My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
23 Jul 2019

Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
 “Ada beberapa informasi yang harus kita cek lagi, apakah benar ada perlakuan berbeda terhadap Indonesia, padahal kita punya ASEAN Plus Three Free Trade Area (FTA). Kalau ada perbedaan tarif kita cek,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo di Shanghai, seperti dikutip dari Antara, Minggu, 21 Juli 2019.

SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Tiongkok yang tergabung dalam Indonesia Chamber of Commerce (Inacham) soal berbagai tantangan ekspor produk asal Indonesia ke negeri Tirai Bambu.

 “Ada beberapa informasi yang harus kita cek lagi, apakah benar ada perlakuan berbeda terhadap Indonesia, padahal kita punya ASEAN Plus Three Free Trade Area (FTA). Kalau ada perbedaan tarif kita cek,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo di Shanghai, seperti dikutip dari Antara, Minggu, 21 Juli 2019.
 
Iman menyampaikan masukan dari para pengusaha yang menjalankan bisnisnya di Tiongkok merupakan hal yang penting. Dengan demikian, pemerintah dapat mengkombinasikan berbagai informasi untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan ekspor ke Tiongkok, di mana Kemendag akan berhubungan secara government to government (g to g) dengan Pemerintah Tiongkok. 

“Nah ini kombinasi informasi dari pelaku usaha eksportir dan teman-teman di lapangan, kita cek dengan dokumen yang ada. Kalau memang itu menjadi hambatan tersendiri ya kita harus bicara dan follow up segera,” ujar Iman.
 
Setelah itu, pemerintah baru akan mengambil langkah yang tepat dalam hal mencari solusi dan melerai hambatan-hambatan usaha tersebut.
 
“Jadi tidak bisa langsung kita ajukan ke pemerintah (Tiongkok). Kita harus cek berlapis dulu. Tidak hanya dalam konteks WTO tp juga ASEAN Plus Three FTA,” pungkas Iman.
 
Menurut Iman, tantangan utama Indonesia dalam menjalankan bisnis di pasar internasional adalah kepatuhan tata kelola perusahaan. Hal tersebut sangat terkait dengan aturan perdagangan internasional yang ditetapkan World Trade Organisation (WTO).
 
“Jadi, Indonesia dan negara lain juga punya aturan-aturan, tetapi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sini tampaknya lebih banyak compliance issue. Dan itu memang hak diperbolehkan di dalam WTO. Tapi kita harus pastikan apakah compliance issue itu terkait dengan prinsip-prinsip non diskriminasi dan lainnya,” ujar Iman.*

Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Mewabahnya Penyakit Gugur Daun Karet, Pemerintah Beri Perhatian Ekstra
JAKARTA - Pemerintah menaruh perhatian pada mewabahnya penyakit Gugur Daun Karet yang disebabkan ole...
25 Jul 2019
Menko Darmin: Pejabat Kemenko Perekonomian Harus Penuh Inisiatif dan Kreativitas
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution melantik 2 (dua) Pejabat Pimpinan...
25 Jul 2019
Harapan Menko Darmin, Tiket Pesawat Bisa Murah Setiap Hari
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, belum lama ini kembali mengge...
24 Jul 2019
Sri Mulyani: Dana Pendidikan Naik 39 Persen dalam 5 Tahun
JAKARTA  -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan&nbs...
24 Jul 2019
Pemerintah Siapkan Harga Murah untuk Paket Tiket Pesawat-Hotel
JAKARTA - Pemerintah tengah berencana menerapkan kebijakan paket perjalanan murah bagi masyarak...
24 Jul 2019
Menteri LHK: Pemerintah Serius Tangani Kerusakan Lingkungan yang Sudah Lama Tak Tertangani
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, pemerintahan Pr...
24 Jul 2019
Proyek Infrastruktur Dongkrak Bisnis Properti
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi dinilai ikut mendongkrak bisnis properti di Ta...
24 Jul 2019
Kemenperin Pacu Kontribusi Industri Manufaktur terhadap Perekonomian
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan produktivitas di s...
23 Jul 2019
Kemendag Usut Penyebab Hambatan Tarif Ekspor ke Tiongkok
SHANGHAI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti laporan pengusaha Indonesia di Ti...
23 Jul 2019
Kemenkop Sahkan Badan Hukum 12 Ribu Lebih Koperasi Via Online
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) mengapresiasi Fakultas Hukum Universitas Dipon...
23 Jul 2019