My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Mandat Presiden 2018, Kemendag Optimistis Hadapi Tantangan Ekonomi Global dan Domestik 2019
11 Jan 2019

Mandat Presiden 2018, Kemendag Optimistis Hadapi Tantangan Ekonomi Global dan Domestik 2019
"Kemendag terus berkomitmen dan optimistis mampu merealisasikan mandat Presiden Joko Widodo untuk memperkuat perdagangan dalam negeri melalui stabilisasi harga dan revitalisasi pasar rakyat, serta meningkatkan ekspor,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan mengakhiri tahun 2018 dengan berhasil merealisasikan mandat Presiden Joko Widodo. Mandat Presiden kepada Kemendag tersebut yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok) serta mengutamakan penyerapan dalam negeri, meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, serta membangun/merevitalisasi pasar rakyat. 

“Kami bersyukur mampu menutup tahun 2018 dengan beberapa capaian Nawacita. Pada 2019 ini, Kemendag terus berkomitmen dan optimistis mampu merealisasikan mandat Presiden Joko Widodo untuk memperkuat perdagangan dalam negeri melalui stabilisasi harga dan revitalisasi pasar rakyat, serta meningkatkan ekspor,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada acara Konferensi Pers awal tahun 2019 di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (10/1). 

Di sektor perdagangan dalam negeri, Kemendag berhasil menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, yang diindikasikan pada tingkat inflasi yang terkendali. Mendag Enggar mengungkapkan, inflasi kelompok bahan makanan tahunan (YoY) terutama selama bulan puasa dan Lebaran pada 2014—2018 cenderung turun, bahkan pada 2017 tingkat inflasi kelompok bahan makanan berada di bawah inflasi nasional. Inflasi nasional 2018 sebesar 3,13 persen, masih di bawah target pemerintah sebesar 3,5 persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional tahun sebelumnya sebesar 3,61 persen. 

“Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, turut membantu capaian inflasi nasional yang masuk dalam target pemerintah,” lanjut Mendag Enggar. Beberapa kebijakan telah diimplementasikan untuk meraih capaian tersebut yaitu penetapan harga acuan, penetapan harga eceran tertinggi (HET), penertiban pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok, serta penataan dan pembinaan gudang. 

Kemendag juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha; memfasilitasi BUMN dan pelaku usaha; serta menugaskan Bulog dalam operasi pasar dan menjaga stok beberapa komoditas pangan. Eselon I Kemendag dan Satgas Pangan secara aktif melakukan pemantauan dan pengawasan bapok di seluruh wilayah Indonesia. 

Perbaikan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan juga terus dilakukan. Dari target revitalisasi 5.000 pasar rakyat tahun 2015—2019, sampai dengan tahun 2018 pemerintah telah membangun/merevitalisasi 4.211 pasar rakyat dan pada tahun 2019 direncanakan akan dibangun/direvitalisasi 1.037 pasar rakyat.

Janji pemerintah untuk membangun/merevitalisasi 5.000 pasar rakyat hampir terpenuhi, bahkan proyeksi total jumlah pasar yang akan selesai dibangun/direvitalisasi selama 2015—2019 berjumlah 5.248 pasar. 

Penguatan perdagangan dalam negeri juga terus diupayakan dengan meningkatkan iklim usaha kondusif dan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan serta transparansi perizinan bidang perdagangan dalam negeri yang dilayani secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sejak tahun 2018, sejumlah 37 perizinan bidang perdagangan dalam negeri sudah terintegrasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS). “Ini menjadi bukti Pemerintah terus berkomitmen dan terus berupaya untuk menguatkan pasar dalam negeri dan juga terus berusaha menjaga harga bapokting tetap stabil,” jelas Enggar.

Kemendag mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan membina dan memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (PMKM) agar dapat meningkatkan nilai tambah produknya. 

Selain itu, dihadirkan pula Portal Etalase Produk Indonesia (One Stop Information Service) yang dapat diakses di http://produk-indonesia.id dengan tujuan agar produk PMKM berkualitas sesuai standar nasional, mendapat akses kemitraan dengan toko/ritel modern dan marketplace, serta dapat melakukan promosi di tingkat daerah dan nasional. 

Peningkatan akses pasar melalui kegiatan pameran mall to mall dan temu usaha juga terus dilakukan. Hasil dari upaya tersebut, pada 2018, sekitar empat juta UKM telah menembus marketplace dan sebagian ritel modern terpantau telah menjual lebih dari 80 persen produk lokal. Pada penyelenggaraan hari belanja online nasional (Harbolnas) 2018, transaksi yang tercatat juga meningkat 44,7 persen dibandingkan pada 2017. 

Capaian transaksi yang terjadi selama satu minggu hari belanja diskon Indonesia sebesar Rp 40 triliun atau meningkat 10 persen dibanding tahun 2017. Sementara itu, upaya peningkatan kapasitas warung binaan juga menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya omzet warung binaan sebanyak 4—5 kali lipat.

Untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen, Kemendag secara aktif mengedukasi konsumen dan menyelenggarakan pelayanan di bidang metrologi legal dalam rangka mewujudkan tertib ukur. 

Pada tahun 2018, Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) meningkat menjadi 40,41 yang termasuk dalam kategori mampu dari sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 33,70 yang termasuk dalam kategori paham. Peningkatan kategori keberdayaan konsumen tersebut menandakan meningkatnya kemampuan konsumen dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Pada tahun 2019, Kemendag memproyeksikan IKK akan dapat kembali meningkat menjadi 45. 

Sedangkan di bidang tertib ukur, pada tahun 2018 telah terbentuk 50 Daerah Tertib Ukur yang meningkat 18 persen dari tahun 2017 dan 1.231 Pasar Tertib Ukur yang meningkat 23,4 persen dari tahun 2017. Selain itu telah terbentuk 194 Unit Metrologi Legal atau meningkat 40,21 persen dibandingkan tahun 2017; sehingga telah tersedia pelayanan metrologi legal di 38,19 persen Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Tingkat kesalahan pengukuran di SPBU juga menurun dari 0,19 persen menjadi 0,18 persen atau sebesar 0,01 persen. Selain meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha, Kemendag juga secara tegas melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketentuan yang berlaku melalui pengawasan prapasar atau uji petik barang impor wajib SNI, pengawasan barang beredar di pasar (pemenuhan SNI, label, manual kartu garansi) serta pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang pada tahun 2018 dilakukan pada 6.803 produk. 

Pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan post border telah dilakukan terhadap 377 pelaku usaha dan penjatuhan sanksi terhadap 66 perusahan yang melanggar ketentuan. Pengawasan dilakukan agar pelaku usaha mematuhi ketentuan di bidang perdagangan (K3L, perizinan impor untuk produk impor, dan lain sebagainya). 

Sementara itu, pengawasan terhadap peralatan perdagangan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) telah dilakukan terhadap 209 SPBU untuk pengawasan nozzle. Terhadap pelanggaran yang ditemukan dari hasil pengawasan, Kemendag secara tegas melakukan penegakan hukum. Pada tahun 2018 terdapat 459 penindakan yang meningkat sebesar 33,4 persen dari tahun 2017. 

Jenis penindakan yang diberikan berupa sanksi administratif (pemberian teguran, rekomendasi pencabutan PI/API, rekomendasi pemblokiran akses kepabeanan, rekomendasi pencabutan izin usaha), penarikan dari peredaran, pengamanan dan pemusnahan barang, serta proses sanksi pidana. 

Di samping itu, pengawasan pada sektor jasa juga telah dilakukan mulai dari pembinaan terhadap seluruh asosiasi pada sektor jasa dan juga pembinaan langsung terhadap beberapa jasa bisnis dan jasa distribusi seperti jasa travel umroh, marketplace, surveyor, jasa perparkiran, dan lain-lain; khususnya yang terkait dengan parameter pengawasan yang meliputi standar mutu pelayanan, cara menjual, layanan purna jual, pengiklanan, serta klausula baku.***

Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Kemendag Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Ekspor Melalui Niaga-eL
MALANG - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan eksp...
26 Jun 2019
Kejar Negara Maju, Kemendag Dorong Mahasiswa Berwirausaha di Era Digital 4.0
JAKARTA - Kementerian Perdagangan mendorong generasi muda khususnya para mahasiswa untuk menjadi wir...
26 Jun 2019
Masuki Tahun Keempat, Kementerian PUPR Bedah 3.000 Rumah di Bali
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyalurkan program Ban...
26 Jun 2019
Pemerintah Siapkan Insentif Vokasi dan Inovasi untuk Daya Saing Industri
JAKARTA - Pemerintah terus melakukan terobosan kebijakan yang dapat menggairahkan iklim usaha di dal...
26 Jun 2019
Kemenperin Dukung e-Commerce Cetak Wirausaha Baru
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong tumbuhnya Industri Kecil Menengah (...
26 Jun 2019
Kemenko Perekonomian Tetapkan 26 Program Prioritas di Tahun 2020
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 26 program prioritas untuk tahun 20...
26 Jun 2019
Belum Semua Maskapai Turunkan Harga Tiket, Menko Darmin Tegaskan Pemerintah tidak Diam
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengaku masih menunggu laporan dari...
25 Jun 2019
Punya Peluang, Indonesia Targetkan Kirim 70 Ribu Tenaga Kerja Terampil ke Jepang
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang sepakat menjalin kerja sama di b...
25 Jun 2019
Arahan Menko Darmin, Bulog Mesti Perbanyak Operasi Pasar
JAKARTA - Menteri Kordinator Perekonomian, Darmin Nasution mendukung, upaya Perum Bad...
25 Jun 2019
Kembangkan Ekonomi Pedesaan, 68 Perusahaan Salurkan Rp 60 Triliun
JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) teru...
25 Jun 2019