My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

`
Panel Konsultan Proyek Infrastruktur Akhirnya Terbentuk
Jumat, 21 Desember 2018

Panel Konsultan Proyek Infrastruktur Akhirnya Terbentuk
Menurut Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo yang hadir pada acara penandatanganan kontrak payung tersebut, pembentukan panel konsultan ini merupakan sebuah terobosan baru dalam upaya percepatan penyediaan infrastruktur.




JAKARTA - Setelah melalui berbagai tahapan dan proses seleksi yang ketat, KPPIP akhirnya berhasil membentuk suatu panel konsultan. Hal itu terwujud melalui penandatanganan kontrak payung antara KPPIP dengan 35 perusahaan konsorsium konsultan pada 18 Desember 2018 lalu di Bogor.

Menurut Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo yang hadir pada acara penandatanganan kontrak payung tersebut, pembentukan panel konsultan ini merupakan sebuah terobosan baru dalam upaya percepatan penyediaan infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek prioritas.

“Panel ini bisa mempercepat proses pengadaan jasa konsultansi dalam suatu proyek infrastruktur, sebab dapat memangkas proses Pra Qualification yang bisa menghemat waktu 1 – 2 bulan,” ujar Wahyu.
 
Pembentukan panel konsultan ini didasarkan atas Peraturan Presiden (Perpres) nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perpres no.75/2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Pasal 11B ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka percepatan penyediaan jasa konsultansi, KPPIP membentuk Panel Konsultan.

Panel konsultan tersebut berjumlah minimal 5 calon penyedia dan maksimal 7 calon penyedia.
 
Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam panel konsultan ini merupakan perusahaan yang memiliki reputasi nasional maupun internasional di bidangnya seperti PT. PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT. Ernst & Young Indonesia, PT. Mott Macdonald Indonesia, PT. Indonesia Infrastructure Finance, KPMG Services Pte.Ltd, PT. Deloitte Konsultan Indonesia, Rebel Group International BV, dan PT. WorleyParsons Indonesia.

Perusahaan yang terpilih dalam panel konsultan ini adalah perusahaan yang telah lolos dalam proses seleksi. “Awalnya terdapat 147 penyedia yang berminat lalu kemudian hanya 70 penyedia yang memasukkan dokumen. Dari 70 calon penyedia itu kami seleksi hingga menjadi 35 penyedia yang merupakan perusahaan konsorsium,” ujar Wahyu.
 
Ketiga puluh lima perusahaan konsorsium tersebut terbagi dalam 5 panel terkait bidang konsultansi yaitu bidang penyiapan proyek (Pra Feasebility Study, Feasebility Study dan Outline Business Case), bidang hukum, bidang keuangan, bidang implementasi proyek (Project Management Officer), dan bidang Larap & Appraisal.
 
Menurut Wahyu Panel Konsultan ini adalah panel konsultan pertama di Indonesia yang pengelolaannya murni dilakukan pemerintah Indonesia.

“Biasanya pembentukan panel konsultan dilakukan oleh lembaga donor internasional melalui grant atau pinjaman. Sedangkan ini dibentuk oleh pemerintah menggunakan APBN. Ini menjadi alternatif pola seleksi konsultan yang lebih terbuka dan fleksibel dibanding yang telah ada di Indonesia,” ujar Wahyu.
 
Setelah ditandatanganinya kontrak payung, maka penanggung jawab proyek infrastruktur (PJPK) yang memerlukan jasa konsultansi sudah dapat melakukan proses seleksi untuk memilih salah satu perusahaan konsorsium dari masing-masing panel untuk selanjutnya dilakukan kontrak penugasan (calldown assignment).

“Misalkan ada suatu proyek PSN membutuhkan jasa konsultansi bidang hukum, maka PJPK dapat memilih satu diantara tujuh perusahaan konsorsium tersebut melalui beauty contest,” ujar Wahyu.
 
Menurut Wahyu selain keuntungan dalam segi efisiensi waktu dan biaya, keberadaan panel konsultan ini juga dapat menjamin kualitas jasa konsultansi suatu proyek infrastruktur.

