My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Menteri Basuki Sorot Perilaku Masyarakat dan Risiko Bencana
19 Jul 2019

Menteri Basuki Sorot Perilaku Masyarakat dan Risiko Bencana
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan potensi bencana alam yang besar, masyarakat perlu terus didorong untuk berperilaku adaptif dalam mengantisipasi resiko bencana alam seperti gempa bumi. Kearifan lokal yang diwariskan oleh generasi sebelumnya dapat dimanfaatkan agar lebih mudah membangun kesadaran tersebut.

JAKARTA - Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan cincin api pasifik (Ring of Fire) sehingga memiliki potensi tinggi terjadinya bencana gempa bumi dan erupsi vulkanik gunung api. Namun dengan kondisi tersebut, perilaku dan kesadaran masyarakat menghadapi risiko bencana masih perlu ditingkatkan, seperti membangun rumah tahan gempa maupun pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan potensi bencana alam yang besar, masyarakat perlu terus didorong untuk berperilaku adaptif dalam mengantisipasi resiko bencana alam seperti gempa bumi. Kearifan lokal yang diwariskan oleh generasi sebelumnya dapat dimanfaatkan agar lebih mudah membangun kesadaran tersebut.

“Masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap risiko bencana, seperti  tinggal di bantaran sungai yang rawan banjir atau tinggal di lereng pegunungan yang rawan longsor. Lewat Lokakarya ini, diharapkan para ilmuwan dapat memberikan solusi bagi peningkatan kepedulian masyarakat akan risiko bencana. Hasil-hasil penelitian jangan hanya tertuang di dalam buku semata namun harus dapat diterapkan di masyarakat," pesannya,” kata Menteri Basuki dalam acara Lokakarya Kesadaran Nasional Peduli Gempa Bumi Dan Gunung Api di Indonesia di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Lokakarya turut dihadiri oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muh. Syarif Bando, Ketua Akademi Ilmu Pengetahun Indonesia (AIPI) Satryo S. Brodjonegoro, dan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.

Pada acara tersebut juga dilakukan peluncuran 15 buku terkait bencana gempa di beberapa wilayah Indonesia. Diantaranya berjudul RSNI: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa, RSNI: Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung dan Struktur Lain, Buku Kajian Gempa Palu 2018, dan Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok.

"Saya tidak ragu dengan kualitas keilmuan para scientist yang dituangkan dalam buku, tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar pesan-pesan tersebut sampai ke masyarakat dan perilaku masyarakat berubah terhadap risiko bencana," kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan upaya aktif dari Pemerintah Pusat dan Daerah secara konsisten dan tegas untuk mengintervensi perilaku masyarakat agar siaga terhadap bencana. “Dalam banyak hal, kita sering sulit untuk konsisten. Misalnya Kementerian PUPR telah membuat standar bangunan tahan gempa, itu harus konsisten kita aplikasikan terutama di daerah rawan gempa,” jelas Menteri Basuki.

Sebagai bagian mitigasi bencana, infrastruktur yang dibangun juga harus tangguh terhadap bencana. Untuk itu Pemerintah Indonesia tidak hanya fokus mencari penyebab bencana namun juga perlu mencari solusi lewat penelitian serta penyusunan standar-standar teknis bagi pembangunan infrastruktur, sebagai langkah mitigasi agar infrastruktur yang dibangun akan lebih aman dan tangguh bencana.

"Hal ini agar infrastruktur yang dibangun akan lebih aman dan tangguh bencana. Secara teknis setiap rencana pembangunan infrastruktur seperti bandara, kereta api, jalan tol, dan bendungan akan melibatkan Pusgen (Pusat Studi Gempa Nasional) untuk melakukan kajian tentang histori gempa di wilayah tersebut," ujar Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga telah melakukan berbagai upaya mitigasi lainnya diantaranya pemutakhiran peta sumber dan bahaya gempa nasional pada tahun 2017, serta kajian-kajian gempa bumi di berbagai daerah seperti gempa bumi Pidie Jaya, Lombok, Palu, kajian dan evaluasi kerusakan bangunan dan infrastruktur akibat gempa, serta program-program rehabilitasi dan rekonstruksi untuk rumah, bangunan dan infrastruktur yang rusak pasca gempa.

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut,  mengatakan ada dua hal penting yang harus diwujudkan dari kepedulian terhadap risiko bencana alam, yaitu kepatuhan atas penerapan aturan standar bangunan (building code) dan zonasi daerah rawan bencana. "Peran Pemerintah Daerah (Pemda) sangat besar dalam hal ini, salah satunya lewat pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang harus memperhatikan dua aspek tersebut," ujarnya.

Plt Kepala Balitbang Kementerian PUPR Lukman Hakim selaku ketua panitia mengatakan, lokakarya yang digelar oleh Kementerian PUPR bersama AIPI tersebut diikuti oleh sekitar 129 peserta dari sejumlah Kementerian/Lembaga. Menurutnya acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan akan risiko bencana alam melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), lewat diskusi panel terbuka serta belajar dari pengalaman gempa-gempa sebelumnya yang dituangkan dalam buku-buku gempa hasil kajian.

Dalam acara tersebut Menteri Basuki juga didampingi Plt Kepala Balitbang Kementerian PUPR Lukman Hakim, Sekretaris Balitbang Herry Vaza, serta Kepala Puslitbang Perumahan dan Permukiman Arief Sabaruddin.***

DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019