My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Masuki Tahun Keempat, Kementerian PUPR Bedah 3.000 Rumah di Bali
26 Jun 2019

Masuki Tahun Keempat, Kementerian PUPR Bedah 3.000 Rumah di Bali
"Tahun 2019 ini di Provinsi Bali mendapat program BSPS untuk 3.000 unit dari Kementerian PUPR," ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Jhony Sofyan Fajar Subrata di Bali, Rabu (26/6/2019).

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk 3.000 unit rumah di Bali.

Ini dimaksudkan agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di sana bisa memiliki rumah laik huni.

"Tahun 2019 ini di Provinsi Bali mendapat program BSPS untuk 3.000 unit dari Kementerian PUPR," ujar Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Jhony Sofyan Fajar Subrata di Bali, Rabu (26/6/2019).

Jhony menuturkan, bantuan bedah rumah tersebut tersebar di tujuh kabupaten di Pulau Dewata. Salah satu lokasi penerima BSPS yakni Kabupaten Karangasem yang mendapat alokasi bantuan untuk 288 unit rumah. 

Penyaluran BSPS tersebut dilaksanakan di empat Kecamatan dan tujuh desa, di antaranya Desa Pertima, Desa Bugbug, Desa Dukuh, Desa Antiga, Desa Gegelang, Desa Pempatan, dan Desa Nongan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Bali. (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Program BSPS di Bali, imbuh Jhony, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bali sebagai perpanjangan tangan dari Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di daerah.

Kegiatan bedah rumah ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah memasuki tahun ke empat. 

"Tujuan utama program BSPS adalah untuk menyediakan rumah yang semula tidak laik huni menjadi rumah yang laik huni. Setiap unit rumah yang di bedah di Karangasem akan mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 juta," jelasnya.

Dia menambahkan, rumah yang laik huni harus memenuhi persyaratan berupa keselamatan bangunan (peningkatan kualitas konstruksi bangunan), kesehatan penghuni (pemenuhan standar kecukupan pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan MCK) serta kecukupan minimum luas bangunan (pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang).

"Kami ingin mendorong prakarsa dan upaya masyarakat dengan menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan, karena salah satu prinsip BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku utama," tandasnya.***

Infrastruktur
Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019