“Adanya panel konsultan ini membuat proses pengadaan jasa konsultansi lebih transparan dan jelas, karena perusahaan yang tergabung di sini adalah perusahaan yang jelas reputasi dan rekam jejaknya di Indonesia,” ujar Wahyu.

Berikut Daftar Panel Konsultan KPPIP:
 
Panel 1 (Pre FS, FS & OBC)
1.    KPMG
2.    Deloitte
3.    Ernst & Young
4.    Mott MacDonald
5.    Indokoei
6.    Rebel
7.    SMEC    Panel 2 (Legal)
1.    ANG Law
2.    AKSET
3.    AYMP
4.    AZP Law
5.    Bahar & Partners
6.    CMS Cameron
7.    HHP    Panel 3 (Financial Advisory)
1.    Crisil
2.    KPMG
3.    BCG
4.    Ernst & Young
5.    IIF
6.    PWC
7.    Rebel
Panel 4 (PMO & ES)
1.    Deloitte
2.    Haskoning
3.    Mott MacDonald
4.    Jacobs Group
5.    Hatch
6.    WGA
7.    Worley P    Panel 5 (Larap & Appraisal)
1.    Amurwa
2.    Heksa JA
3.    Kogas
4.    Kwarsa Hexagon
5.    Worley P.
6.    Trans Intra Asia
7.    Multi Karadiguna     

KPPIP dibentuk sebagai centre of excellent percepatan dan penyiapan serta pemantauan pencapaian proyek infrastruktur prioritas. Melalui Perpres No 75/2014, KPPIP diberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam proyek sejak tahap perencanaan dan penguatan kapasitas SDM.

Tugas KPPIP yakni menetapkan standar kualitas Pra-Studi Kelayakan, melakukan review serta revisi/ Re-Do jika diperlukan, Menetapkan daftar proyek prioritas, Menetapkan skema dan sumber pendanaan, Melakukan pemantauan dan debottlenecking, Menetapkan strategi dan kebijakan di sektor infrastruktur, Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan penyediaan infrastruktur prioritas.

KPPIP beranggotakan Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.***

KABAR RILIS TERPOPULER
Jokowi Tanggapi Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Tanah Air
JAKARTA - Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons posi...
7 Feb 2019
Biaya Haji Indonesia Paling Murah di ASEAN
JAKARTA - Akhirnya Pemerintah menyepakati besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah H...
7 Feb 2019
Hasil dari Dana Desa, 8.983 Pasar Tercipta dan 191.600 KM Jalan dalam 4 Tahun Terakhir
JAKARTA - Dampak dari Dana Desa yang digulirkan pemerintah, dalam empat tahun terakhir telah membang...
7 Feb 2019
Bicara di Acara Sarjana Ekonomi Indonesia, Gubernur BI Gagas Penguatan Ekonomi Kerakyatan
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menghadiri syukuran ulang tahun ke-6...
29 Jan 2019
Jawab Tuduhan Hashim, BRI Tegaskan Diri sebagai Pemberi Kredit Terbesar UMKM
JAKARTA (Kuwera.id) - Bank Rakyat Indonesia (BRI) membantah keras pernyataan salah satu pengusaha se...
29 Jan 2019
Pengusaha Jawa Timur Dapat Dukungan Kemenlu untuk Ekspor Produk Manufaktur
SURABAYA – Salah satu organisasi yang selama ini menjadi penghubung para pengusaha di Jawa Tim...
29 Jan 2019
BPOM Torehkan Prestasi hingga ke Luar Negeri
JAKARTA - Di antara berbagai badan pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun tampaknya ...
15 Jan 2019
Pusat Gambut Tropis Ditargetkan Resmi Berdiri Sebelum Akhir 2019
BOGOR - Peresmian dan peluncuran Pusat Gambut Tropis Internasional atau International Tropical Peatl...
15 Jan 2019
Awal 2019, 146 Kota Jadi Sasaran Penghargaan Adipura
JAKARTA - Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong ...
15 Jan 2019
BNI Jadi Bank Pertama Go Live SWIFT GPI di Indonesia
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan volume transaksi remitansi seb...
9 Jan 2019