My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Kementerian PUPR Lelang Dini 3.610 Paket Mulai November 2018
3 Nov 2018

Kementerian PUPR Lelang Dini 3.610 Paket Mulai November 2018


JAKARTA - Tidak kurang dari 3.610 paket senilai Rp 31,28 triliun atau 36% dari total nilai paket lelang di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jadi sasaran pelelangan dini. Menurut laporan, langkah tersebut dilakukan untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Pelelangan dini akan dimulai pada November 2018 ini.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, anggaran Kementerian PUPR tahun 2019 sebesar Rp 110,7 triliun dimana sekitar 80% atau Rp 88 triliun merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan.

Sejak pengujung Oktober lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, terdapat empat langkah untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Pertama dengan mempercepat proses perencanaan dan persiapan agar pelelangan sudah dimulai November 2018 dan berakhir Maret 2019.

“Harus direncanakan dengan baik. Kita ingin pada semester 2 tahun anggaran sudah selesai tidak ada proses tender lagi,” ujarnya saat memberikan arahan pada acara Acara Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Kedua, keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Menteri Basuki mengatakan, keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019. Menteri Basuki berpesan kepada para anggota ULP/Pokja untuk bekerja secara efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal dan sesuai harga pasar.

Ketiga, para anggota ULP/Pokja harus bertindak adil, tidak diskriminatif, dan mengedepankan asas persaingan yang sehat dalam menentukan pemenang lelang. “Terakhir, Pokja harus kredibel, profesional, dan dapat dipercaya. Hilangkan subjektivitas untuk kepentingan pribadi. Dalam bekerja yang terpenting hanya dua, yakni loyalitas dan kepercayaan,” tegas Menteri Basuki.

Untuk mencapai target tersebut, profesionalitas anggota ULP/Pokja PBJ perlu terus ditingkatkan. ULP/Pokja juga terus menjaga kredibilitas dengan tidak melakukan pelanggaran aturan pelelangan. “Pencegahan pelanggaran aturan lelang dapat meningkatkan efisiensi 10 hingga 30 persen. Jika dari anggaran Rp 100 triliun, maka kita bisa hindari kerugian sebesar 10 triliun, yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Menteri Basuki.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dalam proses pelelangan diharapkan dapat dilakukan peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi, penyederhanaan regulasi, peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN), peningkatan peran UMKM, dan optimalisasi pengawasan untuk menindak tegas terhadap pelanggaran dan praktik KKN.

“Presiden sudah mengeluarkan PP No. 43 tahun 2018 yang mengatur partisipasi masyarakat untuk dapat melaporkan tindak korupsi. Dalam pembangunan infrastruktur kita juga didampingi oleh Tim Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pusat (TP4P) dari Kejaksaan. Saya juga berharap berikutnya, ULP yang membentuk Pokja dapat melakukan pengawasan melalui sistem e-monitoring, sehingga kalau ada indikasi keterlambatan lelang bisa dideteksi dini,” ujar Menteri Basuki.

Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S. Maringka yang hadir sebagai pembicara mengatakan, TP4P berusaha menghadirkan paradigma baru dalam upaya penegakan hukum dengan memadukan upaya preventif dan represif secara paralel dan beriringan. “Mengoptimalkan pendekatan restoratif, korektif, dan rehabilitatif mencegah kerugian keuangan negara.

Sinergi mewujudkan pembangunan tepat waktu, mutu, dan sasaran, dengan mengawal mulai dari tahap perencanaan,” ujarnya.
Rakor yang dihadiri oleh 34 ULP dari setiap provinsi dan 670 Pokja ini bertujuan untuk membangun koordinasi antar ULP dan Pokja agar terdapat satu kesatuan langkah serta kesepahaman dalam pengelolaan ULP dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen PUPR Anita Firmanti, Irjen PUPR Widiarto, Dirjen SDA Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan sekaligua Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Khalawi AH dan pejabati tinggi madya dan pratama lainnya.*** (Editor: Zo)

Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Sri Mulyani: Kemenkeu Sudah Siapkan Rp10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran khusus untuk mend...
18 Jul 2019
Investasi Blok Masela Terbesar Kedua Setelah Freeport
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengemukakan, total biay...
18 Jul 2019
Kemenaker dan LHK Kerja Sama Lindungi Lapisan Ozon
JAKARTA - Kondisi iklim tropis di Indonesia menyebabkan udara nyaman bagi masyarakat dianggap s...
18 Jul 2019
Kementerian LHK Gencarkan Pembangunan Lingkungan di Sulawesi dan Maluku
JAKARTA - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku melaksanakan kegiatan &...
18 Jul 2019
Sambut 17 Agustus, Bekraf Adakan Festival Gapura Cinta Negeri
JAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif  bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam...
18 Jul 2019
Melihat Hasil Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 Dewan Negara Produsen Sawit
JAKARTA - Para Menteri yang menangani industri minyak kelapa sawit dari Malaysia dan Indoneaia, yakn...
18 Jul 2019
Terima Kunjungan Menlu Singapura, Presiden Bahas Persiapan Leader's Retreat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Ba...
17 Jul 2019
Penerimaan Pajak Semester I Capai Rp603 Triliun
Jakarta: Penerimaan pajak semester I-2019 mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari targ...
17 Jul 2019
Bekraf Susun Masterplan untuk Gagasan Creative District
JAKARTA - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengemukakan gagasannya untuk membangu...
17 Jul 2019
Soal Pengesahan RUU Ekonomi Kreatif, Kemendag Pastikan Dipercepat
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penuh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)...
17 Jul 2019