My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Penerimaan Pajak Semester I Capai Rp603 Triliun
17 Jul 2019

Penerimaan Pajak Semester I Capai Rp603 Triliun
Sri Mulyani mengatakan bahwa tantangan utama dari upaya penerimaan pajak di era saat ini yakin otoritas perpajakan harus bisa mengelola dan menganalisa basis data perpajakan.

Jakarta: Penerimaan pajak semester I-2019 mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp1.577,56 triliun. Jumlah tersebut meningkat 3,75 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pajak penghasilan masih menjadi sumber utama pertumbuhan penerimaan pajak. Pajak penghasilan ini diikuti sektor nonmigas dengan nilai Rp346,16 triliun, PPN dan PPnBM dengan nominal Rp212,32 triliun, sektor migas Rp30,16 triliun, serta PBB dan pajak lainnya sebesar Rp14,70 triliun.
 
"Penerimaan pajak semester I-2019 mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari target APBN 2019," ujarnya dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa 16 Juli 2019. 

Menurutnya kinerja penerimaan pajak menunjukkan peluang untuk meningkat pada semester II-2019. Hal ini diproyeksikan dari penerimaan Juni yang tumbuh double digit sebesar 10,35 persen (yoy) dibandingkan dengan pertumbuhan Mei.
 
"Di akhir semester I ini pertumbuhan penerimaan pajak mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan seiring kembali normalnya pertumbuhan restitusi," tambah dia.
 
Ia menambahkan membaiknya perekonomian domestik, naiknya kepatuhan Wajib Pajak, perluasan basis pembayar pajak, dan terus berjalannya program reformasi
perpajakan yang meliputi reformasi kebijakan dan reformasi administrasi termasuk penguatan teknologi informasi perpajakan, mendorong penerimaan pajak yang lebih baik di semester II.
 
Sebelumnya, peringatan Hari Pajak Nasional yang jatuh pada 14 Juli perlu menjadi momentum kuat memperbaiki kinerja penerimaan perpajakan. Pelaporan dan pembayaran pajak bakal dipermudah dengan mengedepankan pelayanan yang terpercaya.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan layanan perpajakan perlu segera mengadopsi pemanfaatan teknologi digital. Wajib pajak tak bisa lagi berkelit lantaran proses perpajakan akan dibuat semudah membayar pulsa.
 
"Berbagai keputusan yang diambil harus didasarkan pada analisis yang kuat dan kredibel, identifikasi modus-modus penghindaran pajak," ujar Sri dalam upacara peringatan Hari Pajak Nasional di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak (DJP), Jakarta.
 
Ani sapaan Sri Mulyani mengatakan bahwa tantangan utama dari upaya penerimaan pajak di era saat ini yakin otoritas perpajakan harus bisa mengelola dan menganalisa basis data perpajakan. Sebab kegiatan ekonomi yang menyumbang pemasukan negara bertambah rumit lantaran digitalisasi.
 
"Reformasi perpajakan teknologi informasi dan basis data, dampak dari digital bond adalah jenis pekerjaan yang semakin kompleks, dan kuantitas pekerjaan yang semakin sulit ditangani secara manual," pungkasnya.*** (Sumber: Medcom.id)

Kebijakan Ekonomi
Sri Mulyani
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019