My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Indonesia Punya Peluang Besar Ekspor Mobil ke Australia | Saat berbicara usai membuka The 6th ASEAN OSHNET Conference atau Konferensi ASEAN OSHNET Keenam, Kamis (28/3/2019), Hanif menggarisbawahi bahwa  di era pemerintahan Joko Widodo, telah tercipta 10.540.000 lapangan pekerjaan. | Demi memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi agar lebih maksimal, wajar bagi sebuah negara menarik utang dari dalam maupun luar negeri, kata Faisal Basri dalam orasi kebudayaan kampanye ekonomi 2019 di Soehana Hall, Energy Building, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019 |

Dari Polandia, Menteri Kabinet Kerja Kompak Kawal Perubahan Iklim
7 Des 2018

Dari Polandia, Menteri Kabinet Kerja Kompak Kawal Perubahan Iklim
Menteri Siti yang saat ini tengah memimpin delegasi Indonesia pada COP24 di Polandia, menegaskan bahwa sudah ada mekanisme dan kesiapan untuk setiap dukungan dana mengatasi lingkungan, termasuk isu perubahan iklim. 

JAKARTA - Komitmen pemerintah Indonesia mengawal implementasi dampak perubahan iklim semakin menguat. Terbaru, secara konkret para Menteri Kabinet Kerja saling bahu membahu mengawal reformasi pengelolaan dana lingkungan hidup yang lebih transparan dan akuntabel.

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengungkapkan, Kamis, (6/12/2018), pihaknya telah menerima secara resmi dukungan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018.

Surat dari Menteri Keuangan tertanggal 3 Desember 2018, diterima Menteri LHK tanggal 4 Desember 2018, di tengah pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim (COP)24 di Katowice, Polandia.

''Terima kasih pada Bu Menkeu Sri Mulyani, yang meskipun tidak bisa hadir namun tetap mengikuti perkembangan dari Tanah Air,'' kata Menteri Siti Nurbaya pada media.

''Ini semakin memperjelas kesiapan Indonesia melaksanakan implementasi kesepakatan Paris, dan yang paling penting menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 28H,'' tambahnya.

Kemenkeu bersama dengan KLHK telah mengawal pembentukan BPDLH agar segera beroperasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana lingkungan hidup, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua kementerian dalam berbagai kesempatan juga sudah menyampaikan tentang rencana pembentukan BPDLH dalam pertemuan bilateral dengan beberapa kontributor potensial.

Menteri Siti yang saat ini tengah memimpin delegasi Indonesia pada COP24 di Polandia, menegaskan bahwa sudah ada mekanisme dan kesiapan untuk setiap dukungan dana mengatasi lingkungan, termasuk isu perubahan iklim. 

''Langkah ini penting sebab sudah cukup banyak prestasi masyarakat Indonesia dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, seperti reduksi emisi gas rumah kaca yang menjadi indikator, '' tegasnya.

Target pada tahun 2030, NDC Indonesia akan menurunkan sekitar 29 persen emisi gas rumah kaca (GRK) atau setara 2,8 Giga ton CO2. Dari data yang ada, pada tahun 2016 tercatat penurunan yang dicapai sudah mencapai 8,7 persen, dan tahun 2017 sudah finalisasi hitungan sebesar 10,8 persen.

''Dengan adanya mekanisme keuangan ini, kita berharap dukungan internasional dan juga dalam negeri, seperti dana reboisasi dan lainnya nanti bisa diatur,'' kata Menteri Siti.

''Semoga semakin mudah dan mendatangkan kebaikan,''tambahnya.

Sebelumnya telah ditegaskan Menteri Siti, bahwa Indonesia telah cukup maju dalam implementasi Paris Agreement. Dalam arti kerja-kerja membumi di lapangan kompak dilakukan pemerintah bersama masyarakat, aktivis, LSM juga dunia usaha.

Salah satu keunggulan kerja implementasi Paris Agreement di Indonesia adalah partisipasi semua pihak dan cukup lengkap. Ini disebutnya sebagai modal dasar Bangsa yang sangat membanggakan. 

''Saya optimis kita bisa laksanakan kerja-kerja lingkungan dengan pas, baik menurut rules book konvensi internasional dan terutama karena perintah UUD 1945. Kita kerja yang baik saja,'' tegas Menteri Siti.

Melalui NDC, Indonesia berkomiten menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41 persen melalui kerjasama internasional.***

Investasi
Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Jalan Teraspal 85 KM di Perbatasan RI-Timor Leste, PUPR Targetkan sampai 131 KM
KUWERA | Jakarta - Pemerintah masih terus melaksanakan pembangunan jalan perbatasan di kawasan terlu...
20 Mei 2019
Hemat Devisa Negara, Green Fuel Jadi Perhatian Serius Pemerintah
KUWERA.ID | Jakarta - Pemerintah memastikan sudah mengambil berbagai langkah untuk menekan defi...
20 Mei 2019
Produk Manufaktur Catat 74,77 Persen dari Total Ekspor RI
KUWERA.ID | Jakarta - Industri pengolahan nonmigas konsisten memberikan kontribusi paling besar terh...
20 Mei 2019
Usai Studi Kelayakan, LHK Keluarkan Izin 422 Ha untuk Bendungan
KUWERA.ID | Ambon - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, telah menerbitk...
20 Mei 2019
Generasi Milenial Topang Penerapan Ekonomi Digital
JAKARTA | KUWERA.ID - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan kompetensi ...
18 Mei 2019
Garap 98 Proyek Strategis, Pertamina Alokasikan 27,4 Triliun
JAKARTA | KUWERA.ID - PT Pertamina (Persero) sudah mengalokasikan USD 1,9 miliar atau setara Rp 27,4...
18 Mei 2019
Prioritas Pemerintah, Kementerian PUPR Bangun Jalan Akses 17 KM di Mandalika
MANDALIKA | KUWERA.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)...
18 Mei 2019
Menko Darmin: Pemerintah Sudah Terapkan Strategi Genjot Ekspor
JAKARTA | KUWERA.ID - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Jumat (17/5/...
18 Mei 2019
Kembangkan UMKM, Kemenkop Gandeng 3 Perguruan Tinggi
JAKARTA | KUWERA.ID - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng tiga perguruan tinggi untuk menyusun ...
17 Mei 2019
Soal Sistem Pengawasan, Kemenkop Siap Belajar dari Bank Dunia dan OJK
JAKARTA | KUWERA.ID - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengakui ke...
17 Mei 2019