My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Darmin Nasution membeberkan di tengah persoalan ekonomi dunia, masih ada peluang baik seperti ekonomi digital yang justru meningkat pesat. | Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). | BPS merilis ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% sepanjang 2018. | Jokowi menilai, angka pertumbuhan 5,17% itu lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain anggota G20. | Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%.  | Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai Indonesia masih memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. | Indonesia sendiri memiliki fundamental ekonomi yang kuat dalam menghadapi situasi global saat ini.  | Indonesia telah masuk zona aman investasi sejak 20 tahun lalu, yakni setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi.  | Sebagai negara dengan kondisi geopolitik yang cukup stabil, Indonesia kini semakin diincar oleh investor asing | Indonesia kini memperoleh status layak investasi atau investment grade dari ketiga lembaga pemeringkat internasional, yakni S&P, Moody's, dan Fitch. | Indonesia sedang dipandang sebagai salah satu negara yang serius dalam mengembangkan ekonomi digital. | Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melihat Asia Tenggara terutama Indonesia bisa menjadi ground untuk digital economy | Indonesia masih menjadi daya tarik untuk investasi industri berbasis elektronika, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman |

`
Deputi Percepatan Infrastruktur Beberkan Hasil Proyek Strategis Nasional
Rabu, 10 Oktober 2018

Deputi Percepatan Infrastruktur Beberkan Hasil Proyek Strategis Nasional





JAKARTA - Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi proyek, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 428 Triliun dari APBN/D, dari sumber pembiayaan BUMN/D sebesar Rp. 1.273 Triliun serta memberikan porsi yang besar kepada pihak swasta dengan nilai investasi mencapai Rp. 2.449 Triliun. Itu ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, Selasa (9/10/2018).

Wahyu juga menyebutkan bahwa memasuki tahun keempat pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pemerintah memang terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.

Dalam segi regulasi, pemerintah telah secara resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Juli 2018 tersebut secara otomatis menggantikan Perpres Nomor 58 tahun 2017 yang selama ini menjadi pijakan hukum bagi upaya percepatan pelaksanaan proyek PSN di Indonesia.

Perpres No 56 Tahun 2018 kemungkinan besar merupakan Perpres terakhir hingga kurun waktu 2019, sehingga pemerintah akan fokus pada penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan.

Dalam Perpres nomor 56 tahun 2018 disebutkan PSN berjumlah 223 Proyek + 3 program yang meliputi 12 Sektor Proyek dan 3 sektor Program yang rinciannya adalah : 69 proyek sektor jalan; 51 proyek sektor bendungan; 29 proyek sektor kawasan; 16 proyek sektor kereta api; 11 proyek sektor energi; 10 proyek sektor pelabuhan; 8 proyek sektor air & sanitasi; 7 proyek sektor bandara; 6 proyek sektor irigasi; 6 proyek smelter; 4 proyek teknologi; 3 proyek perumahan; 1 proyek pertanian/kelautan; 1 proyek tanggul laut dan 1 proyek pendidikan.

Selain itu terdapat 1 program ketenagalistrikan; 1 program industri pesawat dan 1 program pemerataan ekonomi. Keseluruhan proyek memiliki estimasi nilai investasi sebesar Rp. 4.150 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi proyek, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 428 Triliun dari APBN/D, dari sumber pembiayaan BUMN/D sebesar Rp. 1.273 Triliun serta memberikan porsi yang besar kepada pihak swasta dengan nilai investasi mencapai Rp. 2.449 Triliun.

"Pemerintah terus berupaya mencarikan solusi pembiayaan infrastruktur melalui skema-skema pembiayaan kreatif," kata Wahyu. "Agar pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak terlalu bergantung kepada APBN/D dengan memberikan peluang yang besar kepada pihak swasta untuk berinvestasi dalam sektor infrastruktur di Indonesia."

Lebih jauh Ketua Tim Pelaksana KPPIP juga menjelaskan bahwa sejak Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang PSN diterbitkan, KPPIP telah melakukan evaluasi rutin pada setiap tahunnya terhadap keberlangsungan PSN itu sendiri. Secara akumulatif dalam kurun waktu 2016 s.d 2017, sebanyak 59 proyek telah kehilangan status PSN nya. Rinciannya 30 proyek telah selesai dan 29 PSN dicabut status PSN nya karena tidak lagi memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KPPIP.
 
Pencapaian PSN pada bulan Oktober 2018 dan estimasi proyek selesai hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut :
a. 2 PSN telah selesai;
b. 44 proyek dan 1 program ketenagalistrikan dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi;
c. 28 proyek konstruksi dan akan mulai beroperasi di 2018;
d. 49 proyek konstruksi dan akan mulai beroperasi di 2019;
e. 41 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019;
f. 6 proyek dalam tahap transaksi; dan
g. 53 proyek dan 1 program industri pesawat dalam tahap penyiapan.
 
PSN yang telah rampung pada periode bulan Januari – Oktober 2018 adalah :
1. Kereta Api Prabumulih – Kertapati (bagian dari jaringan Kereta Api Trans Sumatera;
2. Bendungan Raknamo, NTT.
 
Dengan begitu jumlah PSN yang telah selesai hingga bulan Oktober 2018 sebanyak 32 PSN. KPPIP sendiri telah menargetkan 10 PSN selesai pada akhir tahun 2018. Bila semua berjalan sesuai target, secara kumulatif terdapat 40 PSN yang akan selesai dalam kurun waktu 2016 – 2018. KPPIP menargetkan estimasi pada kwartal ke 3 tahun 2019, total 66 PSN akan selesai serta 93 proyek + 2 program mulai beroperasi dengan kondisi seluruh PSN sudah masuk dalam tahap konstruksi.
 
