My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

`
Mendes PDTT: Target Program Transmigrasi Terlampaui
Jumat, 28 Desember 2018

Mendes PDTT: Target Program Transmigrasi Terlampaui
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengapresiasi atas target-target yang sudah dijalankan dalam program ketransmigrasian.




JAKARTA - Pembangunan program transmigrasi gencar dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah. Berbagai target telah dicapai dari program transmigrasi. Contohnya, terakumulasinya sertifikat tanah yang mencapai hampir 72.000 bidang sertifikat, selanjutnya, untuk penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi sebanyak 1.465 KK di 22 lokasi dan 167 lokasi yang menjadi target UPT dan 22 KTM. Juga, terbentuknya 153 kawasan dan 20 KPB.

Pencapaian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) M.Nurdin yang didampingi Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Tranmigrasi (PKP2Trans) R.Hari Pramudiono dalam acara rapat pemantapan pelaksanaan anggaran dan penyerahan POK TA 2019.

Nurdin mengatakan, kerja nyata pembangunan transmigrasi turut mengembangkan Kawasan menjadi desa, kecamatan, kabupaten, dan bahkan provinsi.

“Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), dari target 144 kawasan tersebut, sepanjang 2015-2018 telah tercapai sebanyak 153 kawasan, dan target berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sudah tercapai sepanjang 2015-2018,” ungkapnya saat memberikan laporan dalam acara pemantapan pelaksanaan anggaran dan penyerahan POK TA 2018 Ditjen PKTrans dan PKP2Trans dan rapat persiapan pelaksanaan anggaran 2019, di Oproom Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta, Kamis (27/12).

Dia melanjutkan, realisasi penyerapan akhir anggaran 2018 kegiatan PKTrans dan PKP2Trans rata-rata 93 persen. Rencana kerja PKP2Trans di 2019 akan melakukan pembukaan lahan, kemudian pembangunan jalan, jembatan, rumah transmigrasi dan SHB, fasilitas umum, drainase. Sedangkan PKTrans melakukan pengembangan dalam melengkapi di UPT yang dibina 5 tahun, melengkapi sarana prasarana, kegiatan ekonomi, kesehatan, dan sertifikat tanah.

“Tiga program utama transmigrasi untuk tahun 2019, pertama, revitalisasi semua sarana prasarana yang ada di daerah untuk dimaksimalkan terutama revitalisasi lahan utama agar produktivitasnya meningkat. Merehab jalan, jembatan, jaringan irigasi, pintu air agar membangun embung, dan menunjang program prukades sehingga produktivitas meningkat. Kedua, program kemitraan, dari 15,6 Triliun, sekarang menjadi 16,9 Triliun investasi dari program transmigrasi. Beberapa sudah dilakukan groundbreaking tanam perdana di salah satu kecamatan di Merauke untuk Suku Marind dan Suku Jenan kurang lebih 300 KK,” terangnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengapresiasi atas target-target yang sudah dijalankan dalam program ketransmigrasian. Dia senang karena target transmigrasi sudah terlampaui semuanya dan ini karena kerja sama dan kerja keras pegawai transmigrasi di Kemendes PDTT dan dinas transmigrasi di daerah.

“Kerja keras kita membantu mempercepat penderitaan dari 27 juta orang miskin yang ada di Indonesia, dari 27 juta orang yang mereka harus ambil air saja 3 jam, jadi kita kerja lambat saja sudah memperpanjang kesengsaraan mereka, apalagi kalau hak mereka kita rampas, itu kita zalim,” katanya.

Dia mengungkapkan bahwa bisnis model transmigrasi kini berbeda dari masa lalu. Kalau masa lalu memindahkan dari daerah padat ke daerah miskin, tuntutannya sekarang beda. Kalau sekarang bangun transmigrasi tidak hanya berikan sawah, cangkul, bibit, jadup, sekarang tuntutannya sudah beda, kita sediakan pascapanen, sehingga mereka tidak kesulitan menjual produknya sehingga mereka tidak ada pilihan untuk kembali ke kota jadi buruh.

