My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

`
Panel Konsultan Proyek Infrastruktur Akhirnya Terbentuk
Jumat, 21 Desember 2018

Panel Konsultan Proyek Infrastruktur Akhirnya Terbentuk
Menurut Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo yang hadir pada acara penandatanganan kontrak payung tersebut, pembentukan panel konsultan ini merupakan sebuah terobosan baru dalam upaya percepatan penyediaan infrastruktur.




JAKARTA - Setelah melalui berbagai tahapan dan proses seleksi yang ketat, KPPIP akhirnya berhasil membentuk suatu panel konsultan. Hal itu terwujud melalui penandatanganan kontrak payung antara KPPIP dengan 35 perusahaan konsorsium konsultan pada 18 Desember 2018 lalu di Bogor.

Menurut Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo yang hadir pada acara penandatanganan kontrak payung tersebut, pembentukan panel konsultan ini merupakan sebuah terobosan baru dalam upaya percepatan penyediaan infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek prioritas.

“Panel ini bisa mempercepat proses pengadaan jasa konsultansi dalam suatu proyek infrastruktur, sebab dapat memangkas proses Pra Qualification yang bisa menghemat waktu 1 – 2 bulan,” ujar Wahyu.
 
Pembentukan panel konsultan ini didasarkan atas Peraturan Presiden (Perpres) nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perpres no.75/2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Pasal 11B ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka percepatan penyediaan jasa konsultansi, KPPIP membentuk Panel Konsultan.

Panel konsultan tersebut berjumlah minimal 5 calon penyedia dan maksimal 7 calon penyedia.
 
Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam panel konsultan ini merupakan perusahaan yang memiliki reputasi nasional maupun internasional di bidangnya seperti PT. PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT. Ernst & Young Indonesia, PT. Mott Macdonald Indonesia, PT. Indonesia Infrastructure Finance, KPMG Services Pte.Ltd, PT. Deloitte Konsultan Indonesia, Rebel Group International BV, dan PT. WorleyParsons Indonesia.

Perusahaan yang terpilih dalam panel konsultan ini adalah perusahaan yang telah lolos dalam proses seleksi. “Awalnya terdapat 147 penyedia yang berminat lalu kemudian hanya 70 penyedia yang memasukkan dokumen. Dari 70 calon penyedia itu kami seleksi hingga menjadi 35 penyedia yang merupakan perusahaan konsorsium,” ujar Wahyu.
 
Ketiga puluh lima perusahaan konsorsium tersebut terbagi dalam 5 panel terkait bidang konsultansi yaitu bidang penyiapan proyek (Pra Feasebility Study, Feasebility Study dan Outline Business Case), bidang hukum, bidang keuangan, bidang implementasi proyek (Project Management Officer), dan bidang Larap & Appraisal.
 
Menurut Wahyu Panel Konsultan ini adalah panel konsultan pertama di Indonesia yang pengelolaannya murni dilakukan pemerintah Indonesia.

“Biasanya pembentukan panel konsultan dilakukan oleh lembaga donor internasional melalui grant atau pinjaman. Sedangkan ini dibentuk oleh pemerintah menggunakan APBN. Ini menjadi alternatif pola seleksi konsultan yang lebih terbuka dan fleksibel dibanding yang telah ada di Indonesia,” ujar Wahyu.
 
Setelah ditandatanganinya kontrak payung, maka penanggung jawab proyek infrastruktur (PJPK) yang memerlukan jasa konsultansi sudah dapat melakukan proses seleksi untuk memilih salah satu perusahaan konsorsium dari masing-masing panel untuk selanjutnya dilakukan kontrak penugasan (calldown assignment).

“Misalkan ada suatu proyek PSN membutuhkan jasa konsultansi bidang hukum, maka PJPK dapat memilih satu diantara tujuh perusahaan konsorsium tersebut melalui beauty contest,” ujar Wahyu.
 
Menurut Wahyu selain keuntungan dalam segi efisiensi waktu dan biaya, keberadaan panel konsultan ini juga dapat menjamin kualitas jasa konsultansi suatu proyek infrastruktur.

