My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Menteri LHK: Presiden Jokowi Benahi Permasalahan Karhutla
20 Jul 2019

Menteri LHK: Presiden Jokowi Benahi Permasalahan Karhutla
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah akan melakukan peninjauan kembali (PK) terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini sebagai bentuk menghormati proses hukum.

JAKARTA: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah akan melakukan peninjauan kembali (PK) terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini sebagai bentuk menghormati proses hukum.
 
Menurut Siti, PK yang diajukan berdasarkan data dan fakta bahwa pemerimntah dalam empat tahun terakhir telah melakukan langkah dan terobosan mengatasi karhutla. Hasilnya, kata Siti, bisa dirasakan sekarang.
 
"Karhutla sangat menurun dan tak ada lagi asap yang melintas ke negara tetangga," kata Siti di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019. 

Siti menjelaskan gugatan tersebut bermula ketika kejadian Karhutla pada 2015. Peristiwa yang menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare lahan dan hutan itu, terjadi belum setahun usai Presiden Jokowi dilantik, tepatnya mulai 6 September 2015. Karhutla sebelumnya sudah rutin dan masif terjadi selama puluhan tahun.
 
Sedari awal, kata Siti, pemerintahan Jokowi sudah mengikuti gerak hotspot atau titik api dengan turun ke lapangan. Tapi, titik api kadung membesar saat 2015.
 
"Karena baru menjabat, tentu kami semua harus pelajari penyebabnya, ada apa nih begini? Kenapa? Di mana letak salahnya? Ternyata banyak yang salah-salah dari yang dulu-dulu, dan Pak Jokowi justru membenahi yang salah-salah itu,'' jelas Menteri Siti.
 
Siti menjelaskan, dahulu Karhutla disebabkan persoalan berlapis di tingkat tapak. Mulai dari lemahnya regulasi, dan oknum masyarakat hingga korporasi yang sengaja membakar atau lalai menjaga lahan mereka.
 
"Ada konsensi buka lahan pakai kontraktor dengan menyuruh rakyat untuk bakar, setelah itu mereka lari. Itu memang terjadi dan terus terjadi berulang," jelasnya.
 
Dahulu, menurut Siti, penegakkan hukum masih lemah, tata kelola lahan juga kacau. Ada korporasi besar tapi tak punya peralatan pemadaman, penetapan status yang lamban karena kepemimpinan di daerah lemah, dan alih fungsi lahan yang bermasalah. Belum lagi, izin yang tidak sesuai peruntukan, dan banyak masalah lainnya.
 
"Jadi saat peristiwa Karhutla 2015 itu, memang luar biasa kita menabung ilmu masalahnya. Instruksi Presiden Jokowi jelas yakni perbaiki, benahi, jangan ada kejadian Karhutla lagi. Apalagi sampai terjadi asap lintas batas ke negara tetangga,'' ungkapnya.
 
Siti menambahkan dalam waktu relatif singkat pasca Karhutla 2015, pemerintah di bawah Instruksi Presiden Jokowi mengeluarkan berbagai kebijakan dan koreksi besar-besaran untuk pengendalian Karhutla. Misalnya, lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla, Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium izin.
 
Kemudian, ada juga Peraturan Pemerintah (PP) 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, hingga pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG).
 
Sementara, lanjut dia, KLHK mengeluarkan kebijakan krusial seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2016 tentang pengendalian Karhutla. Aturan ini berisi tentang bagaimana membenahi tata kelola gambut dengan baik dan berkelanjutan melalui pengawasan izin, penanganan dini melalui status kesiagaan dan darurat Karhutla, serja berbagai kebijakan tekhnis lainnya.
 
Menurut Siti, paradigma menangani Karhutla berubah total. Antisipasi Karhutla dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Terjadi perubahan pula dalam paradigma dari penanggulangan ke pengendalian.
 
"Kebijakannya melibatkan banyak stakeholders, termasuk para pemilik izin konsesi. Semuanya berubah total di bawah pengawasan penuh pemerintah,'' pungkasnya.
 
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkaitan dengan kasus kebakaran hutan di Kalimantan. MA menilai alasan-alasan permohon kasasi Presiden Jokowi tidak dapat dibenarkan.***

Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019