My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

`
Hari Pertama Acara IMF - World Bank, Luhut Ajak Elite Lembaga Dunia ke Lokasi Bencana
Selasa, 9 Oktober 2018

Hari Pertama Acara IMF - World Bank, Luhut Ajak Elite Lembaga Dunia ke Lokasi Bencana





LOMBOK BARAT - Pada hari pertama rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG, Senin (8/10/2018) Menko Kemaritiman Luhut  Pandjaitan, Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengunjungi Desa Guntur Macan pada hari. Guntur Macan adalah salah satu desa terdampak gempa yang terparah pasca gempa pada Juli-Agustus lalu.

"Saya datang kesini untuk menunjukkan kami tidak melupakan Lombok, bukan karena ada gempa di Sulawesi kami jadi lupa. Presiden (Joko Widodo) juga akan berkunjung ke sini setelah dari Bali," ujarnya kepada media saat berkeliling desa dan menyapa para korban gempa.

Selain itu Luhut juga membeberkan apa yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini untuk korban bencana. "Pemerintah sudah membangun 23.000 rumah lebih. Soal bantuan yang belum turun, itu hanya masalah administrasi saja. Mungkin masalah pertanggungjawaban nya belum selesai, jangan sampai karena dana bantuan ini ada yang masuk penjara. Jadi tidak betul kalau kami lupakan Lombok," Luhut menjelaskan. 

Saat ditanya wartawan, Menko Luhut mengatakan kedatangannya beserta rombongan untuk menunjukkan simpati kepada para korban yang terkena gempa.

"Ini bentuk dari simpati dan solidaritas dari peserta pertemuan IMF-Bank Dunia kepada para korban gempa di Lombok ini, kemarin kan kami dan Sekjen nya (IMF) sudah ke Palu. Dari peristiwa ini kami akan memberikan usulan topik pembicaraan yaitu bagaimana penanganan masalah bencana yang kalau bisa pendanaannya itu bukan saja dari negara bersangkutan, seperti kita asuransikan," kata Luhut. 

Menurutnya, terkait dengan formatnya sedang disusun oleh Menteri Keuangan. "Kebetulan juga ada Ibu Lagarde ikut ke sini jadi beliau bisa bantu menyampaikannya di pertemuan tersebut. Karena Menkeu menyampaikan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bencana ini dalam satu tahun bisa Rp 22 triliun untuk penanganan bencana. Nah kita mau lihat apakah bisa kita asuransikan sehingga kita bisa menanggungnya bersama," kata Menko Luhut kepada media.

Tak ketinggalan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemerintah melakukan mengelolaan untuk tanggap bencana dengan sangat hati-hati, uangnya ada tapi prosedur untuk landasan hukumnya sedang diselesaikan. Menkeu minta Gubernur NTB untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat.

"Apakah dengan bencana Palu dana pemerintah habis? jawabannya tidak. Untuk Palu sesuai kebutuhan untuk Lombok tetap untuk Lombok. Untuk dana IMF-WB Pak Luhut sudah menggunakannya dengan hati-hati," ujar Menkeu. 

Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan bantuan akan dicairkan bertahap dengan rincian bagi rumah yang bangunannya rusak berat mendapat Rp 50 juta, rusak sedang bantuannya Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta. 

"Tujuannya uangnya bukan karena uang tidak boleh diambil. Yang terjadi adalah kita harus ada bahan bangunan dulu karena pemerintah tidak ingin uang untuk bantuan perumahan sudah habis sebelum rumahnya terbangun. Jadi bukan karena uangnya tidak bisa diambil. Masalah uang jaminan hidup, akan dibayarkan kalau sudah jadi rumah yang sifatnya permanen," jelas Menkeu sambil menerangkan pemerintah telah melakukan verifikasi untuk para penerima yang akan diberikan per orang per akun.*** (Editor: Zo)       

Pemberdayaan Ekonomi
KABAR RILIS TERPOPULER
Presiden Jokowi Pastikan Jalan Tol Manado-Bitung Segera Diselesaikan
MANADO - Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan jalan tol Manado-Bitung dalam kunjun...
6 Jul 2019
Produsen Elektronik di Batam Jadi Percontohan Industri 4.0 Tingkat Dunia
DALIAN - Produsen elektronik, PT. Schneider Electric Manufacturing Batam (SEMB) tidak hany...
6 Jul 2019
Kepala Peneliti Kemenperin: Industri Manufaktur Indonesia Siap bertransformasi
JAKARTA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara, K...
6 Jul 2019
Jokowi Tanggapi Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Tanah Air
JAKARTA - Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons posi...
7 Feb 2019
Biaya Haji Indonesia Paling Murah di ASEAN
JAKARTA - Akhirnya Pemerintah menyepakati besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah H...
7 Feb 2019
Hasil dari Dana Desa, 8.983 Pasar Tercipta dan 191.600 KM Jalan dalam 4 Tahun Terakhir
JAKARTA - Dampak dari Dana Desa yang digulirkan pemerintah, dalam empat tahun terakhir telah membang...
7 Feb 2019
Bicara di Acara Sarjana Ekonomi Indonesia, Gubernur BI Gagas Penguatan Ekonomi Kerakyatan
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menghadiri syukuran ulang tahun ke-6...
29 Jan 2019
Jawab Tuduhan Hashim, BRI Tegaskan Diri sebagai Pemberi Kredit Terbesar UMKM
JAKARTA (Kuwera.id) - Bank Rakyat Indonesia (BRI) membantah keras pernyataan salah satu pengusaha se...
29 Jan 2019
Pengusaha Jawa Timur Dapat Dukungan Kemenlu untuk Ekspor Produk Manufaktur
SURABAYA – Salah satu organisasi yang selama ini menjadi penghubung para pengusaha di Jawa Tim...
29 Jan 2019
BPOM Torehkan Prestasi hingga ke Luar Negeri
JAKARTA - Di antara berbagai badan pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun tampaknya ...
15 Jan 2019