“Adanya panel konsultan ini membuat proses pengadaan jasa konsultansi lebih transparan dan jelas, karena perusahaan yang tergabung di sini adalah perusahaan yang jelas reputasi dan rekam jejaknya di Indonesia,” ujar Wahyu.

Berikut Daftar Panel Konsultan KPPIP:
 
Panel 1 (Pre FS, FS & OBC)
1.    KPMG
2.    Deloitte
3.    Ernst & Young
4.    Mott MacDonald
5.    Indokoei
6.    Rebel
7.    SMEC    Panel 2 (Legal)
1.    ANG Law
2.    AKSET
3.    AYMP
4.    AZP Law
5.    Bahar & Partners
6.    CMS Cameron
7.    HHP    Panel 3 (Financial Advisory)
1.    Crisil
2.    KPMG
3.    BCG
4.    Ernst & Young
5.    IIF
6.    PWC
7.    Rebel
Panel 4 (PMO & ES)
1.    Deloitte
2.    Haskoning
3.    Mott MacDonald
4.    Jacobs Group
5.    Hatch
6.    WGA
7.    Worley P    Panel 5 (Larap & Appraisal)
1.    Amurwa
2.    Heksa JA
3.    Kogas
4.    Kwarsa Hexagon
5.    Worley P.
6.    Trans Intra Asia
7.    Multi Karadiguna     

KPPIP dibentuk sebagai centre of excellent percepatan dan penyiapan serta pemantauan pencapaian proyek infrastruktur prioritas. Melalui Perpres No 75/2014, KPPIP diberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam proyek sejak tahap perencanaan dan penguatan kapasitas SDM.

Tugas KPPIP yakni menetapkan standar kualitas Pra-Studi Kelayakan, melakukan review serta revisi/ Re-Do jika diperlukan, Menetapkan daftar proyek prioritas, Menetapkan skema dan sumber pendanaan, Melakukan pemantauan dan debottlenecking, Menetapkan strategi dan kebijakan di sektor infrastruktur, Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan penyediaan infrastruktur prioritas.

KPPIP beranggotakan Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.***

KABAR RILIS TERPOPULER
BPOM Torehkan Prestasi hingga ke Luar Negeri
JAKARTA - Di antara berbagai badan pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun tampaknya ...
15 Jan 2019
Pusat Gambut Tropis Ditargetkan Resmi Berdiri Sebelum Akhir 2019
BOGOR - Peresmian dan peluncuran Pusat Gambut Tropis Internasional atau International Tropical Peatl...
15 Jan 2019
Awal 2019, 146 Kota Jadi Sasaran Penghargaan Adipura
JAKARTA - Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong ...
15 Jan 2019
BNI Jadi Bank Pertama Go Live SWIFT GPI di Indonesia
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan volume transaksi remitansi seb...
9 Jan 2019
Mendes PDTT: Target Program Transmigrasi Terlampaui
JAKARTA - Pembangunan program transmigrasi gencar dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah. Berbagai...
28 Des 2018
Target Perbaikan Flyover Cengkareng B, Selesai Dalam 8 Hari  
JAKARTA - Dalam rangka pemeliharaan berkala yang sudah terjadwal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Per...
28 Des 2018
Pascatsunami Selat Sunda, Kementerian ESDM Akan Bangun Sumur Bor Bagi Pengungsi di Lampung Selatan
LAMPUNG - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membangun sumur bor di lokasi pengu...
28 Des 2018
Jelang Tahun Baru, Kawasan Wisata Tuk Budoyo Temanggung dan Candi Mendut Bersolek
LOSARI - Pengembangan kawasan pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal seperti di...
27 Des 2018
Meski Kebutuhan Saat Natal Meningkat, Pasokan BBM Nataru Dijamin Aman
JAKARTA - Hingga 25 Desember 2018, Posko Natal dan Tahun Baru (Nataru) ESDM mencatat terjadinya kena...
27 Des 2018
Panel Konsultan Proyek Infrastruktur Akhirnya Terbentuk
JAKARTA - Setelah melalui berbagai tahapan dan proses seleksi yang ketat, Komite Percepatan Penyedia...
21 Des 2018