My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Sri Mulyani Jawab Anggota DPR Soal Hoaks Imbas Perang Dagang
12 Jun 2019

Sri Mulyani Jawab Anggota DPR Soal Hoaks Imbas Perang Dagang
Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjawab tudingan hoax dari Bambang Haryo. Dia menjelaskan pernyataan dirinya di rapat Paripurna terkait perang dagang yang menyusahkan Indonesia merupakan hal yang sesuai dengan fakta.

KUWERA.ID | JAKARTA - DPR dan pemerintah menggelar rapat paripurna yang salah satunya membahas tentang tanggapan pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro RAPBN 2020. Dalam rapat, anggota DPR fraksi partai Gerindra Bambang Haryo menyebut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait perekonomian Indonesia yang terdampak perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Cina tak sesuai Fakta.

Menurut Bambang, perang dagang tersebut justru menciptakan peluang yang bagus untuk Indonesia. 

"Jadi apa yang dikatakan oleh Menkeu itu adalah tidak benar, ini pembohongan terhadap masyarakat, ini hoax," kata Bambang di ruang rapat Paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Usai rapat paripurna, rapat dilanjutkan ke Badan Anggaran DPR. Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjawab tudingan hoax dari Bambang Haryo. Dia menjelaskan pernyataan dirinya di rapat Paripurna terkait perang dagang yang menyusahkan Indonesia merupakan hal yang sesuai dengan fakta.

Dia menjelaskan, jika dilihat ekspor Indonesia terjadi kontraksi pada kuartal I 2019 akibat perang dagang antara AS dan Cina. Dia mengungkapkan, memang ekspor Indonesia juga pernah kontraksi pada periode 2014, 2015, 2016, 2017 dan kuartal IV 2017 mulai positif.

"Saat kurun waktu 2014 - 2016 memang kita masuk dalam suasana kondisi ekonomi global yang sangat menekan harga komoditas sehingga jatuh, volume ekspor juga menurun. Ini menyebabkan kontraksi, meski sudah ada recovery pada akhir 2017. Tapi tiba-tiba 2018 Presiden Trump eskalasi dan membuat seluruh dunia merevisi proyeksi perekonomian," ujar dia.

Mantan direktur pelaksana bank dunia ini mengatakan, perselisihan AS dan Cina disebabkan karena negosiasi yang kurang tepat. Hal ini juga menyebabkan adanya ketegangan perang dagang sehingga menimbulkan revisi ke bawah untuk pertumbuhan ekonomi.

"Pak Bambang tidak salah lho, nyatanya ada negara seperti Vietnam yang mendapatkan keuntungan sangat besar akibat perang dagang ini. Poin kita hari ini adalah ekonomi kita ikut terbawa karena dengan pertumbuhan ekonomi global yang melemah maka membuat tekanan ke negara lain dengan cara menurunnya permintaan komoditas dan itu yang menyebabkan ekspor kita kontraksi," jelas dia.

Dia mengatakan, Indonesia juga mampu memanfaatkan kesempatan ini, meskipun Indonesia juga terimbas dampak negatif perang dagang tersebut. "Ini yang menyebabkan kenapa tema dari RAPBN kita fokus untuk membuat suasana tenang jangan sampai jadi masalah, harus jadi opportunity, produktivitas, inovatif dan berdaya saing. Itu saya jelaskan mengomentari apa yang disampaikan pak Bambang," ujarnya.*** (Sumber: Detik Finance)

Kebijakan Ekonomi
Keuangan
Sri Mulyani
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019