My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

KLHK: Masalah Lingkungan PT Freeport Indonesia Sudah Ada Roadmap Solusi
11 Jan 2019

KLHK: Masalah Lingkungan PT Freeport Indonesia Sudah Ada Roadmap Solusi
Inspektur Jenderal KLHK, Ilyas Asaad berbicara selaku Ketua Tim Penanganan Masalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan PT.FI, di Jakarta, Rabu (9/01/2018).

JAKARTA - Setelah Pemerintah RI berhasil mengambil alih kepemilikan PT. Freeport Indonesia (PT.FI) dengan proses divestasi 51% saham PT.FI. Masalah-masalah terkait lingkungan hidup yang ada di PT.FI sudah ada roadmap penyelesaiannya. Hal ini terungkap dalam Media Briefing oleh Inspektur Jenderal KLHK, Ilyas Asaad selaku Ketua Tim Penanganan Masalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan PT.FI, di Jakarta, Rabu (9/01/2018).

Terkait masalah limbah PT. Freeport yang sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 2018 diketahui mengalirkan tailing melalui Sungai Aghawagon dan Sungai Ajkwa serta menempatkannya di Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) seluas 230 km persegi sudah sesuai aturan yang diterbitkan saat itu. 

Kegiatan mengalirkan tailing oleh PTFI melalui Sungai Aghawagon dan Sungai Ajkwa sudah sesuai dengan izin dari Pemerintah Propinsi Papua melalui surat keputusan Gubernur Provnsi Irian Jaya Nomor 540 tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan Sungai Aghawagon, Sungai Otomona, Sungai Ajkwa dan Sungai Minajerwi untuk Penyaluran Limbah Pertambangan, serta Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penetapan Peruntukan dan Pemanfaatan Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa di Kabupaten Mimika.

Kemudian dibangunnya tempat penimbunan tailing yang disebut ModADA seluas 230 km persegi dan dibangun tanggul disisi timur sepanjang 54 Km dan disisi barat sepanjang 52 Km dengan jarak antara 4 sampai 7 km untuk menghindari melubernya tailing, sudah sesuai dengan dokumen Amdal 300 K yang dikeluarkan oleh Kementerian LH pada tahun 1997. Dengan demikian penggunaan sungai serta areal ModADA seluas 230 km persegi telah diperhitungkan sejak awal sebagai tempat penampungan tailing, dan seharusnya sudah tidak dihitung lagi sebagai bentuk kerusakan lingkungan.

"Tahun 1997 sudah diperhitungkan dalam AMDAL dampak lingkungan pertambangan PT.FI. Tailing yang dihasilkan PT.FI sebesar 167 juta metrik ton perhari, maka dibuatlah ModADA untuk penampungan. Kenapa tidak dibuang ke laut saja seperti dilakukan PT Newmont? Karena itu harus laut dalam sekitar 1.000 meter agar tailing dapat mengendap di dasar laut, laut Arafuru hanya 100 meter, maka untuk mengatasinya dibuatlah lokasi penampungan ModADA seluas 230 km persegi," ujar Ilyas.

Selanjutnya untuk penyelesaian masalah limbah tailing kedepan, telah dibuatkan roadmap pengelolaan limbah tailing jangka panjang dengan pembagian menjadi dua tahap yaitu periode 2018-2024 dan 2025-2030. Roadmap ini disusun PT.FI dan disupervisi oleh KLHK, yang dibuat dengan konseptual based, yang dilengkapi dengan kajian-kajian rinci dari permasalahan diwilayah hulu sungai hingga hilirnya, pengendalian dampaknya, perlindungan hutan mangrove, serta kajian-kajian pemanfaatan limbah tailing yang sangat besar tersebut.

"Yang kita dorong bagaimana memanfaatkan tailing ini ada 160 juta metrik ton per hari. Disana ternyata hasil pengamatan di lapangan, bisa digunakan untuk road base jalan, jembatan, bahkan kantor bupati disana itu dibangun dengan tailing, maka kita akan buat kajian untuk pemanfaatan tailing ini," ungkap Ilyas.

Kemudian terkait rekomendasi BPK-RI bahwa PT.FI wajib menyelesaikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 3.374,43 Ha. Hal itu telah dilaksanakan/dipenuhi melalui penerbitan IPPKH untuk kegiatan operasi produksi tembaga dan sarana penunjangnya atas nama PT.FI seluas + 3.810,61 Ha, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.590/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2018 tanggal 20 Desember 2018.

Dengan Keputusan Menteri ini, maka penggunaan kawasan hutan untuk aktivitas PT.FI telah sah secara hukum, namun demikian denda sebesar Rp.460 Milyar akibat penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sejak tahun 2008 harus tetap diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Permenkeu No 91 Tahun 2009.

Untuk memastikan dijalankannya roadmap ini, Menteri LHK telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 594/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2018. Dengan Keputusan Menteri tersebut ditegaskan langkah yang perlu dilakukan oleh PT.FI dalam menuju pengelolaan tailing yang lebih baik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri nomor 175/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2018.***

DATA BERITA TERPOPULER
Pengusaha Sawit Dukung Pemerintah Gugat Eropa
JAKARTA | KUWERA.ID - Para pengusaha sawit berkumpul dan bertemu Menteri Koordinator Bidang Per...
26 Mar 2019
Tiga Langkah Pemerintah Pacu Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman
JAKARTA | KUWERA.ID - Untuk memacu pertumbuhan industri makanan dan minuman berbasis industri 4.0, p...
26 Mar 2019
Kemenperin Dorong Peningkatan Kemitraan Industri Makanan dan Minuman dengan Petani
JAKARTA | KUWERA.ID - Kementerian Perindustrian aktif mendorong para pelaku industri makanan dan min...
26 Mar 2019
Pemerintah Pastikan Tempuh Segala Cara Hadapi Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa
JAKARTA | KUWERA.ID - Pemerintah memastikan tidak akan tinggal diam dengan tindakan Eropa terse...
26 Mar 2019
DPR Dukung Pemerintah Hadapi Uni Eropa Soal Diskriminasi Sawit
Tak ketinggalan, parlemen tanah air pun turun tangan untuk menopang langkah pemerintah. Staf Khusus ...
26 Mar 2019
Di Pameran Dagang Internasional TEI 2019, Pemerintah Beri Tempat Khusus untuk Produk Lokal
JAKARTA | KUWERA.ID - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan gelaran ke-34 pameran d...
25 Mar 2019
Soal Sawit, Pemerintah Tegaskan Siap Melawan Eropa
JAKARTA | KUWERA.ID - Persoalan sawit nasional yang mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh Uni Ero...
25 Mar 2019
Perluas Pasar Ekspor, Indonesia Kembali Adakan Pameran Dagang Internasional
JAKARTA | KUWERA.ID - Dalam waktu dekat, akan berlangsung pameran dagang skala internasional terbesa...
25 Mar 2019
Jadi Lumbung Padi Nasional, Kementan Dorong Indramayu Mampu Capai 1,8 juta Ton Gabah
INDRAMAYU | KUWERA.ID - Indramayu yang selama ini terkenal sebagai lumbung padi nasional, masih jadi...
25 Mar 2019
Temui Nelayan Demak, Menko Darmin Ingin Petani Garam Juga Dapat Perhatian
DEMAK | KUWERA.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan secara panja...
25 Mar 2019