My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

Indonesia Kirim Usulan Perlindungan Lingkungan Laut ke PBB
11 Jan 2019

Indonesia Kirim Usulan Perlindungan Lingkungan Laut ke PBB
Usulan pembentukan Pusat Peningkatan Kapasitas Inisiatif Regional disampaikan Menteri Siti kepada Direktur UN Environment atau Badan PBB Bidang Lingkungan untuk Regional Asia Pasifik, Dechen Tsering.

JAKARTA - Menteri LHK Siti Nurbaya memandang perlunya pembentukan Pusat Peningkatan Kapasitas Inisiatif Regional dalam Perlindungan Lingkungan Laut dari Kegiatan Berbasis Daratan (Regional Center for Capacity Initiative to Protect Marine Environment from Land-based Activities).

Hal tersebut diungkapkan mengingat permasalahan lingkungan laut juga dialami oleh negara-negara lain. Usulan pembentukan Pusat Peningkatan Kapasitas Inisiatif Regional disampaikan Menteri Siti kepada Direktur UN Environment atau Badan PBB Bidang Lingkungan untuk Regional Asia Pasifik, Dechen Tsering saat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi reklamasi pertambangan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa Barat Rabu (9/1).

Kunjungan kerja bersama tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia terhadap implementasi Bali Declaration.

“Bali Declaration merupakan solusi negara-negara anggota dalam menangani masalah pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut yang berasal dari berbagai kegiatan yang berasal dari daratan, yang bersifat lintas negara. Untuk itu perlu didukung kerjasama antar negara melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan serta alih teknologi,” ujar Menteri Siti menekankan.

Menteri Siti menyampaikan, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah, khususnya sampah plastik hingga 70 persen pada tahun 2025. Selain itu, Indonesia juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Indonesia juga melakukan inisiatif melalui komitmen 156 perusahaan besar untuk mengurangi sampah plastik. Program Penilaian Kinerja Lingkungan oleh Perusahaan (PROPER) yang dicanangkan oleh KLHK telah menghasilkan pengurangan beban pencemaran dalam jumlah yang signifikan. Sebanyak 437 perusahaan hijau telah melaporkan 8.474 kegiatan yang didedikasikan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) target ke-14. 

Pada level internasional, telah dilaksanakan pertemuan The Fourth Intergovernmental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (IGR-4) di Bali pada 31 Oktober dan 1 November 2018.

Kesepakatan hasil pertemuan IGR-4, terutama Bali Declaration sangat strategis, mengingat semakin meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap lingkungan laut yang bersumber dari kegiatan di daratan.

“Pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, seperti meningkatnya nutrient, air limbah (waste water), dan sampah laut (marine litter) merupakan tantangan yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia namun juga negara sahabat. Untuk mewujudkan komitmen bersama yang telah kita sepakati, Indonesia mendorong pembentukan Regional Center for Capacity Initiative to Protect Marine Environment from Land-based Activities,” ungkap Menteri Siti.

Untuk menunjang pembentukan Pusat Peningkatan Kapasitas Inisiatif Regional tersebut, Indonesia telah memiliki berbagai modalitas antara lain berupa berbagai program dan aksi nyata dalam penanganan permasalahan lingkungan laut dari berbagai kegiatan berbasis di daratan.

“Regional Center akan menjadi wadah yang strategis untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan Bali Declaration termasuk dengan negara anggota (member countries), organisasi internasional, dunia usaha dan berbagai pihak lainnya,” ujar Menteri Siti.***

DATA BERITA TERPOPULER
Ekonom Nasional Tony Prasetiantono Meninggal Dunia
JAKARTA - Ekonom yang juga dosen Fakultas Ekonomika Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogya...
17 Jan 2019
Kepala Bappenas Ungkap Tantangan Industri Manufaktur Indonesia
JAKARTA - Tantangan untuk sektor manufaktur Indonesia adalah meningkatkan nilai tambah dan...
17 Jan 2019
Kementerian ESDM Angkat Bicara Soal Isu Cadangan Minyak
Pemerintah melalui Kementerian ESDM angkat bicara mengenai sindiran calon presiden nomor u...
17 Jan 2019
Menko Darmin Jawab Masalah Isu Defisit Perdagangan
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan bahwa pertumbuhan eko...
17 Jan 2019
Menkeu Ungkap Langkah Pemerintah untuk Menekan Impor Migas
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus berupay...
17 Jan 2019
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Masih Lampaui 70 Persen, Infrastruktur Paling Memuaskan
JAKARTA - Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) cukup ...
17 Jan 2019
Menaker Minta Perusahaan Serius Terapkan Manajemen Keselamatan Kerja
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta seluruh perusahaan dalam kegiatan usahany...
17 Jan 2019
Industri Makanan dan Minuman Makin Tumbuh, Kebutuhan Gula Meningkat
JAKARTA - Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor i...
17 Jan 2019
Mendes PDTT Paparkan Pemanfaatan Teknologi Internet untuk Desa Di Forum Techtalk Bali
DENPASAR - Revolusi Industri 4.0 dengan pemanfaatan data, big data dan artifisial intelligence menja...
17 Jan 2019
Wamenkeu Berharap Peran Strategis BPD Lebih Ditingkatkan
JAKARTA - Bank Pemerintah Daerah (BPD) memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Secara umu...
17 Jan 2019