My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Indonesia Punya Peluang Besar Ekspor Mobil ke Australia | Saat berbicara usai membuka The 6th ASEAN OSHNET Conference atau Konferensi ASEAN OSHNET Keenam, Kamis (28/3/2019), Hanif menggarisbawahi bahwa  di era pemerintahan Joko Widodo, telah tercipta 10.540.000 lapangan pekerjaan. | Demi memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi agar lebih maksimal, wajar bagi sebuah negara menarik utang dari dalam maupun luar negeri, kata Faisal Basri dalam orasi kebudayaan kampanye ekonomi 2019 di Soehana Hall, Energy Building, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019 |

Menteri Perdagangan Unjuk Sikap Tegas kepada Uni Eropa
23 Jun 2018

Menteri Perdagangan Unjuk Sikap Tegas kepada Uni Eropa


JAKARTA – Pemerintah tak menutup kemungkinan akan melawan sikap Uni Eropa dengan melarang impor produk-produk susu asal Eropa. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, menanggapi pengunduran waktu larangan penggunaan biofuel berbahan minyak sawit mentah atau CPO oleh Uni Eropa.

Pemerintah menentang sikap Uni Eropa yang berdalih bahwa pengunduran waktu larangan penggunaan biofuel berbahan CPO itu karena alasan deforestasi yang menghabiskan.

“Itu peternakan sapi pun menghabiskan hutan banyak sekali,” Mendag menyebutkan sikap ironis Uni Eropa. “Kami bilang, mohon maaf, kami tidak akan mengimpor susu atau keju dari sana karena itu juga deforestasi,” kata Menteri Enggar kepada pers.

Enggar juga menilai bahwa pelarangan penggunaan biofuel tak semestinya dibatasi. Sementara Eropa sendiri menunda tenggat waktu larangan penggunaan biofuel berbahan dasar CPO sampai 2030 mendatang. Sementara sebelumnya, penundaan itu hanya sampai 2021.

Maka itu Menteri Enggar menilai pemerintah Indonesia memang berencana untuk menyikapi itu dengan sikap tak kalah tegas. Sebab Indonesia juga bisa membatasi impor berbagai produk utama eropa dari minuman fermentasi anggur sampai dengan pesawat terbang.

“Kalau memang seperti ini, kan tidak baik kalau kami juga membuat ancang-ancang untuk wine sampai pesawat terbang,” Enggar menjelaskan.

Di sisi lain Enggar juga menyorot sikap Eropa yang menolak mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah perang dagang (trade war). Padahal, katanya, kebijakan pelarangan penggunaan biofuel berbahan CPO pun merupakan bentuk dari inisiasi perang dagang.

Enggar memberikan kritikan keras atas sikap Uni Eropa yang dinilai kontradiktif. Satu sisi Uni Eropa menolak perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat, di sisi lain mereka sendiri melakukan itu.

“(Eropa) jangan menuduh negara lain melakukan trade war, tapi secara tidak langsung kebijakan mereka juga bentuk dari trader war,” kata Enggar lebih jauh. “Jadi, mari duduk bersama, jangan kita memulai trade war.”

Sebelumnya, Uni Eropa memang gencar dikabarkan melakukan revisi Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (Red II). Salah satu poin revisi itu tak lepas dari soal minyak kelapa sawit, di mana disebutkan bahwa Uni Eropa takkan membedakan atau melarang minyak sawit.

Pada 16 Juni lalu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend menyampaikan rilis yang menyebutkan bahwa Uni Eropa akan tetap menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia.

“Biofuel akan dikaji dengan perlakuan sama, tanpa melihat sumbernya,” kata Guerend. “Teks Red II takkan membedakan atau melarang minyak sawit. Uni Eropa merupakan dan tetap akan menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia.

Di pihak lain, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Arif Havas Oegroseno menyebut bahwa revisi itu sendiri belum bisa menjadi sinyal positif, sehingga pemerintah memang harus menganalisis hasil revisi tersebut.

Sebab, kata Arif Havas, ini berkaitan langsung dengan hukum perdagangan. Sementara revisi itu sendiri tidak memberikan jaminan bahwa kampanye negatif dan pembatasan impor dilakukan Uni Eropa atas sawit Indonesia, akan berhenti begitu saja.

“Meskipun tidak ada kata sawit—dalam daftar larangan—para analis di Brussels menyampaikan kepada kami secara pribadi bahwa Uni Eropa tetap akan melarang sawit secara diskriminatif,” kata Duber Indonesia untuk Jerman tersebut.*** (Editor: Zo)

 

DATA BERITA TERPOPULER
Jalan Teraspal 85 KM di Perbatasan RI-Timor Leste, PUPR Targetkan sampai 131 KM
KUWERA | Jakarta - Pemerintah masih terus melaksanakan pembangunan jalan perbatasan di kawasan terlu...
20 Mei 2019
Hemat Devisa Negara, Green Fuel Jadi Perhatian Serius Pemerintah
KUWERA.ID | Jakarta - Pemerintah memastikan sudah mengambil berbagai langkah untuk menekan defi...
20 Mei 2019
Produk Manufaktur Catat 74,77 Persen dari Total Ekspor RI
KUWERA.ID | Jakarta - Industri pengolahan nonmigas konsisten memberikan kontribusi paling besar terh...
20 Mei 2019
Usai Studi Kelayakan, LHK Keluarkan Izin 422 Ha untuk Bendungan
KUWERA.ID | Ambon - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, telah menerbitk...
20 Mei 2019
Generasi Milenial Topang Penerapan Ekonomi Digital
JAKARTA | KUWERA.ID - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan kompetensi ...
18 Mei 2019
Garap 98 Proyek Strategis, Pertamina Alokasikan 27,4 Triliun
JAKARTA | KUWERA.ID - PT Pertamina (Persero) sudah mengalokasikan USD 1,9 miliar atau setara Rp 27,4...
18 Mei 2019
Prioritas Pemerintah, Kementerian PUPR Bangun Jalan Akses 17 KM di Mandalika
MANDALIKA | KUWERA.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)...
18 Mei 2019
Menko Darmin: Pemerintah Sudah Terapkan Strategi Genjot Ekspor
JAKARTA | KUWERA.ID - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Jumat (17/5/...
18 Mei 2019
Kembangkan UMKM, Kemenkop Gandeng 3 Perguruan Tinggi
JAKARTA | KUWERA.ID - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng tiga perguruan tinggi untuk menyusun ...
17 Mei 2019
Soal Sistem Pengawasan, Kemenkop Siap Belajar dari Bank Dunia dan OJK
JAKARTA | KUWERA.ID - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno mengakui ke...
17 Mei 2019