My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Karantina Pertanian Gandeng TNI-POLRI Awasi Zona Rawan Penyelundupan
15 Des 2018

Karantina Pertanian Gandeng TNI-POLRI Awasi Zona Rawan Penyelundupan
Patroli melibatkan 30 personil  dari PusKKIP Barantan, Karantina Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun dan Batam serta Polres Kepri, dan LANTAMAL IV Tanjung Pinang.

RIAU - Pesisir Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Perbatasan merupakan zona rawan penyelundupan komoditas pertanian.

Zona ini menjadi fokus Badan Karantina Pertanian (Barantan) dalam hal pengawasan jelang hari raya Natal dan Tahun Baru, selain di pos lintas batas negara. Upaya penyelundupan komoditas pertanian yang tidak terjamin kesehatan dan keamanannya, tidak saja berbahaya dari ancaman potensi masuknya hama penyakit hewan dan tumbuhan, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat akibat mengkonsumsinya. 
 
"Ini tugas yang kita emban dengan bekerjasama  dengan aparat keamanan baik Polri, TNI AD dan TNI AL," kata Banun Harpini, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) saat memberikan arahan kepada tim Kepatuhan Karantina Pertanian yang diberangkatkan untuk operasi patuh Karantina ke zona rawan di perairan Kepulauan Riau, Jumat (13/12).
 
Selain ancaman kesehatan, Banun menyatakan komoditas pertanian ilegal ini juga dapat menyebabkan over surplus dipasaran sehingga hasil produk pertanian tidak terserap pasar, dan petani bakal menderita kerugian.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan seraya dengan peningkatan kesejahteraan petani, maka Barantan melakukan peningkatan pengawasan lalu lintas produk pertanian di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran. 
 
Saat ini Barantan memiliki 52 unit pelaksana teknis di 334 titik pelabuhan laut, kantor pos, bandar udara dan pelabuhan penyeberangan yang menjadi lokus tindakan karantina pertanian. Dimana 14 unit pelaksana teknis diantaranya mengawasi 51 pos lintas batas negara berbatasan darat dan 35 pos lintas batas negara berbatasan laut.
 
Semakin tingginya frekwensi lalu lintas media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dan perdagangan komoditas pertanian, meningkatkan risiko masuknya penyakit hewan maupun tumbuhan ke Indonesia. Barantan menggandeng instansi terkait dalam pengawasan dengan Bareskrim POLRI, TNI AD dan TNI AL yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama untuk bersama-sama menjaga Negara Indonesia dalam pengawasan komoditas ilegal yang masuk ke Indonesia. 
 
Berdasarkan data dari Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (PusKKIP) di empat tahun terakhir, total komoditas pertanian yang dapat ditegah sebanyak 8.701 ton komoditas pertanian dari 216 kasus atau tertinggi selama 4 tahun terakhir jika dibandingkan kisaran pemusnahan pangan ilegal selama tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan kisaran 522 sampai dengan 852 kali.
 
Wilayah tegahan lebih banyak ditemukan di wilayah-wilayah zona rawan Sumatera bagian Timur yang berbatasan langsung dengan Thailand, Malaysia dan Singapura serta wilayah perbatasan darat dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah. Berbagai komoditas pangan tegahan antara lain bawang merah, daging, telur, unggas, wortel dan beras. Selain itu Tanaman dan Satwa Liar (TSL) yang diselundupkan dari dan ke Malaysia sangat meningkat frekuensi dan volumenya selama 2 tahun terakhir. 
 
"Antisipasi penyakit flu burung, pemerintah  telah membuat pelarangan lalulintas unggas dari Malaysia, karena status outbreak flu burung yang masih ditetapkan Organisasi Hewan Dunia (OIE)," tutur Kepala Barantan.
 
Pengalaman buruk terkena wabah flu burung belum hilang dari ingatan. Kerugian peternak akibat pemusnahan massal sebesar Rp 4.1 triliun di tahun 2004 - 2007. Belum lagi upaya dan biaya yang dikeluarkan pemerintah hingga Indonesia dinyatakan bebas flu burung di tahun 2012 menjadikan Barantan terus perkuat pengawasan lalu lintas komoditas pertanian dan juga perlindungan plasma nutfah.
 
Dari data yang di dapatkan, teridentifikasi lalu lintas TSL banyak dari Pulau Batam dan sekitarnya. Untuk itu, Patroli Bersama kali ini dilakukan sebagai salah satu implementasi perjanjian kerjasama Barantan dengan POLRI dan TNI AL di wilayah Kepulauan Riau. Patroli melibatkan 30 personil  dari PusKKIP Barantan, Karantina Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun dan Batam serta Polres Kepri, dan LANTAMAL IV Tanjung Pinang.

"Jangan pernah bermimpi untuk dapat menjadi lumbung pangan dunia, jika tidak dapat menjaga kesehatan dan keamanan hewan dan tumbuhan kita," tandas Banun.***

Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Setelah Tanaman Pangan, Kementan Fokus Benahi Sektor Perkebunan
PALANGKARAYA - Setelah fokus pada peningkatan produktivitas  tanaman pangan, Menteri Pertanian ...
20 Jul 2019
Percepat Program Sejuta Rumah, PUPR Siapkan Strategi Khusus 
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan stategi khus...
20 Jul 2019
Menteri LHK: Presiden Jokowi Benahi Permasalahan Karhutla
JAKARTA: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah ...
20 Jul 2019
Kemenaker Ingatkan Perusahaan Lakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
BATAM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong seluruh perusahaan di Indonesia untuk...
20 Jul 2019
“Santripreneur Go-Online” Jadi Langkah Pemerintah Bangun Ekosistem Digital  
BANYUWANGI - Tak hanya mendorong sektor pariwisata melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pem...
20 Jul 2019
Kembangkan UMKM dan Pariwisata Banyuwangi, Pemerintah Salurkan KUR Pariwisata
JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor pariwisata melalui penyalu...
20 Jul 2019
BI Optimistis Penurunan Suku Bunga Beri Persepsi Positif ke Investor
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penurunan suku bunga acuan telah memberik...
20 Jul 2019
Menko Darmin Yakin Penurunan Suku Bunga BI Sejalan Kondisi Global
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penurunan suku bun...
20 Jul 2019
Menko Darmin: Pemerintah Rancang Aturan Impor via E-Commerce
JAKARTA - Pemerintah akan membuat aturan baru terkait impor barang melalui skema perd...
19 Jul 2019
Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa untuk Program Inovasi Desa
JAKARTA - Dalam lima tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun dan...
19 Jul 2019