My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

Kementerian PUPR Lelang Dini 3.610 Paket Mulai November 2018
3 Nov 2018

Kementerian PUPR Lelang Dini 3.610 Paket Mulai November 2018


JAKARTA - Tidak kurang dari 3.610 paket senilai Rp 31,28 triliun atau 36% dari total nilai paket lelang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jadi sasaran pelelangan dini. Menurut laporan, langkah tersebut dilakukan untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Pelelangan dini akan dimulai pada November 2018 ini.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun dimana sekitar 80% atau Rp 88 triliun merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan.

Sejak pengujung Oktober lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat empat langkah untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Pertama dengan mempercepat proses perencanaan dan persiapan agar pelelangan sudah dimulai November 2018 dan berakhir Maret 2019.

“Harus direncanakan dengan baik. Kita ingin pada semester 2 tahun anggaran sudah selesai tidak ada proses tender lagi,” ujarnya saat memberikan arahan pada acara Acara Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Kedua, keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Menteri Basuki mengatakan, keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Menteri Basuki berpesan kepada para anggota ULP/Pokja untuk bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal dan sesuai harga pasar.

Ketiga, para anggota ULP/Pokja harus bertindak adil, tidak diskriminatif, dan mengedepankan asas persaingan yang sehat dalam menentukan pemenang lelang. “Terakhir, Pokja harus kredibel, profesional, dan dapat dipercaya. Hilangkan subjektivitas untuk kepentingan pribadi. Dalam bekerja yang terpenting hanya dua, yakni loyalitas dan kepercayaan,” tegas Menteri Basuki.

Untuk mencapai target tersebut, profesionalitas anggota ULP/Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan. ULP/Pokja juga terus menjaga kredibilitas dengan tidak melakukan pelanggaran aturan pelelangan. “Pencegahan pelanggaran aturan lelang dapat meningkatkan efisiensi 10 hingga 30 persen. Jika dari anggaran Rp 100 triliun, maka kita bisa hindari kerugian sebesar 10 triliun, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Menteri Basuki.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dalam proses pelelangan diharapkan dapat dilakukan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN), peningkatan peran UMKM, dan optimalisasi pengawasan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran dan praktik KKN.

“Presiden sudah mengeluarkan PP No. 43 tahun 2018 yang mengatur partisipasi masyarakat untuk dapat melaporkan tindak korupsi. Dalam pembangunan infrastruktur kita juga didampingi oleh Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat (TP4P) dari Kejaksaan. Saya juga berharap berikutnya, ULP yang membentuk Pokja dapat melakukan pengawasan melalui sistem e-monitoring, sehingga kalau ada indikasi keterlambatan lelang bisa dideteksi dini,” ujar Menteri Basuki.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka yang hadir sebagai pembicara mengatakan, TP4P berusaha menghadirkan paradigma baru dalam upaya penegakan hukum dengan memadukan upaya preventif dan represif secara paralel dan beriringan. “Mengoptimalkan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif mencegah kerugian keuangan negara.

Sinergi mewujudkan pembangunan tepat waktu, mutu, dan sasaran, dengan mengawal mulai dari tahap perencanaan,” ujarnya.
Rakor yang dihadiri oleh 34 ULP dari setiap provinsi dan 670 Pokja ini bertujuan untuk membangun koordinasi antar ULP dan Pokja agar terdapat satu kesatuan langkah serta kesepahaman dalam pengelolaan ULP dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen PUPR Anita Firmanti, Irjen PUPR Widiarto, Dirjen SDA Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan sekaligua Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Khalawi AH dan pejabati tinggi madya dan pratama lainnya.*** (Editor: Zo)

Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Pemerintah Daerah Diminta Turut Andil Dukung Usaha Kecil Menengah
JAKARTA | KUWERA.ID - Pemerintah daerah mendapatkan dorongan serius dari pemerintah pusat supay...
23 Mar 2019
Petani Bandung Barat Dapat Bantuan Alat Mesin Pertanian hingga Bibit Tanaman
BANDUNG | KUWERA.ID - Para petani lagi-lagi mendapatkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan)...
23 Mar 2019
Aturan Wajib Tanam dari Kementan Jangkau Hampir 6 Ribu Hektare
JAKARTA | KUWERA.ID - Realisasi kebijakan wajib tanam bawang putih hingga kini mencapai lu...
23 Mar 2019
Gubernur BI Ungkap Efek Daya Beli yang Membantu Pertumbuhan Ekonomi Negara
JAKARTA | KUWERA.ID - Kondisi perekonomian Indonesia masih dalam jalur yang baik. Bahkan Bank Indone...
23 Mar 2019
Pemerintah Dorong Lulusan Pesantren Jadi Wirausaha Andal
JAKARTA | KUWERA.ID - Kementerian Perindustrian terus berupaya menumbuhkan wirausaha di Tanah Air, s...
23 Mar 2019
Resmikan Pasar Badung, Presiden Apresiasi Keindahan Arsitekturnya
BADUNG - Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Bali, Jumat, 22 Maret 2019, meres...
23 Mar 2019
Paguyuban 38 Produsen Sigaret Pekerjakan 40 Ribu Orang
SLEMAN - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan apresiasi kepada paguyuban Mitra Produk...
23 Mar 2019
Industri Hasil Tembakau Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja
SLEMAN - Industri Hasil Tembakau (IHT) menjadi salah satu sektor manufaktur nasional yang strategis ...
23 Mar 2019
Penjajakan, Dua Bendungan Ditangani Swasta Lewat Skema KPBU
JAKARTA | KUWERA.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjajaki pihak swasta ...
22 Mar 2019
Inilah Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Soal Suku Bunga Acuan
JAKARTA - Langkah diambil bank sentral jadi apresiasi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasuti...
22 Mar 2019