My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

Dari Polandia, Menteri Kabinet Kerja Kompak Kawal Perubahan Iklim
7 Des 2018

Dari Polandia, Menteri Kabinet Kerja Kompak Kawal Perubahan Iklim
Menteri Siti yang saat ini tengah memimpin delegasi Indonesia pada COP24 di Polandia, menegaskan bahwa sudah ada mekanisme dan kesiapan untuk setiap dukungan dana mengatasi lingkungan, termasuk isu perubahan iklim. 

JAKARTA - Komitmen pemerintah Indonesia mengawal implementasi dampak perubahan iklim semakin menguat. Terbaru, secara konkret para Menteri Kabinet Kerja saling bahu membahu mengawal reformasi pengelolaan dana lingkungan hidup yang lebih transparan dan akuntabel.

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengungkapkan, Kamis, (6/12/2018), pihaknya telah menerima secara resmi dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018.

Surat dari Menteri Keuangan tertanggal 3 Desember 2018, diterima Menteri LHK tanggal 4 Desember 2018, di tengah pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP)24 di Katowice, Polandia.

''Terima kasih pada Bu Menkeu Sri Mulyani, yang meskipun tidak bisa hadir namun tetap mengikuti perkembangan dari Tanah Air,'' kata Menteri Siti Nurbaya pada media.

''Ini semakin memperjelas kesiapan Indonesia melaksanakan implementasi kesepakatan Paris, dan yang paling penting menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 28H,'' tambahnya.

Kemenkeu bersama dengan KLHK telah mengawal pembentukan BPDLH agar segera beroperasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana lingkungan hidup, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua kementerian dalam berbagai kesempatan juga sudah menyampaikan tentang rencana pembentukan BPDLH dalam pertemuan bilateral dengan beberapa kontributor potensial.

Menteri Siti yang saat ini tengah memimpin delegasi Indonesia pada COP24 di Polandia, menegaskan bahwa sudah ada mekanisme dan kesiapan untuk setiap dukungan dana mengatasi lingkungan, termasuk isu perubahan iklim. 

''Langkah ini penting sebab sudah cukup banyak prestasi masyarakat Indonesia dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, seperti reduksi emisi gas rumah kaca yang menjadi indikator, '' tegasnya.

Target pada tahun 2030, NDC Indonesia akan menurunkan sekitar 29 persen emisi gas rumah kaca (GRK) atau setara 2,8 Giga ton CO2. Dari data yang ada, pada tahun 2016 tercatat penurunan yang dicapai sudah mencapai 8,7 persen, dan tahun 2017 sudah finalisasi hitungan sebesar 10,8 persen.

''Dengan adanya mekanisme keuangan ini, kita berharap dukungan internasional dan juga dalam negeri, seperti dana reboisasi dan lainnya nanti bisa diatur,'' kata Menteri Siti.

''Semoga semakin mudah dan mendatangkan kebaikan,''tambahnya.

Sebelumnya telah ditegaskan Menteri Siti, bahwa Indonesia telah cukup maju dalam implementasi Paris Agreement. Dalam arti kerja-kerja membumi di lapangan kompak dilakukan pemerintah bersama masyarakat, aktivis, LSM juga dunia usaha.

Salah satu keunggulan kerja implementasi Paris Agreement di Indonesia adalah partisipasi semua pihak dan cukup lengkap. Ini disebutnya sebagai modal dasar Bangsa yang sangat membanggakan. 

''Saya optimis kita bisa laksanakan kerja-kerja lingkungan dengan pas, baik menurut rules book konvensi internasional dan terutama karena perintah UUD 1945. Kita kerja yang baik saja,'' tegas Menteri Siti.

Melalui NDC, Indonesia berkomiten menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41 persen melalui kerjasama internasional.***

Investasi
Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Pemerintah Luncurkan Dua Program Hibah Pemeliharaan Jalan Daerah
JAKARTA - Pemerintah meluncurkan dua program untuk meningkatkan kinerja dan pemeliharaan jalan daera...
15 Des 2018
Karantina Pertanian Gandeng TNI-POLRI Awasi Zona Rawan Penyelundupan
RIAU - Pesisir Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Perbatasan merupakan zona rawan pen...
15 Des 2018
Dapat Kunjungan Presiden Jokowi, Plt Gubernur Aceh Ungkap Manfaat Dana Desa di Serambi Mekkah
BANDA ACEH - Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Aceh, Jumat (14/12) mendapatkan sambutan meriah dari...
15 Des 2018
Di Aceh, Presiden Jokowi Harap Dana Desa Bermanfaat untuk Gampong
BANDA ACEH - Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Jumat (14/12), Presiden Republik Indonesia Joko...
15 Des 2018
Saat Mantan GAM Kagumi Hasil Kerja Presiden Jokowi
BANDA ACEH - Saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Banda Aceh dan Aceh Besar, banyak pejabat kabupa...
15 Des 2018
Saat Resmikan Tol di Aceh, Jokowi: Dulu Banyak yang Tidak Percaya, Sekarang Kita Buktikan Bisa
BANDA ACEH - Saat meresmikan proyek pembangunan proyek pembangunan tol di Aceh, Jumat (14/12/2018), ...
15 Des 2018
Mentan Motivasi Mahasiswa, Kampus Bisa Jadi Penggerak Revolusi Pertanian Modern
MAKASSAR - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tiada henti memberikan motivasi kepada civ...
15 Des 2018
Pemerintah Salurkan KUR Khusus Pengering Padi
MALANG - Pemerintah memberikan kemudahan akses pembiayaan sekaligus mempercepat penyaluran Kredit Us...
15 Des 2018
Menperin Ungkap Target dan Peluang Menuju Masa Keemasan RI Tahun 2045
JAKARTA - Indonesia akan memasuki masa keemasan pada tahun 2045 dengan menjadi negara yang maju dan ...
14 Des 2018
Hadir ke Aceh, Presiden Jokowi Buka Tol Pertama Bumi Serambi Mekkah
BANDA ACEH - Menjelang sore hari, Jumat (14/12/2018) Presiden Joko Widodo berada di lokasi groundbre...
14 Des 2018