My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

`
Hari Pertama Acara IMF - World Bank, Luhut Ajak Elite Lembaga Dunia ke Lokasi Bencana
Selasa, 9 Oktober 2018

Hari Pertama Acara IMF - World Bank, Luhut Ajak Elite Lembaga Dunia ke Lokasi Bencana





LOMBOK BARAT - Pada hari pertama rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG, Senin (8/10/2018) Menko Kemaritiman Luhut  Pandjaitan, Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur BI Perry Warjiyo didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengunjungi Desa Guntur Macan pada hari. Guntur Macan adalah salah satu desa terdampak gempa yang terparah pasca gempa pada Juli-Agustus lalu.

"Saya datang kesini untuk menunjukkan kami tidak melupakan Lombok, bukan karena ada gempa di Sulawesi kami jadi lupa. Presiden (Joko Widodo) juga akan berkunjung ke sini setelah dari Bali," ujarnya kepada media saat berkeliling desa dan menyapa para korban gempa.

Selain itu Luhut juga membeberkan apa yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini untuk korban bencana. "Pemerintah sudah membangun 23.000 rumah lebih. Soal bantuan yang belum turun, itu hanya masalah administrasi saja. Mungkin masalah pertanggungjawaban nya belum selesai, jangan sampai karena dana bantuan ini ada yang masuk penjara. Jadi tidak betul kalau kami lupakan Lombok," Luhut menjelaskan. 

Saat ditanya wartawan, Menko Luhut mengatakan kedatangannya beserta rombongan untuk menunjukkan simpati kepada para korban yang terkena gempa.

"Ini bentuk dari simpati dan solidaritas dari peserta pertemuan IMF-Bank Dunia kepada para korban gempa di Lombok ini, kemarin kan kami dan Sekjen nya (IMF) sudah ke Palu. Dari peristiwa ini kami akan memberikan usulan topik pembicaraan yaitu bagaimana penanganan masalah bencana yang kalau bisa pendanaannya itu bukan saja dari negara bersangkutan, seperti kita asuransikan," kata Luhut. 

Menurutnya, terkait dengan formatnya sedang disusun oleh Menteri Keuangan. "Kebetulan juga ada Ibu Lagarde ikut ke sini jadi beliau bisa bantu menyampaikannya di pertemuan tersebut. Karena Menkeu menyampaikan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bencana ini dalam satu tahun bisa Rp 22 triliun untuk penanganan bencana. Nah kita mau lihat apakah bisa kita asuransikan sehingga kita bisa menanggungnya bersama," kata Menko Luhut kepada media.

Tak ketinggalan, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemerintah melakukan mengelolaan untuk tanggap bencana dengan sangat hati-hati, uangnya ada tapi prosedur untuk landasan hukumnya sedang diselesaikan. Menkeu minta Gubernur NTB untuk membantu menjelaskan kepada masyarakat.

"Apakah dengan bencana Palu dana pemerintah habis? jawabannya tidak. Untuk Palu sesuai kebutuhan untuk Lombok tetap untuk Lombok. Untuk dana IMF-WB Pak Luhut sudah menggunakannya dengan hati-hati," ujar Menkeu. 

Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan bantuan akan dicairkan bertahap dengan rincian bagi rumah yang bangunannya rusak berat mendapat Rp 50 juta, rusak sedang bantuannya Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta. 

"Tujuannya uangnya bukan karena uang tidak boleh diambil. Yang terjadi adalah kita harus ada bahan bangunan dulu karena pemerintah tidak ingin uang untuk bantuan perumahan sudah habis sebelum rumahnya terbangun. Jadi bukan karena uangnya tidak bisa diambil. Masalah uang jaminan hidup, akan dibayarkan kalau sudah jadi rumah yang sifatnya permanen," jelas Menkeu sambil menerangkan pemerintah telah melakukan verifikasi untuk para penerima yang akan diberikan per orang per akun.*** (Editor: Zo)       

Pemberdayaan Ekonomi
KABAR RILIS TERPOPULER
Jokowi Tanggapi Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Tanah Air
JAKARTA - Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons posi...
7 Feb 2019
Biaya Haji Indonesia Paling Murah di ASEAN
JAKARTA - Akhirnya Pemerintah menyepakati besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah H...
7 Feb 2019
Hasil dari Dana Desa, 8.983 Pasar Tercipta dan 191.600 KM Jalan dalam 4 Tahun Terakhir
JAKARTA - Dampak dari Dana Desa yang digulirkan pemerintah, dalam empat tahun terakhir telah membang...
7 Feb 2019
Bicara di Acara Sarjana Ekonomi Indonesia, Gubernur BI Gagas Penguatan Ekonomi Kerakyatan
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menghadiri syukuran ulang tahun ke-6...
29 Jan 2019
Jawab Tuduhan Hashim, BRI Tegaskan Diri sebagai Pemberi Kredit Terbesar UMKM
JAKARTA (Kuwera.id) - Bank Rakyat Indonesia (BRI) membantah keras pernyataan salah satu pengusaha se...
29 Jan 2019
Pengusaha Jawa Timur Dapat Dukungan Kemenlu untuk Ekspor Produk Manufaktur
SURABAYA – Salah satu organisasi yang selama ini menjadi penghubung para pengusaha di Jawa Tim...
29 Jan 2019
BPOM Torehkan Prestasi hingga ke Luar Negeri
JAKARTA - Di antara berbagai badan pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun tampaknya ...
15 Jan 2019
Pusat Gambut Tropis Ditargetkan Resmi Berdiri Sebelum Akhir 2019
BOGOR - Peresmian dan peluncuran Pusat Gambut Tropis Internasional atau International Tropical Peatl...
15 Jan 2019
Awal 2019, 146 Kota Jadi Sasaran Penghargaan Adipura
JAKARTA - Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong ...
15 Jan 2019
BNI Jadi Bank Pertama Go Live SWIFT GPI di Indonesia
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan volume transaksi remitansi seb...
9 Jan 2019