My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

Kementerian PUPR Lelang Dini 3.610 Paket Mulai November 2018
3 Nov 2018

Kementerian PUPR Lelang Dini 3.610 Paket Mulai November 2018


JAKARTA - Tidak kurang dari 3.610 paket senilai Rp 31,28 triliun atau 36% dari total nilai paket lelang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jadi sasaran pelelangan dini. Menurut laporan, langkah tersebut dilakukan untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Pelelangan dini akan dimulai pada November 2018 ini.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun dimana sekitar 80% atau Rp 88 triliun merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan.

Sejak pengujung Oktober lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat empat langkah untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Pertama dengan mempercepat proses perencanaan dan persiapan agar pelelangan sudah dimulai November 2018 dan berakhir Maret 2019.

“Harus direncanakan dengan baik. Kita ingin pada semester 2 tahun anggaran sudah selesai tidak ada proses tender lagi,” ujarnya saat memberikan arahan pada acara Acara Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Kedua, keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Menteri Basuki mengatakan, keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Menteri Basuki berpesan kepada para anggota ULP/Pokja untuk bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal dan sesuai harga pasar.

Ketiga, para anggota ULP/Pokja harus bertindak adil, tidak diskriminatif, dan mengedepankan asas persaingan yang sehat dalam menentukan pemenang lelang. “Terakhir, Pokja harus kredibel, profesional, dan dapat dipercaya. Hilangkan subjektivitas untuk kepentingan pribadi. Dalam bekerja yang terpenting hanya dua, yakni loyalitas dan kepercayaan,” tegas Menteri Basuki.

Untuk mencapai target tersebut, profesionalitas anggota ULP/Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan. ULP/Pokja juga terus menjaga kredibilitas dengan tidak melakukan pelanggaran aturan pelelangan. “Pencegahan pelanggaran aturan lelang dapat meningkatkan efisiensi 10 hingga 30 persen. Jika dari anggaran Rp 100 triliun, maka kita bisa hindari kerugian sebesar 10 triliun, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Menteri Basuki.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dalam proses pelelangan diharapkan dapat dilakukan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN), peningkatan peran UMKM, dan optimalisasi pengawasan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran dan praktik KKN.

“Presiden sudah mengeluarkan PP No. 43 tahun 2018 yang mengatur partisipasi masyarakat untuk dapat melaporkan tindak korupsi. Dalam pembangunan infrastruktur kita juga didampingi oleh Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat (TP4P) dari Kejaksaan. Saya juga berharap berikutnya, ULP yang membentuk Pokja dapat melakukan pengawasan melalui sistem e-monitoring, sehingga kalau ada indikasi keterlambatan lelang bisa dideteksi dini,” ujar Menteri Basuki.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka yang hadir sebagai pembicara mengatakan, TP4P berusaha menghadirkan paradigma baru dalam upaya penegakan hukum dengan memadukan upaya preventif dan represif secara paralel dan beriringan. “Mengoptimalkan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif mencegah kerugian keuangan negara.

Sinergi mewujudkan pembangunan tepat waktu, mutu, dan sasaran, dengan mengawal mulai dari tahap perencanaan,” ujarnya.
Rakor yang dihadiri oleh 34 ULP dari setiap provinsi dan 670 Pokja ini bertujuan untuk membangun koordinasi antar ULP dan Pokja agar terdapat satu kesatuan langkah serta kesepahaman dalam pengelolaan ULP dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen PUPR Anita Firmanti, Irjen PUPR Widiarto, Dirjen SDA Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan sekaligua Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Khalawi AH dan pejabati tinggi madya dan pratama lainnya.*** (Editor: Zo)

Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Ekonom Nasional Tony Prasetiantono Meninggal Dunia
JAKARTA - Ekonom yang juga dosen Fakultas Ekonomika Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogya...
17 Jan 2019
Kepala Bappenas Ungkap Tantangan Industri Manufaktur Indonesia
JAKARTA - Tantangan untuk sektor manufaktur Indonesia adalah meningkatkan nilai tambah dan...
17 Jan 2019
Kementerian ESDM Angkat Bicara Soal Isu Cadangan Minyak
Pemerintah melalui Kementerian ESDM angkat bicara mengenai sindiran calon presiden nomor u...
17 Jan 2019
Menko Darmin Jawab Masalah Isu Defisit Perdagangan
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan bahwa pertumbuhan eko...
17 Jan 2019
Menkeu Ungkap Langkah Pemerintah untuk Menekan Impor Migas
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus berupay...
17 Jan 2019
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Masih Lampaui 70 Persen, Infrastruktur Paling Memuaskan
JAKARTA - Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) cukup ...
17 Jan 2019
Menaker Minta Perusahaan Serius Terapkan Manajemen Keselamatan Kerja
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta seluruh perusahaan dalam kegiatan usahany...
17 Jan 2019
Industri Makanan dan Minuman Makin Tumbuh, Kebutuhan Gula Meningkat
JAKARTA - Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor i...
17 Jan 2019
Mendes PDTT Paparkan Pemanfaatan Teknologi Internet untuk Desa Di Forum Techtalk Bali
DENPASAR - Revolusi Industri 4.0 dengan pemanfaatan data, big data dan artifisial intelligence menja...
17 Jan 2019
Wamenkeu Berharap Peran Strategis BPD Lebih Ditingkatkan
JAKARTA - Bank Pemerintah Daerah (BPD) memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Secara umu...
17 Jan 2019