My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

Menaker Hanif: Target Penciptaan 10 Juta Lapangan Kerja Baru Terlampaui
10 Jan 2019

Menaker Hanif: Target Penciptaan 10 Juta Lapangan Kerja Baru Terlampaui
Menurut Hanif, sektor ketenagakerjaan harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemudahan berbisnis dan daya saing agar investasi semakin berkembang.

JAKARTA - Target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru Presiden Joko Widodo pada 2015-2019 telah berhasil terlampaui. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan,  dalam kurun waktu 2015 hingga Desember 2018 tercipta lapangan kerja kerja baru sebanyak 10.340.690 orang.

“Meskipun telah mencapai target, namun penciptaan 2 juta lapangan kerja pada tahun 2019 harus tetap dilaksanakan,“kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan pada Rakornas Ketenagakerjaan Tahun 2019 bertema "Pembangunan Ketenagakerjaan Inklusif untuk Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Menteri Hanif mengatakan tahun 2019 penciptaan lapangan kerja baru tetap dilakukan dengan program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian diharapakan total penciptaan lapangan kerja sejak 2015 bisa mencapai 12 juta pada tahun depan.

“Penciptaan lapangan kerja harus tetap dilaksanakan melalui informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, dan perluasan kesempatan kerja (padat karya, wirausaha baru, Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan inkubasi bisnis,“ kata Hanif.

Terkait arahan dan komitmen Presiden Joko Widodo untuk fokus pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di tahun 2019, Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan perbaikan, percepatan, dan terobosan dalam pelaksanaan program dan anggaran 2019.

“Komitmen dan concern Presiden dalam pembangunan SDM itu dinyatakan secara konkret dalam keberpihakan anggaran. Dimana anggaran Kemnaker meningkat dari Rp3,991 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp5,785 Triliun pada tahun 2019 yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan SDM,” kata Hanif.

Menurut Menaker Hanif Dhakiri dalam peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, pihaknya menargetkan program  masifikasi pelatihan kerja 277.424 orang, termasuk 10.000 pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), dan 32.000 orang di 1.000 BLK Komunitas. 

“Untuk program sertifikasi 526.189 orang, pemagangan 210.683 orang, dan program koordinasi lintas sektor pelatihan vokasi nasional,“ ujar Hanif.

Dikatakan Hanif, pemerintah juga akan melanjutkan program untuk memfasilitasi migrasi pekerja migran Indonesia serta melindungi pekerja migran Indonesia. Negara harus benar-benar hadir untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja Indonesia dan melindungi pekerja migran Indonesia, serta menggali peluang pasar pekerja migran Indonesia.

“Dari sisi regulasi, diperlukan percepatan penyusunan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri,“ katanya.

Dalam hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, target kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 34 juta orang di tahun 2019 diharapkan dapat tercapai. “Kajian terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, agar ditekankan pada isu keseimbangan beban antara perusahaan dan pekerja,“ katanya.

“Pengawasan ketenagakerjaan agar tetap dilanjutkan fokus pada perusahaan di sektor konstruksi dan perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya, serta penarikan 18.330 pekerja anak,“ ujarnya. 
 
Hanif Dhakiri menjelaskan data World Bank Doing Business Report, mengungkapkan kemudahan berbisnis di Indonesia meningkat dari peringkat 114 pada tahun 2015 menjadi peringkat 73 pada tahun 2019. Sementara berdasarkan Forum Ekonomi Dunia (World Competitiveness Index 2018, World Economic Forum) indeks daya saing Indonesia menduduki peringkat 45 dari 140 negara pada tahun 2018.

"Peringkat-peringkat ini semakin membaik. Namun kita jangan cepat puas dan harus mampu mengejar daya saing Singapura (peringkat 2), Malaysia (25), dan Thailand (38), agar Indonesia benar-benar mampu mengaktualkan potensinya menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN," ujarnya.

Menurut Hanif, sektor ketenagakerjaan harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemudahan berbisnis dan daya saing agar investasi semakin berkembang.

“Dengan kondisi tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pembangunan ketenagakerjaan sudah on the track atau berada pada jalur yang benar,” kata Hanif.***

Investasi
Kebijakan Ekonomi
Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Gubernur NTB: PT Inalum Siap Garap Emas di Dompu
MATARAM | KUWERA.ID - PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dikabarkan sudah menyatakan kesiapanny...
26 Mar 2019
Miliki 1,38 Ton Emas, Kementerian LHK Beri Izin Eksplorasi Dompu
MATARAM | KUWERA.ID - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mengeluarkan Izin ...
26 Mar 2019
Pengusaha Sawit Dukung Pemerintah Gugat Eropa
JAKARTA | KUWERA.ID - Para pengusaha sawit berkumpul dan bertemu Menteri Koordinator Bidang Per...
26 Mar 2019
Tiga Langkah Pemerintah Pacu Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman
JAKARTA | KUWERA.ID - Untuk memacu pertumbuhan industri makanan dan minuman berbasis industri 4.0, p...
26 Mar 2019
Kemenperin Dorong Peningkatan Kemitraan Industri Makanan dan Minuman dengan Petani
JAKARTA | KUWERA.ID - Kementerian Perindustrian aktif mendorong para pelaku industri makanan dan min...
26 Mar 2019
Pemerintah Pastikan Tempuh Segala Cara Hadapi Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa
JAKARTA | KUWERA.ID - Pemerintah memastikan tidak akan tinggal diam dengan tindakan Eropa terse...
26 Mar 2019
DPR Dukung Pemerintah Hadapi Uni Eropa Soal Diskriminasi Sawit
Tak ketinggalan, parlemen tanah air pun turun tangan untuk menopang langkah pemerintah. Staf Khusus ...
26 Mar 2019
Di Pameran Dagang Internasional TEI 2019, Pemerintah Beri Tempat Khusus untuk Produk Lokal
JAKARTA | KUWERA.ID - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan gelaran ke-34 pameran d...
25 Mar 2019
Soal Sawit, Pemerintah Tegaskan Siap Melawan Eropa
JAKARTA | KUWERA.ID - Persoalan sawit nasional yang mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh Uni Ero...
25 Mar 2019
Perluas Pasar Ekspor, Indonesia Kembali Adakan Pameran Dagang Internasional
JAKARTA | KUWERA.ID - Dalam waktu dekat, akan berlangsung pameran dagang skala internasional terbesa...
25 Mar 2019