My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Indonesia Kirim Usulan Perlindungan Lingkungan Laut ke PBB
11 Jan 2019

Indonesia Kirim Usulan Perlindungan Lingkungan Laut ke PBB
Usulan pembentukan Pusat Peningkatan Kapasitas Inisiatif Regional disampaikan Menteri Siti kepada Direktur UN Environment atau Badan PBB Bidang Lingkungan untuk Regional Asia Pasifik, Dechen Tsering.

JAKARTA - Menteri LHK Siti Nurbaya memandang perlunya pembentukan Pusat Peningkatan Kapasitas Inisiatif Regional dalam Perlindungan Lingkungan Laut dari Kegiatan Berbasis Daratan (Regional Center for Capacity Initiative to Protect Marine Environment from Land-based Activities).

Hal tersebut diungkapkan mengingat permasalahan lingkungan laut juga dialami oleh negara-negara lain. Usulan pembentukan Pusat Peningkatan Kapasitas Inisiatif Regional disampaikan Menteri Siti kepada Direktur UN Environment atau Badan PBB Bidang Lingkungan untuk Regional Asia Pasifik, Dechen Tsering saat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi reklamasi pertambangan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara di Sumbawa Barat Rabu (9/1).

Kunjungan kerja bersama tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen Indonesia terhadap implementasi Bali Declaration.

“Bali Declaration merupakan solusi negara-negara anggota dalam menangani masalah pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut yang berasal dari berbagai kegiatan yang berasal dari daratan, yang bersifat lintas negara. Untuk itu perlu didukung kerjasama antar negara melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan serta alih teknologi,” ujar Menteri Siti menekankan.

Menteri Siti menyampaikan, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah, khususnya sampah plastik hingga 70 persen pada tahun 2025. Selain itu, Indonesia juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, Indonesia juga melakukan inisiatif melalui komitmen 156 perusahaan besar untuk mengurangi sampah plastik. Program Penilaian Kinerja Lingkungan oleh Perusahaan (PROPER) yang dicanangkan oleh KLHK telah menghasilkan pengurangan beban pencemaran dalam jumlah yang signifikan. Sebanyak 437 perusahaan hijau telah melaporkan 8.474 kegiatan yang didedikasikan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) target ke-14. 

Pada level internasional, telah dilaksanakan pertemuan The Fourth Intergovernmental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (IGR-4) di Bali pada 31 Oktober dan 1 November 2018.

Kesepakatan hasil pertemuan IGR-4, terutama Bali Declaration sangat strategis, mengingat semakin meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap lingkungan laut yang bersumber dari kegiatan di daratan.

“Pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, seperti meningkatnya nutrient, air limbah (waste water), dan sampah laut (marine litter) merupakan tantangan yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia namun juga negara sahabat. Untuk mewujudkan komitmen bersama yang telah kita sepakati, Indonesia mendorong pembentukan Regional Center for Capacity Initiative to Protect Marine Environment from Land-based Activities,” ungkap Menteri Siti.

Untuk menunjang pembentukan Pusat Peningkatan Kapasitas Inisiatif Regional tersebut, Indonesia telah memiliki berbagai modalitas antara lain berupa berbagai program dan aksi nyata dalam penanganan permasalahan lingkungan laut dari berbagai kegiatan berbasis di daratan.

“Regional Center akan menjadi wadah yang strategis untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan Bali Declaration termasuk dengan negara anggota (member countries), organisasi internasional, dunia usaha dan berbagai pihak lainnya,” ujar Menteri Siti.***

DATA BERITA TERPOPULER
Masuki Tahun Keempat, Kementerian PUPR Bedah 3.000 Rumah di Bali
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyalurkan program Ban...
26 Jun 2019
Pemerintah Siapkan Insentif Vokasi dan Inovasi untuk Daya Saing Industri
JAKARTA - Pemerintah terus melakukan terobosan kebijakan yang dapat menggairahkan iklim usaha di dal...
26 Jun 2019
Kemenperin Dukung e-Commerce Cetak Wirausaha Baru
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong tumbuhnya Industri Kecil Menengah (...
26 Jun 2019
Kemenko Perekonomian Tetapkan 26 Program Prioritas di Tahun 2020
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 26 program prioritas untuk tahun 20...
26 Jun 2019
Belum Semua Maskapai Turunkan Harga Tiket, Menko Darmin Tegaskan Pemerintah tidak Diam
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengaku masih menunggu laporan dari...
25 Jun 2019
Punya Peluang, Indonesia Targetkan Kirim 70 Ribu Tenaga Kerja Terampil ke Jepang
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat menjalin kerja sama di b...
25 Jun 2019
Arahan Menko Darmin, Bulog Mesti Perbanyak Operasi Pasar
JAKARTA - Menteri Kordinator Perekonomian, Darmin Nasution mendukung, upaya Perum Bad...
25 Jun 2019
Kembangkan Ekonomi Pedesaan, 68 Perusahaan Salurkan Rp 60 Triliun
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) teru...
25 Jun 2019
KTT IMT-GT ke-12 Fokus Kembangkan Konektivitas, Ekonomi Inklusif hingga Industri Halal
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indonesia-Malaysia-...
25 Jun 2019
Menko Perekonomian Jadi Signing Minister, Beri Laporan Tahunan IMT-GT
BANGKOK - Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)...
25 Jun 2019