My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Kemendag Perkuat Aturan Pantauan Kebutuhan Pokok
12 Apr 2019

Kemendag Perkuat Aturan Pantauan Kebutuhan Pokok
Kementerian Perdagangan, pada 2018 lalu, pemerintah berhasil menekan harga bahan pokok, utamanya pada HBKN dan tahun baru. Hal itu tercermin dari tingkat inflasi yang semakin menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pengeluaran bahan makanan sepanjang 2014-2018 yaitu 0,26 persen.

MAKASSAR | KUWERA.ID - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperkuat regulasi pemantauan harga jelang bulan suci Ramadan. Setidaknya ada empat cara yang akan dilakukan oleh Kemendag untuk menjaga stabilitas ketersediaan kebutuhan bahan pokok.

"Kita telah menyiapkan empat langkah strategis dalam menyambut Ramadan. Pertama, melalui penguatan regulasi yaitu pendaftaran pelaku usaha bahan pokok, harga acuan, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras, daging ayam, telur, minyak goreng, dan gula pasir," kata Inspektur Jenderal Kemendag Srie Agustina, usai memantau pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 11 April 2019.
 
Tidak hanya itu penataan dan pembinaan gudang juga menjadi salah satu yang harus diperkuat. Kemendag, dalam hal ini, akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha. Kemendag akan memfasilitasi antara BUMN dan pelaku usaha. Penugasan khusus juga akan diberikan pada Bulog. 

"Ketiga, dengan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Eselon I Kementerian Perdagangan beserta jajaran bersama Satgas Pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, termasuk menjamin pendistribusian bahan pokok," jelasnya.
 
Kemudian strategi keempat adalah berupaya khusus melakukan penetrasi pasar ke pasar rakyat dan toko swalayan atau ritel modern. Meski pasokan bahan pokok diklaim aman dan harga stabil, namun tetap harus dipastikan ketersediaannya.
 
Kementerian Perdagangan, katanya, ingin menjamin ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pada level yang terjangkau. Untuk mengawal kelancaran pasokan bahan pokok akan didistribusikan satu bulan sebelum puasa ke seluruh daerah sesuai kebutuhannya secara bertahap sebagai antisipasi terhadap iklim dan hal-hal tak terduga lainnya.
 
Sementara untuk mengamankan pasokan diperlukan koordinasi antara para pemangku kepentingan di daerah, baik Pemda, Satgas Pangan, pelaku usaha, maupun distributor untuk melakukan penetrasi pasar rakyat dan ritel modern.
 
Usaha tersebut dinilai cukup berhasil, dari data Kementerian Perdagangan, pada 2018 lalu, pemerintah berhasil menekan harga bahan pokok, utamanya pada HBKN dan tahun baru. Hal itu tercermin dari tingkat inflasi yang semakin menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pengeluaran bahan makanan sepanjang 2014-2018 yaitu 0,26 persen.
 
"Semua sesuai kebutuhan secara bertahap, sebagai antisipasi terhadap iklim dan hal-hal tak terduga lainnya," pungkasnya.*** (Sumber: Medcom.id)

Kebijakan Ekonomi
Pasar Tradisional
Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Setelah Tanaman Pangan, Kementan Fokus Benahi Sektor Perkebunan
PALANGKARAYA - Setelah fokus pada peningkatan produktivitas  tanaman pangan, Menteri Pertanian ...
20 Jul 2019
Percepat Program Sejuta Rumah, PUPR Siapkan Strategi Khusus 
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan stategi khus...
20 Jul 2019
Menteri LHK: Presiden Jokowi Benahi Permasalahan Karhutla
JAKARTA: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah ...
20 Jul 2019
Kemenaker Ingatkan Perusahaan Lakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
BATAM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong seluruh perusahaan di Indonesia untuk...
20 Jul 2019
“Santripreneur Go-Online” Jadi Langkah Pemerintah Bangun Ekosistem Digital  
BANYUWANGI - Tak hanya mendorong sektor pariwisata melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pem...
20 Jul 2019
Kembangkan UMKM dan Pariwisata Banyuwangi, Pemerintah Salurkan KUR Pariwisata
JAKARTA - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan sektor pariwisata melalui penyalu...
20 Jul 2019
BI Optimistis Penurunan Suku Bunga Beri Persepsi Positif ke Investor
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penurunan suku bunga acuan telah memberik...
20 Jul 2019
Menko Darmin Yakin Penurunan Suku Bunga BI Sejalan Kondisi Global
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penurunan suku bun...
20 Jul 2019
Menko Darmin: Pemerintah Rancang Aturan Impor via E-Commerce
JAKARTA - Pemerintah akan membuat aturan baru terkait impor barang melalui skema perd...
19 Jul 2019
Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa untuk Program Inovasi Desa
JAKARTA - Dalam lima tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun dan...
19 Jul 2019