My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Masuki Puncak Kemarau, KLHK Giatkan Patroli Terpadu
11 Jul 2019

Masuki Puncak Kemarau, KLHK Giatkan Patroli Terpadu
Memasuki puncak musim kemarau, KLHK giatkan patroli terpadu pencegahan di provinsi-provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

JAKARTA - Memasuki puncak musim kemarau, KLHK giatkan patroli terpadu pencegahan di provinsi-provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Patroli terpadu menjadi langkah antisipasif KLHK bersama parapihak dalam menindaklanjuti kondisi di lapangan yang sudah menunjukkan peningkatan titik panas (hotspot), selaras dengan prediksi musim kemarau 2019 yang puncaknya akan terjadi bulan Agustus nanti. 

Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan, melepas tim Patroli Terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan di Halaman Markas Daops Manggala Agni Palangkaraya, Selasa (9/7/2019). 

Dalam arahannya, Raffles menyampaikan bahwa Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla ini tidak hanya dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah saja, namun juga dilaksanakan di provinsi rawan lainnya, seperti Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Riau dan Sumatera Utara.

“Patroli Terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2019 dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan menyeluruh pada 101 posko desa yang dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Oktober 2019, dengan total jangkauan patroli pada 303 desa”, jelas Raffles. 

“Bahkan pada beberapa kabupaten, seperti Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya, patroli terpadu telah dimulai sejak awal bulan Maret - April 2019,” imbuh Raffles. 

Kegiatan ini merupakan kegiatan serupa di Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 dengan melibatkan para pihak di tingkat tapak, mulai dari unsur Manggala Agni, TNI, POLRI, Pemerintah Daerah (Aparat Desa/Kelurahan), dan masyarakat. Patroli terpadu sebagai salah satu perwujudan arahan Presiden RI pada setiap Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang salah satunya menegaskan untuk merespon kebakaran hutan dan lahan lebih awal melalui pencegahan dan penanggulangan dini di tingkat tapak.

Tidak hanya patroli terpadu saja, sejak awal tahun 2019 kegiatan pencegahan sudah mulai dilaksanakan melalui patroli rutin secara bersama-sama maupun mandiri pada masing-masing instansi atau organisasi, seperti Manggala Agni, TNI, POLRI, BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat Peduli Api, Tim Serbu Api Kelurahan, Pelaku Usaha Kehutanan/Perkebunan, dan sebagainya. Bahkan instansi atau organisasi tersebut juga sudah melaksanakan penanggulangan dini kebakaran hutan dan lahan secara bersama-sama maupun mandiri di beberapa lokasi.

Patroli Terpadu diinisiasi dan didanai oleh KLHK sebagai upaya optimalisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan prinsip deteksi dini, kemutakhiran data, kehadiran petugas di tingkat tapak, dan sinergitas antar instansi atau lembaga dengan masyarakat tingkat desa. Masing-masing Tim Patroli Terpadu setiap hari melaksanakan kegiatan sosialisasi door to door kepada masyarakat serta melakukan deteksi dini tingkat kerawanan kebakaran dengan basis desa.

"Diharapkan melalui patroli terpadu ini, intensitas kebakaran hutan dan lahan menurun sehingga tidak berdampak pada kabut asap,” tandas Raffles.

Sebagai informasi, total jumah hotspot sejak 1 Januari hingga 8 Juli 2019 berdasarkan Satelit NOAA sebanyak 577 titik. Pada periode yang sama tahun 2018 jumlah hotspot sebanyak 705 titik. Hal ini berarti terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 128 titik / 18,16 %.

Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan Conf. Level ?80% menunjukkan data jumlah hotspot sebanyak 1.562 titik, pada periode yang sama tahun 2018 jumlah hotspot sebanyak 770 titik, terdapat kenaikan jumlah hotspot sebanyak 792 titik atau 102,86%.***

Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Setelah Tanaman Pangan, Kementan Fokus Benahi Sektor Perkebunan
PALANGKARAYA - Setelah fokus pada peningkatan produktivitas  tanaman pangan, Menteri Pertanian ...
20 Jul 2019
Percepat Program Sejuta Rumah, PUPR Siapkan Strategi Khusus 
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan stategi khus...
20 Jul 2019
Menteri LHK: Presiden Jokowi Benahi Permasalahan Karhutla
JAKARTA: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah ...
20 Jul 2019
Kemenaker Ingatkan Perusahaan Lakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
BATAM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong seluruh perusahaan di Indonesia untuk...
20 Jul 2019
“Santripreneur Go-Online” Jadi Langkah Pemerintah Bangun Ekosistem Digital  
BANYUWANGI - Tak hanya mendorong sektor pariwisata melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pem...
20 Jul 2019
Kembangkan UMKM dan Pariwisata Banyuwangi, Pemerintah Salurkan KUR Pariwisata
JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor pariwisata melalui penyalu...
20 Jul 2019
BI Optimistis Penurunan Suku Bunga Beri Persepsi Positif ke Investor
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penurunan suku bunga acuan telah memberik...
20 Jul 2019
Menko Darmin Yakin Penurunan Suku Bunga BI Sejalan Kondisi Global
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penurunan suku bun...
20 Jul 2019
Menko Darmin: Pemerintah Rancang Aturan Impor via E-Commerce
JAKARTA - Pemerintah akan membuat aturan baru terkait impor barang melalui skema perd...
19 Jul 2019
Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa untuk Program Inovasi Desa
JAKARTA - Dalam lima tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun dan...
19 Jul 2019