My Location: (Showing)
Search
Logo Kuwera.ID
Cina Ingin Beli 2 Juta Ton Produksi Kelapa Sawit Indonesia | BI Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,06 Persen Tertinggi Sejak 2015 | Pemerintah Upayakan Cara Terbaik Pembebasan Tanah untuk Infrastruktur | OJK Minta Keuangan Syariah Manfaatkan Teknologi Digital | Cadangan Devisa Indonesia Akhir April Sebesar 124,9 Miliar USD | Presiden Jokowi meminta masyarakat membantu mengangkat Asian Games 2018 | Tidak kurang dari 157 ribu personel gabungan siap mengamankan arus mudik Lebaran 2018 |

`
Jelang Musim Kemarau, Pemerintah Evaluasi Upaya Pencegahan Karhutla
Selasa, 8 Mei 2018

Jelang Musim Kemarau, Pemerintah Evaluasi Upaya Pencegahan Karhutla





SIARAN PERS

Keberhasilan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak lantas mengendurkan kewaspadaan pemerintah dalam menghadapi kemarau. Sebaliknya, optimalisasi pencegahan karhutla senantiasa terus ditingkatkan.

“Kita tetap harus waspada akan terjadinya kebakaran apalagi ini sudah mulai masuk musim kemarau. Jadi hari ini saya ingin mendengar laporan dari perusahaan-perusahaan sawit tentang upaya yang sudah dilakukan dalam mencegah karhutla ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Jumat (4/5), di kantornya. 

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna menjelaskan mengenai standar dan prosedur pencegahan karhutla. 

Pencegahan karhutla dilakukan melalui 6 (enam) aspek utama, antara lain: 

1.Pembinaan kepada Masyarakat Desa Rawan Kebakaran; 

2.Sistem Deteksi Dini untuk Pencegahan Kebakaran; 

3.Tata Kelola Air di Lahan Gambut; 

4.Peralatan Pencegahan Kebakaran; 

5.Jumlah dan Kompetensi Tenaga Pendukung Pencegahan Karhutla; 

6.Kerjasama antar Perusahaan Pemilik Konsesi dalam Tiap Wilayah.

Darmin menegaskan, tindakan pencegahan memang harus difokuskan pada pembinaan kepada masyarakat setempat. Pembinaan tersebut ditujukan pada mereka yang bertempat tinggal di desa di wilayah konsesi maupun di sekitar konsesi untuk tidak membakar dalam melakukan pembukaan lahan. 

“Kita dulu sudah sepakat dengan perusahaan-perusahaan sawit besar untuk berkomitmen membina desa-desa di sekitar perkebunan itu. Upaya tersebut diperlukan supaya masyarakat juga aktif mencegah kebakaran dengan tidak menggunakan api dalam membuka lahan,” terang Menko Perekonomian. 

Sementara mengenai sistem deteksi dini dan respon cepat dalam melakukan pemadaman dini, perusahaan diminta untuk mempunyai peralatan yang memadai. Tak hanya itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Pertanian. 

“Selain SOP, ada juga kan peralatan yang harus dipunyai perkebunan besar, bukan hanya untuk mengamankan kebun sendiri, tapi juga untuk membantu sekelilingnya kalau terjadi kebakaran,” tegas Darmin. 

Montty Girianna juga kembali mengingatkan kewajiban perusahaan-perusahaan sawit untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran secara klaster. “Upaya pencegahan karhutla akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama, bagi perusahaan-perusahaan yang wilayah konsesinya berdekatan,” katanya. 

Rapat yang juga dihadiri oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dono Boestami ini juga membahas rencana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Rokan Hilir, Riau pekan depan. PSR ini merupakan kali ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. (ekon)

KABAR RILIS TERPOPULER
Jokowi Tanggapi Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Tanah Air
JAKARTA - Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi 2018 mendapatkan respons posi...
7 Feb 2019
Biaya Haji Indonesia Paling Murah di ASEAN
JAKARTA - Akhirnya Pemerintah menyepakati besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah H...
7 Feb 2019
Hasil dari Dana Desa, 8.983 Pasar Tercipta dan 191.600 KM Jalan dalam 4 Tahun Terakhir
JAKARTA - Dampak dari Dana Desa yang digulirkan pemerintah, dalam empat tahun terakhir telah membang...
7 Feb 2019
Bicara di Acara Sarjana Ekonomi Indonesia, Gubernur BI Gagas Penguatan Ekonomi Kerakyatan
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menghadiri syukuran ulang tahun ke-6...
29 Jan 2019
Jawab Tuduhan Hashim, BRI Tegaskan Diri sebagai Pemberi Kredit Terbesar UMKM
JAKARTA (Kuwera.id) - Bank Rakyat Indonesia (BRI) membantah keras pernyataan salah satu pengusaha se...
29 Jan 2019
Pengusaha Jawa Timur Dapat Dukungan Kemenlu untuk Ekspor Produk Manufaktur
SURABAYA – Salah satu organisasi yang selama ini menjadi penghubung para pengusaha di Jawa Tim...
29 Jan 2019
BPOM Torehkan Prestasi hingga ke Luar Negeri
JAKARTA - Di antara berbagai badan pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun tampaknya ...
15 Jan 2019
Pusat Gambut Tropis Ditargetkan Resmi Berdiri Sebelum Akhir 2019
BOGOR - Peresmian dan peluncuran Pusat Gambut Tropis Internasional atau International Tropical Peatl...
15 Jan 2019
Awal 2019, 146 Kota Jadi Sasaran Penghargaan Adipura
JAKARTA - Program ADIPURA merupakan program nasional dan dilaksanakan setiap tahun, untuk mendorong ...
15 Jan 2019
BNI Jadi Bank Pertama Go Live SWIFT GPI di Indonesia
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan volume transaksi remitansi seb...
9 Jan 2019