My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Menteri Perdagangan Unjuk Sikap Tegas kepada Uni Eropa
23 Jun 2018

Menteri Perdagangan Unjuk Sikap Tegas kepada Uni Eropa


JAKARTA – Pemerintah tak menutup kemungkinan akan melawan sikap Uni Eropa dengan melarang impor produk-produk susu asal Eropa. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, menanggapi pengunduran waktu larangan penggunaan biofuel berbahan minyak sawit mentah atau CPO oleh Uni Eropa.

Pemerintah menentang sikap Uni Eropa yang berdalih bahwa pengunduran waktu larangan penggunaan biofuel berbahan CPO itu karena alasan deforestasi yang menghabiskan.

“Itu peternakan sapi pun menghabiskan hutan banyak sekali,” Mendag menyebutkan sikap ironis Uni Eropa. “Kami bilang, mohon maaf, kami tidak akan mengimpor susu atau keju dari sana karena itu juga deforestasi,” kata Menteri Enggar kepada pers.

Enggar juga menilai bahwa pelarangan penggunaan biofuel tak semestinya dibatasi. Sementara Eropa sendiri menunda tenggat waktu larangan penggunaan biofuel berbahan dasar CPO sampai 2030 mendatang. Sementara sebelumnya, penundaan itu hanya sampai 2021.

Maka itu Menteri Enggar menilai pemerintah Indonesia memang berencana untuk menyikapi itu dengan sikap tak kalah tegas. Sebab Indonesia juga bisa membatasi impor berbagai produk utama eropa dari minuman fermentasi anggur sampai dengan pesawat terbang.

“Kalau memang seperti ini, kan tidak baik kalau kami juga membuat ancang-ancang untuk wine sampai pesawat terbang,” Enggar menjelaskan.

Di sisi lain Enggar juga menyorot sikap Eropa yang menolak mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah perang dagang (trade war). Padahal, katanya, kebijakan pelarangan penggunaan biofuel berbahan CPO pun merupakan bentuk dari inisiasi perang dagang.

Enggar memberikan kritikan keras atas sikap Uni Eropa yang dinilai kontradiktif. Satu sisi Uni Eropa menolak perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat, di sisi lain mereka sendiri melakukan itu.

“(Eropa) jangan menuduh negara lain melakukan trade war, tapi secara tidak langsung kebijakan mereka juga bentuk dari trader war,” kata Enggar lebih jauh. “Jadi, mari duduk bersama, jangan kita memulai trade war.”

Sebelumnya, Uni Eropa memang gencar dikabarkan melakukan revisi Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (Red II). Salah satu poin revisi itu tak lepas dari soal minyak kelapa sawit, di mana disebutkan bahwa Uni Eropa takkan membedakan atau melarang minyak sawit.

Pada 16 Juni lalu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend menyampaikan rilis yang menyebutkan bahwa Uni Eropa akan tetap menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia.

“Biofuel akan dikaji dengan perlakuan sama, tanpa melihat sumbernya,” kata Guerend. “Teks Red II takkan membedakan atau melarang minyak sawit. Uni Eropa merupakan dan tetap akan menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia.

Di pihak lain, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno menyebut bahwa revisi itu sendiri belum bisa menjadi sinyal positif, sehingga pemerintah memang harus menganalisis hasil revisi tersebut.

Sebab, kata Arif Havas, ini berkaitan langsung dengan hukum perdagangan. Sementara revisi itu sendiri tidak memberikan jaminan bahwa kampanye negatif dan pembatasan impor dilakukan Uni Eropa atas sawit Indonesia, akan berhenti begitu saja.

“Meskipun tidak ada kata sawit—dalam daftar larangan—para analis di Brussels menyampaikan kepada kami secara pribadi bahwa Uni Eropa tetap akan melarang sawit secara diskriminatif,” kata Duber Indonesia untuk Jerman tersebut.*** (Editor: Zo)

 

DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019