My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Bedah Rumah di NTB, Kementerian PUPR Alokasikan Rp78,7 M
10 Jul 2019

Bedah Rumah di NTB, Kementerian PUPR Alokasikan Rp78,7 M
"Anggaran untuk bedah rumah di Provinsi NTB pada tahun ini sebesar Rp 78,75 Milyar. Kami akan memanfaatkan dana tersebut untuk membedah 4.500 unitbrumah masyarakat yang tidak layak huni," jelas Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan NTB Bulera di NTB.

MATARAM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 78,75 Milyar untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di provinsi tersebut. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk bedah rumah sebanyak 4.500 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak layak huni.

Demikian keterangan tertulis yang diterima redaksi JPP, Selasa (9/7/2019). "Anggaran untuk bedah rumah di Provinsi NTB pada tahun ini sebesar Rp 78,75 Milyar. Kami akan memanfaatkan dana tersebut untuk membedah 4.500 unitbrumah masyarakat yang tidak layak huni," jelas Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan NTB Bulera di NTB.

Bantuan bedah rumah, masih kata Bulera,  disalurkan Kementerian PUPR melalui bank penyalur kepada masyarakat. Nantinya dana tersebut akan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk bahan bangunan.

Masyarakat penerima BSPS akan didampingi tenaga fasilitator lapangan (TFL) untuk menunjuk satu toko bangunan yang akan menyediakan bahan bangunan untuk pembangunan rumah tersebut.

“Selamat kepada bapak ibu pemilik toko bangunan yang ditunjuk sebagai supiler dan mitra masyarakat dalam program BSPS. Saya harap bapak ibu dapat mengikuti pembekalan sampai selesai," kata Bulera dalam acara penyerahan bantuan di Mataran, NTB,Kamis (5/7/2019).

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan dana BSPS dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh Kasatker Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Bulera yang didampingi oleh PPK Rumah Swadaya SNVT PenyediaanPerumahan Provinsi NTB Warni.

Penyerahan dana pusat ini selanjutnya diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang diwakili Oleh Kepala Bidang Dinas Perumahan dan Permukiman Izzudin Mahli. Pemprov NTB selanjutnya menyalurkan dana pusat ini ke 10 perwakilan tim teknis yang ada di Kabupaten/Kota. 

Sementara itu, PPK Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Warni menjelaskan bahwa pemilik toko bangunan harus mengatahui dan memahami kebijakan dan mekanisme program BSPS. 

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan bahasa atau pemahaman yang sama tentang prosedur BSPS baik dari pihak perbankan pihak yang menyalurkan dana dan pihak suplier sebagai penyedia bahan bangunan," terang Warni.

Rumah swadaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaknai sebagai rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Sedangkan BSPS adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan kesawadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya (PSU). 

“Rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria yakni keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas. Jenis bantuan yang kami berikan adalah peningkatan kualitas dan pembangunan rumah baru. Kami ingin Program BSPS ini bisa membantu MBR tinggal di rumah yang layak huni,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR KHalawi Abdul Hamid beberapa waktu lalu. 

Khalawi menambahkan, beberapa prinsip pelaksanaan BSPS antara lain adalah mendorong masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan rumahnya sendiri. Hal itu dapat dilaksanakan dengan cara masyarakat didampingi dengan tenaga fasilitator lapangan (TFL) membentu kelompok dan bergotong royong dalam proses pembangunan rumahnya. 

Besaran bantuan yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 Tentang besaran Nilaidan Lokasi BSPS Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan rumah baru adalah Rp 35 juta. Sedangkan untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 juta. Jumlah bantuan tersebut merupakan dana untuk bahan bangunan dan upah kerja tukang. 

Salah satu suplier yakni pemilik toko bangunan UD. Rinjani, Agung dari lombok utara menyatakan terimakasih atas kepercayaan dari pemerintah pusat yang menunjuk tokonya sebagai penyedia bahan bangunan dalam program BSPS.

"Kami siap untuk menyalurkan bahan bangunan kepada masyarakat. Kami juga memiliki kontrak antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang didalam kontrak tersebut terdapat kesepakatan baik soal dimana tempat untuk pengiriman bahan bangunan," katanya.

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) yang juga menjabat Kasi Pengamanan Pembangunan Strategis dari Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB Erwin Indrapraja menyampaikan materi mengenai Aspek Hukum Program BSPS yang dimana BSPS sangat gampang terkena tindak pidana Korupsi.

“Saya harap bapak ibu kalau tidak mau melanggar aturan hukum tolong administrasi yang baik. Jangan pernah bikin nota palsu fiktif apalagi mark up harga dan juga mesti diingat adalah jangan memberikan uang kepada oknum yang mengatasnamakan SNVT atau program BSPS ini karena program ini bebas dari pungutan," tandasnya.*** (Sumber: JPP.go.id)

Infrastruktur
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019