My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

Terobosan Kementan, Tekan Inflasi dan Stabilkan Harga Pangan
14 Mei 2019

Terobosan Kementan, Tekan Inflasi dan Stabilkan Harga Pangan
Terkait dengan hal ini, Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penuh semua program yang sedang berjalan di Kementan. Menurutnya, program-program yang ada terbukti memberikan manfaat positif pada masyarakat dan ekonomi negara.

JAKARTA | KUWERA.ID - Dalam empat tahun terakhir, terdapat sejumlah program unggulan dan terobosan Kementerian Pertanian (Kementan) yang memperlihatkan dampak positif. Di antara dampak tersebut adalah berupa catatan mampu menekan inflasi dan stabilitas harga pangan.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan, Ketut Kariyasa di Jakarta, Senin (13/5), menyampaikan, program unggulan tersebut di antaranya Upaya Khusus (Upsus) produksi padi, jagung, kedelai, dan hortikultura.

"Kami juga memiliki program SIWAB [Sapi Indukan Wajib Bunting] pada peternakan yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara signifikan, dan bisa menyediakan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri," katanya.

Kedua program tersebut, menurutnya, memang terbukti secara nyata mampu menambah pasokan ketersedian secara nasional. Lebih dari itu, program ini juga berdampak langsung terhadap stabilitas harga di tingkat konsumen dan mampu menekan inflasi bahan pangan secara signifikan.

"Stabilitas harga juga terjadi setiap tahun, sekalipun pada hari hari besar keagamaan maupun tahun baru dalam 3 tahun terakhir. Termasuk pada bulan suci Ramadan yang sedang berjalan saat ini," katanya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan, stabilnya harga juga menyebabkan posisi inflasi terus menurun setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari kelompok pengeluaran bahan makanan pada tahun 2013 yang masih sangat tinggi, yakni mencapai 11,35%.

"Begitu juga pada tahun 2014, walupun sempat mengalami penurunan, tapi kondisinya masih cukup tinggi, yaitu 10,57% dan jauh di atas inflasi umum yang mencapai 8,36%," katanya.

Namun pada tahun 2015 dan 2016, inflasi bahan makanan mengalami penurunan drastis sampai 4,93% dan 5,69%, walaupun kondisi saat itu masih tetap berada di atas inflasi umum dengan angka masing-masing 3,35% dan 3,02%.

Akan tetapi, catatan yang sangat membanggakan terjadi pada tahun 2017. Kata Kariyasa, inflasi bahan makanan saat itu turun sampai 1,26%, yang berarti masuk pada level rendah jika dibandingkan dengan sektor lainnya karena berada dibawah inflasi umum, yaitu 3,61%.

"Ini tentu saja harus menjadi catatan tersendiri karena masuk sebagai inflasi paling rendah yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia," katanya dalam siaran pers.

Kariyasa menambahkan, keberhasilan ini bahkan terus berlanjut baik pada tahun 2018 maupun awal tahun 2019, di mana bahan makanan atau pangan mengalami deflasi -1,11 untuk bulan Februari dan -1,01 untuk bulan Maret.

"Penurunan inflasi ini terjadi dari berbagai kontribusi program yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian saat ini," katanya.

Sedangkan program pembenahan rantai pasok dan distribusi pangan mampu berdampak pada harga jual produk yang diterima petani menjadi tetap menarik. Di sisi lain, konsumen juga dapat membeli pangan dengan harga yang terjangkau sehingga inflasi tetap terkendali.

"Di sini kita harus ingat bahwa sejak kemerdekaan, pemerintah sudah menetapkan pencapaian swasembada, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Ketetapan ini penting karena menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Jadi apa yang kita lakukan hari ini untuk menuju ke sana," katanya.

Terkait dengan hal ini, Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penuh semua program yang sedang berjalan di Kementan. Menurutnya, program-program yang ada terbukti memberikan manfaat positif pada masyarakat dan ekonomi negara.

"Menurut kami di DPR, semua kebijakan dan regulasi pertanian di bawah kepemipinan Mentan Amran Sulaiman harus dikawal secara baik. Tentu kita semua berhatap inflasi pangan tetap rendah," ujar politikus Golkar ini.

Menurutnya, keberhasilan ini dapat dilihat selama beberapa tahun terakhir, di mana pemerintah Indonesia terbukti mampu menekan semua gejolak inflasi pangan. Capaian ini harus diapresiasi bersama mengingat kerja Kementan sudah sesuai target dalam merealisasikan kedaulatan pangan.

"Inilah yang perlu kita jaga terus supaya harga tidak bergejolak. Stok pangan perlu dijaga dan petani perlu diperhatikan. Jadi tidak semata-mata hanya sekadar terciptanya ketahanan pangan saja," katanya.***

Kebijakan Ekonomi
Pemberdayaan Ekonomi
DATA BERITA TERPOPULER
Investasi Blok Masela Terbesar Kedua Setelah Freeport
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengemukakan, total biay...
18 Jul 2019
Kemenaker dan LHK Kerja Sama Lindungi Lapisan Ozon
JAKARTA - Kondisi iklim tropis di Indonesia menyebabkan udara nyaman bagi masyarakat dianggap s...
18 Jul 2019
Kementerian LHK Gencarkan Pembangunan Lingkungan di Sulawesi dan Maluku
JAKARTA - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku melaksanakan kegiatan &...
18 Jul 2019
Sambut 17 Agustus, Bekraf Adakan Festival Gapura Cinta Negeri
JAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif  bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam...
18 Jul 2019
Melihat Hasil Pertemuan Tingkat Menteri ke-7 Dewan Negara Produsen Sawit
JAKARTA - Para Menteri yang menangani industri minyak kelapa sawit dari Malaysia dan Indoneaia, yakn...
18 Jul 2019
Terima Kunjungan Menlu Singapura, Presiden Bahas Persiapan Leader's Retreat
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Ba...
17 Jul 2019
Penerimaan Pajak Semester I Capai Rp603 Triliun
Jakarta: Penerimaan pajak semester I-2019 mencapai Rp603,34 triliun atau 38,25 persen dari targ...
17 Jul 2019
Bekraf Susun Masterplan untuk Gagasan Creative District
JAKARTA - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengemukakan gagasannya untuk membangu...
17 Jul 2019
Soal Pengesahan RUU Ekonomi Kreatif, Kemendag Pastikan Dipercepat
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung penuh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)...
17 Jul 2019
Pemerintah Jaga Iklim Usaha, Produsen Elektronika Tambah Kapasitas
JAKARTA - Industri elektronika di dalam negeri semakin tumbuh dan berkembang. Geliat positif ini dit...
17 Jul 2019