My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

Menteri Perdagangan Unjuk Sikap Tegas kepada Uni Eropa
23 Jun 2018

Menteri Perdagangan Unjuk Sikap Tegas kepada Uni Eropa


JAKARTA – Pemerintah tak menutup kemungkinan akan melawan sikap Uni Eropa dengan melarang impor produk-produk susu asal Eropa. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, menanggapi pengunduran waktu larangan penggunaan biofuel berbahan minyak sawit mentah atau CPO oleh Uni Eropa.

Pemerintah menentang sikap Uni Eropa yang berdalih bahwa pengunduran waktu larangan penggunaan biofuel berbahan CPO itu karena alasan deforestasi yang menghabiskan.

“Itu peternakan sapi pun menghabiskan hutan banyak sekali,” Mendag menyebutkan sikap ironis Uni Eropa. “Kami bilang, mohon maaf, kami tidak akan mengimpor susu atau keju dari sana karena itu juga deforestasi,” kata Menteri Enggar kepada pers.

Enggar juga menilai bahwa pelarangan penggunaan biofuel tak semestinya dibatasi. Sementara Eropa sendiri menunda tenggat waktu larangan penggunaan biofuel berbahan dasar CPO sampai 2030 mendatang. Sementara sebelumnya, penundaan itu hanya sampai 2021.

Maka itu Menteri Enggar menilai pemerintah Indonesia memang berencana untuk menyikapi itu dengan sikap tak kalah tegas. Sebab Indonesia juga bisa membatasi impor berbagai produk utama eropa dari minuman fermentasi anggur sampai dengan pesawat terbang.

“Kalau memang seperti ini, kan tidak baik kalau kami juga membuat ancang-ancang untuk wine sampai pesawat terbang,” Enggar menjelaskan.

Di sisi lain Enggar juga menyorot sikap Eropa yang menolak mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah perang dagang (trade war). Padahal, katanya, kebijakan pelarangan penggunaan biofuel berbahan CPO pun merupakan bentuk dari inisiasi perang dagang.

Enggar memberikan kritikan keras atas sikap Uni Eropa yang dinilai kontradiktif. Satu sisi Uni Eropa menolak perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat, di sisi lain mereka sendiri melakukan itu.

“(Eropa) jangan menuduh negara lain melakukan trade war, tapi secara tidak langsung kebijakan mereka juga bentuk dari trader war,” kata Enggar lebih jauh. “Jadi, mari duduk bersama, jangan kita memulai trade war.”

Sebelumnya, Uni Eropa memang gencar dikabarkan melakukan revisi Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (Red II). Salah satu poin revisi itu tak lepas dari soal minyak kelapa sawit, di mana disebutkan bahwa Uni Eropa takkan membedakan atau melarang minyak sawit.

Pada 16 Juni lalu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend menyampaikan rilis yang menyebutkan bahwa Uni Eropa akan tetap menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia.

“Biofuel akan dikaji dengan perlakuan sama, tanpa melihat sumbernya,” kata Guerend. “Teks Red II takkan membedakan atau melarang minyak sawit. Uni Eropa merupakan dan tetap akan menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia.

Di pihak lain, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno menyebut bahwa revisi itu sendiri belum bisa menjadi sinyal positif, sehingga pemerintah memang harus menganalisis hasil revisi tersebut.

Sebab, kata Arif Havas, ini berkaitan langsung dengan hukum perdagangan. Sementara revisi itu sendiri tidak memberikan jaminan bahwa kampanye negatif dan pembatasan impor dilakukan Uni Eropa atas sawit Indonesia, akan berhenti begitu saja.

“Meskipun tidak ada kata sawit—dalam daftar larangan—para analis di Brussels menyampaikan kepada kami secara pribadi bahwa Uni Eropa tetap akan melarang sawit secara diskriminatif,” kata Duber Indonesia untuk Jerman tersebut.*** (Editor: Zo)

 

DATA BERITA TERPOPULER
Ekonom Nasional Tony Prasetiantono Meninggal Dunia
JAKARTA - Ekonom yang juga dosen Fakultas Ekonomika Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogya...
17 Jan 2019
Kepala Bappenas Ungkap Tantangan Industri Manufaktur Indonesia
JAKARTA - Tantangan untuk sektor manufaktur Indonesia adalah meningkatkan nilai tambah dan...
17 Jan 2019
Kementerian ESDM Angkat Bicara Soal Isu Cadangan Minyak
Pemerintah melalui Kementerian ESDM angkat bicara mengenai sindiran calon presiden nomor u...
17 Jan 2019
Menko Darmin Jawab Masalah Isu Defisit Perdagangan
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan bahwa pertumbuhan eko...
17 Jan 2019
Menkeu Ungkap Langkah Pemerintah untuk Menekan Impor Migas
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus berupay...
17 Jan 2019
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Masih Lampaui 70 Persen, Infrastruktur Paling Memuaskan
JAKARTA - Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) cukup ...
17 Jan 2019
Menaker Minta Perusahaan Serius Terapkan Manajemen Keselamatan Kerja
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta seluruh perusahaan dalam kegiatan usahany...
17 Jan 2019
Industri Makanan dan Minuman Makin Tumbuh, Kebutuhan Gula Meningkat
JAKARTA - Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor i...
17 Jan 2019
Mendes PDTT Paparkan Pemanfaatan Teknologi Internet untuk Desa Di Forum Techtalk Bali
DENPASAR - Revolusi Industri 4.0 dengan pemanfaatan data, big data dan artifisial intelligence menja...
17 Jan 2019
Wamenkeu Berharap Peran Strategis BPD Lebih Ditingkatkan
JAKARTA - Bank Pemerintah Daerah (BPD) memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Secara umu...
17 Jan 2019