My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
23 Jul 2019

Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop-UKM Luhur Pradjarto mengatakan, pembekalan tersebut sangat penting bagi notaris maupun para mahasiswa yang sedang menempuh studi kenotariatan, yang nantinya akan melaksanakan tugas sebagai notaris pembuat akta koperasi (NPAK).

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang sudah kali kedua menyelenggarakan Pembekalan Perkoperasian Bagi Mahasiwa Magister Kenotariatan. Sebelumnya telah ditandatangani kesepakatan bersama 21 Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri pada 2017 di Medan.

Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop-UKM Luhur Pradjarto mengatakan, pembekalan tersebut sangat penting bagi notaris maupun para mahasiswa yang sedang menempuh studi kenotariatan, yang nantinya akan melaksanakan tugas sebagai notaris pembuat akta koperasi (NPAK).

"Sehingga (pembekalan ini) mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi," ujar dia di Semarang beberapa hari lalu.

Menurut  Luhur, banyak kelompok usaha yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam upaya mengembangkan usahanya, mereka memerlukan wadah atau lembaga yang legal, bisa berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya. Apabila mereka ingin melegalkan kelompoknya sebagai koperasi, maka notaris tentunya harus mengerti dan memahami tentang perkoperasian.

"Untuk itu, pemberian materi ilmu pengetahuan perkoperasian bagi calon notaris kiranya dapat dipertimbangkan masuk dalam kurikulum Prodi Magister Kenotariatan," jelasnya.

Luhur memaparkan, saat ini jumlah notaris sekitar 17.000-an. Dari jumlah tersebut, berdasarkan data Kemenkop-UKM, sebanyak 12.705 notaris sudah terdaftar sebagai NPAK. NPAK yang sudah melakukan registrasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi (Sisminbhkop) per Juni 2019 mencapai 3.700 (29,1%).

Dia mengimbau peserta yang mengikuti pembekalan perkoperasian setelah lulus untuk segera mendaftar ke instansi yang berwenang, dan selanjutnya mendaftar ke Kemenkop-UKM, serta melakukan registrasi ke Sisminbhkop.

"Hal ini sangat beralasan karena potensi masyarakat untuk membangun ekonomi rakyat melalui wadah koperasi sangat potensial," tegasnya.

Sejak penerapan Sisminbhkop pada 2016, hingga saat ini Kemenkop-UKM telah mengesahkan badan hukum koperasi secara online sebanyak 12.675 koperasi baru dan 1.122 koperasi mengubah anggaran dasarnya.

Dengan diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, maka permohonan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi diakses melalui Sisminbh Kemenkumham.

"NPAK diminta untuk melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi setempat karena pemberdayaan koperasi tetap menjadi kewajiban dinas yang membidangi koperasi di kabupaten/kota," pungkas Luhur.

Sementara itu, Lapon Tukan Leonard, Wakil Dekan IV FH Undip, menegaskan bahwa pembuatan akta merupakan bukti otentik yang wajar untuk dimiliki oleh suatu lembaga atau badan hukum maupun usaha legal, maka dalam penyusunannya, harus hati-hati dan teliti. 

Untuk itu, dalam membuat dan menyusun akta koperasi agar memahami kaidah-kaidah perkoperasian. Hal-hal pokok yang harus dituangkan dalam sebuah akta koperasi harus jelas karena koperasi berbeda dengan badan hukum lainnya.

"Dalam penyusunan akta koperasi agar berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, jangan sampai nantinya akta koperasi yang sudah dikeluarkan notaris ada kesalahan dalam pelaksanaan dan berakibat teguran dari Majelis Pengawas Notaris," jelas Lapon.*

Kebijakan Ekonomi
Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019