2019
Kemenko Perekonomian Tetapkan 26 Program Prioritas di Tahun 2020
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 26 program prioritas untuk tahun 20...
26 Jun 2019
Belum Semua Maskapai Turunkan Harga Tiket, Menko Darmin Tegaskan Pemerintah tidak Diam
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengaku masih menunggu laporan dari...
25 Jun 2019
Punya Peluang, Indonesia Targetkan Kirim 70 Ribu Tenaga Kerja Terampil ke Jepang
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat menjalin kerja sama di b...
25 Jun 2019
Arahan Menko Darmin, Bulog Mesti Perbanyak Operasi Pasar
JAKARTA - Menteri Kordinator Perekonomian, Darmin Nasution mendukung, upaya Perum Bad...
25 Jun 2019
Kembangkan Ekonomi Pedesaan, 68 Perusahaan Salurkan Rp 60 Triliun
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) teru...
25 Jun 2019