My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

Mandat Presiden 2018, Kemendag Optimistis Hadapi Tantangan Ekonomi Global dan Domestik 2019
11 Jan 2019

Mandat Presiden 2018, Kemendag Optimistis Hadapi Tantangan Ekonomi Global dan Domestik 2019
"Kemendag terus berkomitmen dan optimistis mampu merealisasikan mandat Presiden Joko Widodo untuk memperkuat perdagangan dalam negeri melalui stabilisasi harga dan revitalisasi pasar rakyat, serta meningkatkan ekspor,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan mengakhiri tahun 2018 dengan berhasil merealisasikan mandat Presiden Joko Widodo. Mandat Presiden kepada Kemendag tersebut yaitu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok) serta mengutamakan penyerapan dalam negeri, meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan, serta membangun/merevitalisasi pasar rakyat. 

“Kami bersyukur mampu menutup tahun 2018 dengan beberapa capaian Nawacita. Pada 2019 ini, Kemendag terus berkomitmen dan optimistis mampu merealisasikan mandat Presiden Joko Widodo untuk memperkuat perdagangan dalam negeri melalui stabilisasi harga dan revitalisasi pasar rakyat, serta meningkatkan ekspor,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada acara Konferensi Pers awal tahun 2019 di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (10/1). 

Di sektor perdagangan dalam negeri, Kemendag berhasil menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, yang diindikasikan pada tingkat inflasi yang terkendali. Mendag Enggar mengungkapkan, inflasi kelompok bahan makanan tahunan (YoY) terutama selama bulan puasa dan Lebaran pada 2014—2018 cenderung turun, bahkan pada 2017 tingkat inflasi kelompok bahan makanan berada di bawah inflasi nasional. Inflasi nasional 2018 sebesar 3,13 persen, masih di bawah target pemerintah sebesar 3,5 persen dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional tahun sebelumnya sebesar 3,61 persen. 

“Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, turut membantu capaian inflasi nasional yang masuk dalam target pemerintah,” lanjut Mendag Enggar. Beberapa kebijakan telah diimplementasikan untuk meraih capaian tersebut yaitu penetapan harga acuan, penetapan harga eceran tertinggi (HET), penertiban pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok, serta penataan dan pembinaan gudang. 

Kemendag juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha; memfasilitasi BUMN dan pelaku usaha; serta menugaskan Bulog dalam operasi pasar dan menjaga stok beberapa komoditas pangan. Eselon I Kemendag dan Satgas Pangan secara aktif melakukan pemantauan dan pengawasan bapok di seluruh wilayah Indonesia. 

Perbaikan pasar sebagai sarana distribusi perdagangan juga terus dilakukan. Dari target revitalisasi 5.000 pasar rakyat tahun 2015—2019, sampai dengan tahun 2018 pemerintah telah membangun/merevitalisasi 4.211 pasar rakyat dan pada tahun 2019 direncanakan akan dibangun/direvitalisasi 1.037 pasar rakyat.

Janji pemerintah untuk membangun/merevitalisasi 5.000 pasar rakyat hampir terpenuhi, bahkan proyeksi total jumlah pasar yang akan selesai dibangun/direvitalisasi selama 2015—2019 berjumlah 5.248 pasar. 

Penguatan perdagangan dalam negeri juga terus diupayakan dengan meningkatkan iklim usaha kondusif dan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan serta transparansi perizinan bidang perdagangan dalam negeri yang dilayani secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sejak tahun 2018, sejumlah 37 perizinan bidang perdagangan dalam negeri sudah terintegrasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS). “Ini menjadi bukti Pemerintah terus berkomitmen dan terus berupaya untuk menguatkan pasar dalam negeri dan juga terus berusaha menjaga harga bapokting tetap stabil,” jelas Enggar.

Kemendag mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan membina dan memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (PMKM) agar dapat meningkatkan nilai tambah produknya. 

Selain itu, dihadirkan pula Portal Etalase Produk Indonesia (One Stop Information Service) yang dapat diakses di http://produk-indonesia.id dengan tujuan agar produk PMKM berkualitas sesuai standar nasional, mendapat akses kemitraan dengan toko/ritel modern dan marketplace, serta dapat melakukan promosi di tingkat daerah dan nasional. 

Peningkatan akses pasar melalui kegiatan pameran mall to mall dan temu usaha juga terus dilakukan. Hasil dari upaya tersebut, pada 2018, sekitar empat juta UKM telah menembus marketplace dan sebagian ritel modern terpantau telah menjual lebih dari 80 persen produk lokal. Pada penyelenggaraan hari belanja online nasional (Harbolnas) 2018, transaksi yang tercatat juga meningkat 44,7 persen dibandingkan pada 2017. 

Capaian transaksi yang terjadi selama satu minggu hari belanja diskon Indonesia sebesar Rp 40 triliun atau meningkat 10 persen dibanding tahun 2017. Sementara itu, upaya peningkatan kapasitas warung binaan juga menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya omzet warung binaan sebanyak 4—5 kali lipat.

Untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen, Kemendag secara aktif mengedukasi konsumen dan menyelenggarakan pelayanan di bidang metrologi legal dalam rangka mewujudkan tertib ukur. 

Pada tahun 2018, Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) meningkat menjadi 40,41 yang termasuk dalam kategori mampu dari sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 33,70 yang termasuk dalam kategori paham. Peningkatan kategori keberdayaan konsumen tersebut menandakan meningkatnya kemampuan konsumen dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Pada tahun 2019, Kemendag memproyeksikan IKK akan dapat kembali meningkat menjadi 45. 

Sedangkan di bidang tertib ukur, pada tahun 2018 telah terbentuk 50 Daerah Tertib Ukur yang meningkat 18 persen dari tahun 2017 dan 1.231 Pasar Tertib Ukur yang meningkat 23,4 persen dari tahun 2017. Selain itu telah terbentuk 194 Unit Metrologi Legal atau meningkat 40,21 persen dibandingkan tahun 2017; sehingga telah tersedia pelayanan metrologi legal di 38,19 persen Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Tingkat kesalahan pengukuran di SPBU juga menurun dari 0,19 persen menjadi 0,18 persen atau sebesar 0,01 persen. Selain meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha, Kemendag juga secara tegas melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap ketentuan yang berlaku melalui pengawasan prapasar atau uji petik barang impor wajib SNI, pengawasan barang beredar di pasar (pemenuhan SNI, label, manual kartu garansi) serta pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang pada tahun 2018 dilakukan pada 6.803 produk. 

Pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan post border telah dilakukan terhadap 377 pelaku usaha dan penjatuhan sanksi terhadap 66 perusahan yang melanggar ketentuan. Pengawasan dilakukan agar pelaku usaha mematuhi ketentuan di bidang perdagangan (K3L, perizinan impor untuk produk impor, dan lain sebagainya). 

Sementara itu, pengawasan terhadap peralatan perdagangan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) telah dilakukan terhadap 209 SPBU untuk pengawasan nozzle. Terhadap pelanggaran yang ditemukan dari hasil pengawasan, Kemendag secara tegas melakukan penegakan hukum. Pada tahun 2018 terdapat 459 penindakan yang meningkat sebesar 33,4 persen dari tahun 2017. 

Jenis penindakan yang diberikan berupa sanksi administratif (pemberian teguran, rekomendasi pencabutan PI/API, rekomendasi pemblokiran akses kepabeanan, rekomendasi pencabutan izin usaha), penarikan dari peredaran, pengamanan dan pemusnahan barang, serta proses sanksi pidana. 

Di samping itu, pengawasan pada sektor jasa juga telah dilakukan mulai dari pembinaan terhadap seluruh asosiasi pada sektor jasa dan juga pembinaan langsung terhadap beberapa jasa bisnis dan jasa distribusi seperti jasa travel umroh, marketplace, surveyor, jasa perparkiran, dan lain-lain; khususnya yang terkait dengan parameter pengawasan yang meliputi standar mutu pelayanan, cara menjual, layanan purna jual, pengiklanan, serta klausula baku.***

Kebijakan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Ekonom Nasional Tony Prasetiantono Meninggal Dunia
JAKARTA - Ekonom yang juga dosen Fakultas Ekonomika Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogya...
17 Jan 2019
Kepala Bappenas Ungkap Tantangan Industri Manufaktur Indonesia
JAKARTA - Tantangan untuk sektor manufaktur Indonesia adalah meningkatkan nilai tambah dan...
17 Jan 2019
Kementerian ESDM Angkat Bicara Soal Isu Cadangan Minyak
Pemerintah melalui Kementerian ESDM angkat bicara mengenai sindiran calon presiden nomor u...
17 Jan 2019
Menko Darmin Jawab Masalah Isu Defisit Perdagangan
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan bahwa pertumbuhan eko...
17 Jan 2019
Menkeu Ungkap Langkah Pemerintah untuk Menekan Impor Migas
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus berupay...
17 Jan 2019
Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Masih Lampaui 70 Persen, Infrastruktur Paling Memuaskan
JAKARTA - Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) cukup ...
17 Jan 2019
Menaker Minta Perusahaan Serius Terapkan Manajemen Keselamatan Kerja
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta seluruh perusahaan dalam kegiatan usahany...
17 Jan 2019
Industri Makanan dan Minuman Makin Tumbuh, Kebutuhan Gula Meningkat
JAKARTA - Kementerian Perindustrian memproyeksi kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk sektor i...
17 Jan 2019
Mendes PDTT Paparkan Pemanfaatan Teknologi Internet untuk Desa Di Forum Techtalk Bali
DENPASAR - Revolusi Industri 4.0 dengan pemanfaatan data, big data dan artifisial intelligence menja...
17 Jan 2019
Wamenkeu Berharap Peran Strategis BPD Lebih Ditingkatkan
JAKARTA - Bank Pemerintah Daerah (BPD) memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Secara umu...
17 Jan 2019