Satu hal yang perlu dicatat, sebanyak 44 proyek dan 1 program ketenagalistrikan telah mulai beroperasi dan dapat digunakan oleh masyarakat meskipun belum mendapat status selesai. Sebagai contoh : Bandara Kertajati, Bendungan Tanju, Jalan Tol Gempol - Pasuruan, Palapa Ring Paket Barat, Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar, dan Jalan Tol Bogor Ring Road. Beberapa contoh proyek yang disebutkan adalah contoh proyek yang telah mulai beroperasi dan mulai digunakan untuk kepentingan masyarakat, hanya saja masih ada beberapa bagian/fase/paket/ruas dari proyek tersebut yang belum sepenuhnya selesai pengerjaannya karena bisa jadi sebuah proyek memakan pengerjaan waktu yang cukup lama sehingga KPPIP belum melebeli proyek tersebut selesai.

"Namun yang paling penting adalah bagaimana proyek itu sudah bisa digunakan dan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut," kata Wahyu lebih jauh.

Dalam perjalanannya KPPIP mencatat terdapat beberapa isu atau rintangan yang dihadapi dalam penyediaan Proyek Strategis Nasional yang persentasenya berubah-ubah setiap tahun. Adapun rincian isu yang dihadapi dalam penyediaan PSN hingga bulan Oktober 2018 adalah sebagai berikut : (1). Isu Perencanaan dan Penyiapan sebesar 38 %; (2). Isu Pembebasan Lahan sebesar 36 %; (3). Isu Pelaksaan Konstruksi sebesar 12 %; (4). Isu Pendanaan sebesar 8%; dan yang terakhir Isu Perizinan sebesar 6 %. Rentetan isu inilah yang KPPIP terus carikan jalan keluarnya agar tidak menghambat kemajuan proses penyediaan PSN agar dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.
 
"Kami juga ingin menginformasikan dalam rangka mensosialisasikan perjalanan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat, KPPIP mendokumentasikan dan membukukan karya-karya foto hasil pembangunan infrastruktur dalam bentuk buku foto," katanya lagi.

Menurut Wahyu, semangat pemerintah dalam pembangunan infrastruktur memang dituangkan dalam Buku Foto Infrastruktur berjudul “Kemajuan Infrastruktur Nasional; Modal Transformasi Ekonomi dan Kesatuan Bangsa”.  

"Buku ini berupaya untuk merangkum sebaran infrastruktur yang merata dari Sabang sampai Merauke," Wahyu menegaskan lagi. "Selain itu infrastruktur yang terekam dalam buku foto menunjukkan keragaman serta sinergitas sektor infrastruktur yang dibangun, mulai dari sektor jalan, kereta, pelabuhan, Bandar udara, energi, air bersih dan sanitasi, bendungan, hingga sektor Pos Lintas Batas Negara (PLBN)."

Soft launching buku ini telah digelar disela-sela acara Annual Meeting IMF-World Bank tanggal 9 Oktober 2018 di Bali oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Serta rencananya akan digelar kembali Grand Launching Buku Foto Infrastruktur ini pada minggu terakhir di bulan Oktober 2018 sekaligus memperingati usia 4 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Jakarta.*** (Editor: Zo)
 
 

Darmin Nasution
KABAR RILIS TERPOPULER
Presiden Jokowi Pastikan Jalan Tol Manado-Bitung Segera Diselesaikan
MANADO - Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan jalan tol Manado-Bitung dalam kunjun...
6 Jul 2019
Produsen Elektronik di Batam Jadi Percontohan Industri 4.0 Tingkat Dunia
DALIAN - Produsen elektronik, PT. Schneider Electric Manufacturing Batam (SEMB) tidak hany...
6 Jul 2019
Kepala Peneliti Kemenperin: Industri Manufaktur Indonesia Siap bertransformasi
JAKARTA - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara, K...
6 Jul 2019
Jokowi Tanggapi Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Tanah Air
JAKARTA - Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons posi...
7 Feb 2019
Biaya Haji Indonesia Paling Murah di ASEAN
JAKARTA - Akhirnya Pemerintah menyepakati besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah H...
7 Feb 2019
Hasil dari Dana Desa, 8.983 Pasar Tercipta dan 191.600 KM Jalan dalam 4 Tahun Terakhir
JAKARTA - Dampak dari Dana Desa yang digulirkan pemerintah, dalam empat tahun terakhir telah membang...
7 Feb 2019
Bicara di Acara Sarjana Ekonomi Indonesia, Gubernur BI Gagas Penguatan Ekonomi Kerakyatan
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menghadiri syukuran ulang tahun ke-6...
29 Jan 2019
Jawab Tuduhan Hashim, BRI Tegaskan Diri sebagai Pemberi Kredit Terbesar UMKM
JAKARTA (Kuwera.id) - Bank Rakyat Indonesia (BRI) membantah keras pernyataan salah satu pengusaha se...
29 Jan 2019
Pengusaha Jawa Timur Dapat Dukungan Kemenlu untuk Ekspor Produk Manufaktur
SURABAYA – Salah satu organisasi yang selama ini menjadi penghubung para pengusaha di Jawa Tim...
29 Jan 2019
BPOM Torehkan Prestasi hingga ke Luar Negeri
JAKARTA - Di antara berbagai badan pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun tampaknya ...
15 Jan 2019