My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Inilah Faktor di Balik Penguatan Rupiah Menurut Bank Sentral
8 Nov 2018

Inilah Faktor di Balik Penguatan Rupiah Menurut Bank Sentral


JAKARTA - Penguatan mata uang rupiah beberapa waktu terakhir tak lepas dari sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah. Itulah yang ditegaskan Bank Indonesia baru-baru ini.

Seperti diketahui, salah satu hal yang dilakukan pemerintah adalah meluncurkan sejumlah kebijakan baru untuk menekan dan mengelola defisit transaksi berjalan.

“Sudah mulai terlihat, namun memang belum bisa dilihat secara maksimal,” kata Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Sebelumnya, kondisi defisit pada transaksi berjalan merupakan salah satu penyebab dari melemahnya mata uang rupiah. Maka itu, perbaikan kinerja terhadap neraca perdagangan pun semakin digenjot pemerintah.

Menurut Dody, hasil dari penerapan berbagai kebijakan itu kemungkinan baru akan bisa terlihat lebih banyak pada kuartal IV 2018. Mengingat kebijakan tersebut baru diterbitkan sekitar September 2018 lalu, maka hasilnya pun masih relatif belum begitu terasa. 

Kebijakan pada sejumlah aspek seperti investasi dan infrastruktur, disebutkan Dody masih terus berlangsung. Sedangkan untuk impor barang-barang non-strategis seperti konsumsi dinilainya sudah relatif lebih rendah. “Angka pertumbuhan impor riil sendiri pada kuartal III 2018 lebih rendah dibandingkan kuartal II 2018. Jadi itu sudah dukungan,” ucap Dody.

“Jangan langsung kita lihat dampak impornya langsung berkurang. Karena bagaimanapun juga ada impor untuk capex (capital expenditure) itu yang terus berjalan,” Dody menambahkan.

Selain itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Adriyanto, menilai penguatan rupiah jelas dipengaruhi sentimen dari dalam negeri. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi secara global juga mulai membaik sehingga investor pun jadi lebih tenang.

Terkait pengaruh dari kebijakan yang diterapkan pemerintah, Adriyanto lantas mencontohkan soal kebijakan B20. Meski tidak menampik apabila implementasinya sempat cukup lama terealisasi, namun ia mengklaim dampaknya sudah mulai terasa.

“Kalau kita lihat impor solar bulan Agustus ke September 2018 sudah bergerak turun. Memang sempat naik di Oktober, tapi trennya mulai turun,” ucap Adriyanto.*** (Editor: Zo)

Keuangan
DATA BERITA TERPOPULER
Sri Mulyani: Kemenkeu Sudah Siapkan Rp10 Triliun untuk Kartu Pra Kerja
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menyiapkan anggaran khusus untuk mend...
18 Jul 2019
Investasi Blok Masela Terbesar Kedua Setelah Freeport
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengemukakan, total biay...
18 Jul 2019
Kemenaker dan LHK Kerja Sama Lindungi Lapisan Ozon
JAKARTA - Kondisi iklim tropis di Indonesia menyebabkan udara nyaman bagi masyarakat dianggap s...
18 Jul 2019
Kementerian LHK Gencarkan Pembangunan Lingkungan di Sulawesi dan Maluku
JAKARTA - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku melaksanakan kegiatan &...
18 Jul 2019
Sambut 17 Agustus, Bekraf Adakan Festival Gapura Cinta Negeri
JAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif  bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam...
18 Jul 2019
Melihat Hasil Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 Dewan Negara Produsen Sawit
JAKARTA - Para Menteri yang menangani industri minyak kelapa sawit dari Malaysia dan Indoneaia, yakn...
18 Jul 2019
Terima Kunjungan Menlu Singapura, Presiden Bahas Persiapan Leader's Retreat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Ba...
17 Jul 2019
Penerimaan Pajak Semester I Capai Rp603 Triliun
Jakarta: Penerimaan pajak semester I-2019 mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari targ...
17 Jul 2019
Bekraf Susun Masterplan untuk Gagasan Creative District
JAKARTA - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengemukakan gagasannya untuk membangu...
17 Jul 2019
Soal Pengesahan RUU Ekonomi Kreatif, Kemendag Pastikan Dipercepat
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penuh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)...
17 Jul 2019