My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Menteri LHK Beberkan Strategi Pengurangan Sampah Plastik
12 Jul 2019

Menteri LHK Beberkan Strategi Pengurangan Sampah Plastik
"Dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir serta laut, pemerintah telah menyatakan komitmen untuk mengurangi sampah plastik di laut sampai dengan 70 persen pada 2025," katanya saat membuka acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (11/7).

JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pemerintah telah mengupayakan sejumlah strategi untuk mencapai komitmen mengurangi sampah plastik di laut. Pemerintah berkomitmen mengurangi sampah plastik di laut sampai dengan 70 persen pada 2025.

"Dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir serta laut, pemerintah telah menyatakan komitmen untuk mengurangi sampah plastik di laut sampai dengan 70 persen pada 2025," katanya saat membuka acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (11/7).

Berikutnya adalah melakukan pengelolaan sampah plastik terestial, pengelolaan sampah plastik di pesisir dan laut serta membuat mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, penegakkan hukum dan penelitian pengembangan. Menteri Siti Nurbaya mengakui masalah pelik yang berkembang di ruang publik saat ini adalah sampah plastik yang mencemari laut.

Ia menjelaskan 80 persen sampah di laut tersebut berasal dari kegiatan di daratan yang bersumber dari kegiatan di wilayah pesisir dan dari aliran sungai yang bermuara di pesisir dan laut. Hasil survei pemantauan sampah laut oleh KLHK pada 2017 dan 2018 di 18 kabupaten kota menunjukkan bahwa rata-rata timbunan sampah laut tercatat sebesar 106,38 gram per meter persegi.

Sementara pencemaran pesisir dan laut disebut tidak saja bersumber dari daratan tetapi juga bersumber dari lautan. Sampah plastik dari lautan, sekitar 20 persennya, kata Menteri, berasal dari sektor pelayaran dan perikanan.

Sementara sampah plastik di lautan yang berasal dari darat bersumber dari aliran sungai yang bermuara di wilayah laut dan kawasan pesisir, dengan wilayah pesisir Indonesia mencapai 50 persen areal daratan dengan tingkat populasi sebesar 70 persen. Karena itu, pemerintah dalam berbagai forum internasional telah menyatakan komitmen dengan membuat strategi guna mengurangi sampah plastik di laut sampai dengan 70 persen pada 2025.

Dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden yang ditegaskan dalam beberapa peraturan presiden, berbagai kementerian juga, kata Menteri Siti Nurbaya, terus melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan sampah, khususnya sampah plastik di laut.*** (Sumber: Republika)

Kebijakan Ekonomi
Pembangunan Desa
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019