Menurutnya, harus diakui kalau transmigrasi juga menyisakan persoalan, ternyata masyarakat pendatang karena etos kerjanya lebih kuat lebih cepat majunya dari masyarakat lokal, itu menimbulkan kesenjangan, dan kesenjangan bisa menimbulkan gejolak sosial.

“Nah hal-hal demikian yang kita evaluasi karenanya model trasnmigrasi kita ubah. Pertama, transmigrasi yang kita lakukan adalah transmigrasi lokal, memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bisa mendapatkan kesempatan, setelah masyarakat lokalnya terakomodasi baru kita bawa masyarakat dari daerah lain yang lebih padat untuk membantu. Makanya beberapa daerah masih kita berlakukan moratorium untuk transmigrasi," paparnya.

Ia melanjutkan, sebagian besar anggaran didekontrasikan ke daerah-daerah. Keberanian politik seperti ini desa tidak akan bisa independent, kalau daerah tidak kita berikan bisnis modelnya, tidak akan berubah karena yang paling tahu di daerah adalah daerah itu sendiri.

“Transmigrasi punya peran yang sangat besar untuk mengurangi kesenjangan. Dalam mempercepat proses pembangunan transmigrasi melibatkan K/L lain, dunia usaha dan perbankan. Investasi pascapanen swasta di daerah-daerah mencapai 47 Triliun di kawasan perdesaan dan 16,9 Triliun di kawasan transmigrasi,” pungkasnya bangga.

Sebagai catatan, pada 2019 pemerintah akan membuka lahan pemukiman transmigrasi di 10 provinsi seluas 1.334,33 hektar untuk penempatan 1.465 KK.***

Pembangunan Desa
KABAR RILIS TERPOPULER
Jokowi Tanggapi Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Tanah Air
JAKARTA - Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons posi...
7 Feb 2019
Biaya Haji Indonesia Paling Murah di ASEAN
JAKARTA - Akhirnya Pemerintah menyepakati besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah H...
7 Feb 2019
Hasil dari Dana Desa, 8.983 Pasar Tercipta dan 191.600 KM Jalan dalam 4 Tahun Terakhir
JAKARTA - Dampak dari Dana Desa yang digulirkan pemerintah, dalam empat tahun terakhir telah membang...
7 Feb 2019
Bicara di Acara Sarjana Ekonomi Indonesia, Gubernur BI Gagas Penguatan Ekonomi Kerakyatan
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menghadiri syukuran ulang tahun ke-6...
29 Jan 2019
Jawab Tuduhan Hashim, BRI Tegaskan Diri sebagai Pemberi Kredit Terbesar UMKM
JAKARTA (Kuwera.id) - Bank Rakyat Indonesia (BRI) membantah keras pernyataan salah satu pengusaha se...
29 Jan 2019
Pengusaha Jawa Timur Dapat Dukungan Kemenlu untuk Ekspor Produk Manufaktur
SURABAYA – Salah satu organisasi yang selama ini menjadi penghubung para pengusaha di Jawa Tim...
29 Jan 2019
BPOM Torehkan Prestasi hingga ke Luar Negeri
JAKARTA - Di antara berbagai badan pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun tampaknya ...
15 Jan 2019
Pusat Gambut Tropis Ditargetkan Resmi Berdiri Sebelum Akhir 2019
BOGOR - Peresmian dan peluncuran Pusat Gambut Tropis Internasional atau International Tropical Peatl...
15 Jan 2019
Awal 2019, 146 Kota Jadi Sasaran Penghargaan Adipura
JAKARTA - Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong ...
15 Jan 2019
BNI Jadi Bank Pertama Go Live SWIFT GPI di Indonesia
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan volume transaksi remitansi seb...
9 Jan 2019